Panglima TNI Tanggapi Santai Polemik Nobar Film G30S/PKI

3
192
gatot nurmatyo
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo perintahkan pemutaran film G30S/PKI di lingkup internal institusinya, saat berziarah di Makam Bung Karno, Blitar, pada Senin, 18/9/2017. (Foto: Istimewa)

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menanggapi dengan santai terkait pro dan kontra nonton bareng (nobar) film G30S/PKI yang di gelar satuan-satuan TNI.

“Kalau politik, apa pun bisa dipolitisasi. Biarin saja,” kata Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9).

Ia mengaku wajar bila ada orang yang mencurigai rencananya itu dan memiliki persepsi yang berbeda.

“Sekarang mau berkomentar apapun juga wajar yang penting jangan menyebarkan berita bohong kan begitu saja,” ucapnya.

Ia pun menegaskan, aksi nobar film G30S/PKI sudah terlaksana dan tidak ada unsur paksaan.

“Sudah terlaksana kok. Saya tanya ada yang dipaksa nggak, nggak ada? Tidak ada yang memaksakan,” tutur Gatot.

Gatot menambahkan, terkait pemutaran film tersebut di internal TNI adalah keputusannya agar para prajurit menonton. Menurutnya, hal itu tetap dilakukan karena Presiden Joko Widodo tidak melarang.

“Kalau prajurit saya itu urusan saya. Ya memang harus dipaksa. Menhan tidak punya kewenangan terhadap saya. Kendali saya hanya dari Presiden garisnya. Saya katakan tidak bisa mempengaruhi saya kecuali presiden. Itu prajurit saya kok,” ujarnya.

Dia mengatakan pemutaran itu dilakukan karena sejak 2008 sejarah G30S/PKI sudah tak dimasukkan dalam pelajaran. Gatot mengatakan pemutaran tersebut dilakukan untuk mewaspadai terulangnya peristiwa kelam tersebut.

“Sejarah kan cenderung berulang. Kalau berulang kan kasihan bangsa ini. Saya mengajak dan mengingatkan agar jangan sampai peristiwa ini terulang kembali. Orang mempersepsikan lainnya ya silakan saja. Haknya beda-beda kok nggak masalah. Saya tidak akan menanggapi itu. Yang penting saya kerjakan,” ujarnya. (Ant/SU02)

loading...

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
KPU

Lima Bakal Caleg DPR Ditemukan KPU Merupakan Mantan Koruptor

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan lima bakal calon anggota Legislatif (Bacaleg) DPR yang didaftarkan partai politik merupakan mantan narapidana kasus korupsi. "Berdasarkan...

Fasilitas Tidak Standar di Sukamiskin Dibenarkan Dirjen PAS

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami membenarkan adanya fasilitas bagi narapidana korupsi yang tidak sesuai standar di...
Febri Diansyah

Kalapas Sukamiskin Diketahui Terang-Terangan Minta Mobil dan Uang

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan Kepala Lapas Sukamiskin Bandung Wahid Husein secara terang-terangan meminta mobil, uang dan sejenisnya...
kpk, komisi pemberantasan korupsi

KPK Temukan Penyalahgunaan Fasilitas Berobat di Sukamiskin

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menemukan dugaan penyalahgunaan fasilitas berobat narapidana dalam proses penanganan kasus di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat. "Kami...

Dugaan Narapidana Sukamiskin Keluar Lapas Sedang Didalami Kemkumham

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) mendalami adanya dugaan narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, dapat masuk dan keluar lapas dengan...