IKADI Desak Pemerintah Ambil Langkah Konkret terkait Penindasan Muslim Uighur

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pengurus Pusat Ikatan Dai Indonesia (PP IKADI) mengecam keras penindasan sistematis terhadap Muslim Uighur di Xinjiang Cina karena bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (HAM PBB).

Untuk itu, pihaknya mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan langkah konkret terkait dugaan pelanggaran HAM yang dihadapi etnis Muslim Uighur di China. Langkah konkret Indonesia bisa disuarakan melalui forum ASEAN hingga PBB.

“Mendesak Pemerintah Republik Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia agar mengambil sikap tegas dan langkah konkrit untuk menghentikan tragedi kemanusiaan melalui ASEAN, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga internasional,” ujar Ketum PP IKADI KH Achmad Satori Ismail dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (21/12).

“Apalagi Pemerintah Cina mempunyai kepentingan besar secara ekonomi di negeri ini,” lanjutnya.

Selain itu, IKADI juga meminta negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk berperan aktif menangani kabar dugaan pelanggaran HAM ini.

IKADI juga mendesak Pemerintah Cina untuk menghentikan perbuatan keji yang tidak berperikemanusiaan ini, agar tidak menyulut kemarahan umat dan dunia Islam secara lebih besar dan luas.

“Menuntut Pemerintah Cina untuk menjamin dan melindungi hak Muslim Uighur untuk bebas dalam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya serta membuka akses kepada dunia luar untuk dapat memantau dan membantu secara langsung penderitaan mereka,” kata KH Achmad Satori dalam pernyataan berikutnya.

KH Achmad Satori mengatakan, pihaknya mendukung semua usulan yang mendesak PBB mengirim tim monitor untuk menginvestigasi dan menindaklanjuti laporan Lembaga Advokasi HAM Human Rights Watch tentang tindakan diskriminatif dan pelanggaran HAM terhadap Mulism Uighur.

Ia pun menginstruksikan semua Pengurus Wilayah IKADI di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi aktif bersama dengan elemen umat Islam lainnya dalam melaksanakan aksi solidaritas muslim Uighur dan pengumpulan bantuan untuk meringankan penderitaan mereka di wilayahnya masing-masing.

“Kami mengajak kepada seluruh umat Islam untuk memanjatkan do’a dan melaksanakan Qunut Nazilah, semoga Allah ta’ala menolong Muslim Uighur dan mengangkat kesulitan mereka,” pungkasnya.

Sebelumnya, Indonesia sudah memanggil Kedutaan Besar China. Pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) akan mencari informasi soal kondisi muslim Uighur.

“Kita meminta duta besar kita yang ada di Beijing untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai keadaan yang sebenarnya di sana seperti apa,” kata jubir Kemlu Arrmanatha Nasir dalam konferensi pers di Tjikini Lima Restaurant & Cafe, Jl Cikini 1, Jakarta Pusat, Kamis (20/12). (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Ghazwul Fikri dan Media

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Cerita Hamzah Izzulhaq, Pengusaha di Bidang Pendidikan Yang Sukses di Usia Muda

Meski terbilang sukses di usia muda, nyatanya perjuangan Hamzah Izzulhaq tidaklah mudah.