Pertemuan Forum Parlemen Dunia Hasilkan “Deklarasi Bali”

NUSA DUA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon membacakan hasil dari pertemuan anggota Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan yang dituangkan dalam “Bali Declaration” (Deklarasi Bali).

“Izinkan saya untuk berterima kasih kepada semua peserta Forum Parlemen Dunia ini yang telah memastikan keberhasilan agenda pertemuan kami selama dua hari terakhir ini. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi tulus kami kepada semua organisasi mitra, media dan OMS untuk terlibat aktif bersama kami di seluruh forum ini,” kata Fadli Zon pada acara penutupan kegitan tersebut di Nusa Dua, Bali, Kamis malam (7/9).

Ia mengatakan dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan 38 negara tersebut, dengan topik diskusi yang membahas tiga isu penting, yakni pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan aksi iklim, mengakhiri kekerasan dan mempertahankan perdamaian, serta mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan yang dibahas baik dalam sesi pleno maupun paralel.

“Dalam forum ini, yang dihadiri oleh perwakilan parlemen di seluruh dunia, beberapa organisasi internasional dan masyarakat sipil, akhirnya kami mencapai pemahaman bersama mengenai pentingnya aspek berikut, antara lain dituangkan dalam Deklarasi Bali,” ujarnya.

Pertama, harus meningkatkan upaya bersama kita, di semua tingkat dan dalam kemitraan dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari Agenda Pembangunan 2030.

Kedua, harus mempromosikan pelaksanaan Agenda Pembangunan 2030 dalam proses legislatif dan anggaran yang mendukung dan memfasilitasi pembangunan inklusif serta memajukan prinsip-prinsip meninggalkan siapa pun di belakang.

Ketiga, harus meningkatkan peran anggota parlemen dalam memperkuat demokrasi sehubungan dengan hak asasi manusia terlepas dari ras, etnisitas dan agama, pemerintahan yang baik dan peraturan hukum, dan menciptakan lingkungan yang mendukung di tingkat nasional, regional dan internasional untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan.

“Semua komitmen ini telah digabungkan dan menjadi bagian integral dari Deklarasi Bali yang telah kami adopsi dalam sesi pleno ini sebelumnya,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.