Komisi I Tolak Kebijakan AS Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

0
18
Arwani Thomafi
Muhammad Arwani Thomafi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota Komisi I Muhamamd Arwani Thomafi menolak kebijakan Presiden AS Donal Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu kota Israel.

Menurutnya, kebijakan Trump itu nyata-nyata bertentangan dengan resolusi legalitas Yerusalem yang merupakan bagian dari Palestina.

“Penetapan Yerusalem sebagai Ibu kota Israel sama saja melegalkan penjajahan Israel terhadap Palestina. Ini harus ditolak karena sikap politik RI yang tertuang dalam konstitusi yakni secara tegas menentang setiap bentuk penjajahan di muka bumi ini,” kata Arwani kepada SERUJI melalui pesan singkat, Kamis (7/12).

Arwani mengatakan sikap RI dalam persoalan Palestina cukup jelas, lugas dan tegas yakni mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap ini tertuang dalam politik luar negeri Indonesia maupun dalam kapasitas sebagai anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang telah menghasilkan ‘Resolusi Jakarta’ dalam KTT Luar Biasa di Jakarta pada tahun 2016.

Arwani juga mendukung dan mendorong lebih kuat lagi upaya pemerintah Indonesia melalui Menlu Retno LP Marsudi yang telah menyampaikan sikap politik Indonesia sebelum Trump resmi menyampaikan kebijakannya. Sikap politik Indonesia itu khusus merespons rencana penetapan Yerusalem sebagai Ibu kota Israel.

“Begitu juga mengapresiasi peran Indonesia dalam OKI melalui Wakil Tetap RI untuk OKI yang telah menggelar pertemuan luar biasa di Jedah, Selasa (4/12) khusus merespons rencana AS tersebut,” ujar politikus PPP ini.

Sebagaimana diberitakan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan niatnya kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Pernyataan tersebut tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai apakah Trump akan langsung memindahkan kedutaan atau itu akan dilakukan pada waktu tertentu di masa depan.

Memindahkan kedutaan besar dan mengakui Yerusalem sebagai Ibu kota Israel akan menandai perubahan besar kebijakan Amerika Serikat serta membalikkan preseden puluhan tahun dan bertentangan dengan konsensus internasional. (Herdi S/SU02)

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

kereta ringan

DPR: Pemerintah Harus Tuntaskan Pembangunan LRT

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nusirwan Soedjono menilai, pemerintah harus menuntaskan pembangunan kereta ringan Light Rail Transit...
Imunisasi

Warga Depok Kesulitan Ingin Dapatkan Imunisasi Difteri

DEPOK, SERUJI.CO.ID - Sejumlah warga di Kota Depok kesulitan ingin mendapatkan imunisasi difteri program imunisasi tanggap kejadian luar biasa kasus difteri di Indonesia atau...
Setya Novanto diperiksa KPK 2

Ahli: Praperadilan Gugur Saat Hakim Membuka Sidang

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ahli hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa sidang praperadilan dapat gugur saat Majelis Hakim membuka...

KANAL WARGA TERBARU

KH. Luthfi Bashori

Jangan Makan Daging Biawak

Konon, di Mina pada kisaran tahun 1990-an, saat berlangsung ibadah mabit dan lempar Jumrah di musim haji, banyak sekali para pendatang dari berbagai daerah...
Untitled

Utopia Share Syndrome

Hadirnya media sosial di tengah kerasnya kehidupan telah melahirkan "penyakit" baru yang bolehlah saya sebut dengan istilah "Share Syndrome". Sederhananya, Share Syndrome adalah semacam...

Max Havelaar dan AMDK Ummat

Dowwes Dekker adalah salah satu pencabut tonggak kejam kolonialisme di bumi Nusantara. Ia menjadi amtenaar saat Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memaksa penduduk...