Sah, Paripurna DPR Sepakat RUU PPP Jadi Undang Undang


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil rakyat yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Selasa (24/9) sepakat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) menjadi Undang Undang.

“Apakah permintaan persetujuan dan pengesahan RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat disetujui?” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam Rapat Paripurna DPR di kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Dengan kesepakatan itu, maka Rapat Paripurna mensahkan RUU PPP menjadi UU, yang selanjutkan akan diserahkan ke pemerintah untuk diundangkan dalam lembaran negara.

Diberitakan Antara, Selasa (24/9), Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Totok Daryanto menyebutkan ada beberapa poin inti dalam revisi UU PPP tersebut. Pertama, terkait dengan ketentuan mengenai pemantauan dan peninjauan UU oleh DPR, Pemerintah, dan/atau DPD terkait dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah dan prioritas tahunan.

Kedua, ketentuan sistem pembahasan RUU secara berkelanjutan atau disebut carry over terhadap pembahasan RUU yang tidak selesai pembahasannya pada DPR periode sekarang ke periode mendatang berdasarkan kesepakatan DPR, Pemerintah dan/atau DPD.

“Selanjutnya, ketentuan peraturan perundangan di pemerintah yang dahulu dikoordinasikan menteri, sesuai dengan RUU ini dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundangan,” ujarnya.

Oleh karena itu, imbuh, Totok, ia menilai revisi UU tersebut memberikan dampak penting dan bermanfaat besar dalam legislasi di DPR, khususnya terkait dengan kritik kinerja pembahasan kinerja legislasi.

“Dengan perubahan UU No. 12/2011, dimungkinkan seluruh legislasi yang ada di DPR sebelumnya dapat dibahas oleh DPR yang akan datang,” tukasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tragedi Lion Air JT-610: Momentum Peningkatan Kesadaran Hukum Keselamatan Penerbangan

Hasil penelitian penyebab kecelakaan penerbangan yang dilakukan Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) hanya merupakan masukan secara tertutup kepada Pemerintah sebagai bahan evaluasi untuk pencegahan antisipasi agar tidak terulang lagi penyebab kecelakaan yang sama.

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

close