DKI Raih Peringkat Pertama Indeks Demokrasi Indonesia

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI meraih peringkat pertama penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) kategori baik dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penghargaan tersebut diberikan atas data yang diolah pada tahun 2017.

Penghargaan diberikan langsung oleh Menko Polhukam Wiranto kepada Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan dalam acara launching buku IDI 2017 dan pemberian penghargaan IDI 2017, di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (13/12).

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan baru ada empat provinsi yang indeks demokrasinya berkategori baik.

“Posisi pertama diduduki DKI Jakarta, menyusul di posisi kedua DI Yogyakarta, ketiga Kalimantan Utara, dan keempat Kepulauan Bangka Belitung,” kata Suhariyanto.

Namun demikian, Suhariyanto menuturkan tidak ada provinsi yang memiliki indeks demokrasi yang buruk.

“Dari 34 provinsi tidak yang di bawah 60. Dengan kata lain tidak ada provinsi yang menurut IDI berkategori buruk. Di sisi lain ada 4 provinsi berkategori baik, nilainya di atas 80,” sebutnya.

Ia berharap indeks tersebut dapat menjadi acuan bagi masing-masing pemerintah daerah.

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto mengatakan demokrasi di Indonesia dinilai sudah berjalan dengan baik. Salah satu indikatornya adalah stabilitas yang terjaga.

“Indonesia sudah lumayan baik, demokrasi tanpa stabilitas itu nggak mungkin. Stabilitas yang terjaga itulah yang membuat demokrasi bisa berjalan,” kata Wiranto. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

BUMN, Pseudo CEO, dan Efek Negatifnya

vonis hakim menunjukkan bahwa sejatinya Karen bukan direktur sesungguhnya. Bukan direktur utama yang sesungguhnya. Bukan CEO. Karen hanyalah seorang direktur semu. Seorang direktur-direkturan.
close