Sah, Paripurna DPR Sepakat RUU PPP Jadi Undang Undang

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil rakyat yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Selasa (24/9) sepakat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) menjadi Undang Undang.

“Apakah permintaan persetujuan dan pengesahan RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat disetujui?” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam Rapat Paripurna DPR di kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Dengan kesepakatan itu, maka Rapat Paripurna mensahkan RUU PPP menjadi UU, yang selanjutkan akan diserahkan ke pemerintah untuk diundangkan dalam lembaran negara.

Diberitakan Antara, Selasa (24/9), Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Totok Daryanto menyebutkan ada beberapa poin inti dalam revisi UU PPP tersebut. Pertama, terkait dengan ketentuan mengenai pemantauan dan peninjauan UU oleh DPR, Pemerintah, dan/atau DPD terkait dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah dan prioritas tahunan.

Kedua, ketentuan sistem pembahasan RUU secara berkelanjutan atau disebut carry over terhadap pembahasan RUU yang tidak selesai pembahasannya pada DPR periode sekarang ke periode mendatang berdasarkan kesepakatan DPR, Pemerintah dan/atau DPD.

“Selanjutnya, ketentuan peraturan perundangan di pemerintah yang dahulu dikoordinasikan menteri, sesuai dengan RUU ini dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundangan,” ujarnya.

Oleh karena itu, imbuh, Totok, ia menilai revisi UU tersebut memberikan dampak penting dan bermanfaat besar dalam legislasi di DPR, khususnya terkait dengan kritik kinerja pembahasan kinerja legislasi.

“Dengan perubahan UU No. 12/2011, dimungkinkan seluruh legislasi yang ada di DPR sebelumnya dapat dibahas oleh DPR yang akan datang,” tukasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Islam Simbolik dan Islam Substantif: Problema Nilai Islamisitas dalam Politik Indonesia

Bagi saya, Habib Rizieq Shihab masih kurang radikal karena ia tidak memiliki ide original tentang negara nomokrasi Islam, yang menurut Thahir Azhary (1995) sebagai negara ideal atau negara siyasah diniyah dalam konsepsi Ibnu Khaldun (1849). Pengetahuannya tentang Kartosoewirjo yang pernah mendirikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat tahun 1949 juga sangat minim sehingga jika dipetakan, ia hanyalah tokoh pinggiran dalam proses revolusi Islam yang kini sedang berproses di Indonesia.

Terima Kasih Ahok!

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER