DKI Raih Peringkat Pertama Indeks Demokrasi Indonesia

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI meraih peringkat pertama penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) kategori baik dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penghargaan tersebut diberikan atas data yang diolah pada tahun 2017.

Penghargaan diberikan langsung oleh Menko Polhukam Wiranto kepada Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan dalam acara launching buku IDI 2017 dan pemberian penghargaan IDI 2017, di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (13/12).

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan baru ada empat provinsi yang indeks demokrasinya berkategori baik.

“Posisi pertama diduduki DKI Jakarta, menyusul di posisi kedua DI Yogyakarta, ketiga Kalimantan Utara, dan keempat Kepulauan Bangka Belitung,” kata Suhariyanto.

Namun demikian, Suhariyanto menuturkan tidak ada provinsi yang memiliki indeks demokrasi yang buruk.

“Dari 34 provinsi tidak yang di bawah 60. Dengan kata lain tidak ada provinsi yang menurut IDI berkategori buruk. Di sisi lain ada 4 provinsi berkategori baik, nilainya di atas 80,” sebutnya.

Ia berharap indeks tersebut dapat menjadi acuan bagi masing-masing pemerintah daerah.

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto mengatakan demokrasi di Indonesia dinilai sudah berjalan dengan baik. Salah satu indikatornya adalah stabilitas yang terjaga.

“Indonesia sudah lumayan baik, demokrasi tanpa stabilitas itu nggak mungkin. Stabilitas yang terjaga itulah yang membuat demokrasi bisa berjalan,” kata Wiranto. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.