Prabowo Tolak Hasil Pilpres 2019

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto menolak pengumuman hasil rekapitulasi suara Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, yang telah diumumkan KPU pada Selasa (21/5) dini hari.

“Kami pihak pasangan Capres-Cawapres 02 menolak semua hasil rekapitulasi suara Pilpres yang diumumkan KPU pada Selasa (21/5) dini hari tadi,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Selasa (21/5).

Prabowo mengatakan, pihaknya telah menyampaikan berbagai indikasi kecurangan pada 14 Mei lalu dan tidak akan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU selama penghitungan tersebut bersumber pada kecurangan.

Menurut Prabowo, pihaknya telah memberikan kesempatan kepada KPU untuk memperbaiki semua proses rekapitulasi suara agar mencerminkan Pemilu yang jujur dan adil.

“Namun hingga terakhir, tidak ada upaya KPU untuk memperbaiki proses tersebut. Karena itu seperti yang pernah kami sampaikan pada 14 Mei lalu, kami paslon 02 menolak semua suara Pilpres yang diumumkan KPU pada Selasa (21/5) dini hari,” ujarnya.

Selain itu menurut Prabowo, pihaknya akan terus melakukan upaya hukum sesuai konstitusi untuk membela kedaulatan rakyat yang hak konstitusinya dirampas.

Prabowo mengatakan pihaknya akan melakukan upaya hukum dan konstitusional untuk membuktikan bahwa rakyat menjunjung tinggi kehidupan hukum dan demokrasi.

“Cukup jelas sikap kami pada 14 Mei lalu dan setelah itu menjadi pegangan untuk tahu sikap ke depan bahwa ada upaya hukum dan konstitusional lain,” katanya.

Selain itu ia menyerukan kepada komponen masyarakat, relawan dan para pendukungnya untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum. Menurutnya, aksi menyampaikan pendapat dilaksanakan dengan damai, berakhlak dan konstitusional.

Hadir dalam konferensi pers tersebut Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno dan para petinggi BPN Prabowo-Sandi.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Meminta Maaf Kepada Generasi Yang Hilang

Tanggal 13 Febuari 2008 berlangsung peristiwa penting, di Australia. Melalui pidato Perdana Menteri Kevin Michael Rudd, di hadapan sidang Parlemen, pemerintah Australia secara secara resmi meminta maaf.

Islam Simbolik dan Islam Substantif: Problema Nilai Islamisitas dalam Politik Indonesia

Bagi saya, Habib Rizieq Shihab masih kurang radikal karena ia tidak memiliki ide original tentang negara nomokrasi Islam, yang menurut Thahir Azhary (1995) sebagai negara ideal atau negara siyasah diniyah dalam konsepsi Ibnu Khaldun (1849). Pengetahuannya tentang Kartosoewirjo yang pernah mendirikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat tahun 1949 juga sangat minim sehingga jika dipetakan, ia hanyalah tokoh pinggiran dalam proses revolusi Islam yang kini sedang berproses di Indonesia.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi