Kebijakan “One Way” di Tol Trans Jawa Berakhir Tanggal 3 Juni

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Waktu penerapan kebijakan satu arah (one way) di jalan Tol Trans Jawa dan berakhir pada Senin (3/6) atau H-2 Lebaran 2019 untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan yang akan keluar Jakarta menuju ke arah timur.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Senin (3/6), mengatakan penerapan satu arah yang dimulai pada (30/5) atau H-8 Lebaran, semula akan berakhir pada Ahad (2/6) atau H-3 Lebaran, namun diputuskan untuk berakhir Senin (3/6).

“Semula kami hanya melakukan one way itu empat hari yaitu sampai kemarin (2/6), namun diputuskan untuk dipertahankan hingga hari ini karena masih banyaknya kendaraan yang dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemungkinan hari ini terakhir diterapkan (one way),” ujar Budi.

Ia menambahkan semua kebijakan terkait rekayasa lalu lintas akan diserahkan kepada Kakorlantas Polri sebagai komandan di lapangan.

“Semua masih situasional terkait one way, pastinya kami akan serahkan kepada Kakorlantas Polri untuk keputusan kebijakan tersebut,” katanya.

Menhub mengatakan skema satu arah dinilai cukup efektif mengurai kepadatan di jalan Tol Trans Jawa pada arus mudik tahun ini.

Berdasarkan data dari Jasa Marga di Posko terpadu, jumlah kendaraan yang keluar dari Jakarta di H-4 sebanyak 87.758 dan di H-3 sebanyak 75.648.

Pada H-2 hari ini hingga pukul 17.30 sore, sudah ada 26.523 kendaraan.

Saat melakukan video conference dengan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi yang sedang berasa di kantor Pusat Jasa Marga, Menhub meminta Dirjen Perhubungan Darat bersama Jasa Marga dan Korlantas untuk intensif berkoordinasi menyiapkan arus balik agar tidak terjadi kepadatan.

Penerapan satu arah untuk arus balik akan dilakukan pada 8-10 Juni 2019 dimulai dari KM 189 di ruas Tol Palimanan sampai KM 70 di Gerbang Tol Cikampek Utama atau Cikatama.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi