BIN Bantah Terlibat Isu Penyadapan Telepon SBY – KH. Ma’ruf Amin

Jakarta, Seruji.com. Menyusul klaim terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyatakan memiliki bukti bahwa Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin menerima telepon dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini BIN mengeluarkan rilis yang menegaskan bahwa informasi tersebut bukan berasal dari BIN.

“Melalui klarifikasi resmi ini, terkait informasi tentang adanya komunikasi antara Ketua MUI dengan Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyodo yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Bapak Basuki Tjahaja Purnama dalam persidangan tanggal 31 Januari 2017, maka bersama ini BIN menegaskan bahwa informasi tersebut bukan berasal dari BIN,” demikian tertulis dalam point ke-6 rilis yang diterima Seruji. Seluruh isi rilis tersebut ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan kalimat TTD Deputi VI-BIN (Deputi VI Komunikasi dan Informasi BIN Sundawan Salya -red)

Berikut kutipan utuh pers rilis dari BIN yang diterima Seruji.com sore ini:

BADAN INTELIJEN NEGARA
DEPUTI VI

RILIS BERITA TENTANG ISU PENYADAPAN

MENYIKAPI BEREDARNYA ISU PENYADAPAN YANG MENGAITKAN DENGAN INSTITUSI BIN, PERLU DISAMPAIKAN PENJELASAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT:

  1. BAHWA PERNYATAAN SDR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA DAN PENASIHAT HUKUMNYA PADA PERSIDANGAN TANGGAL 31 JANUARI 2017 TERKAIT ADANYA INFORMASI TENTANG KOMUNIKASI ANTARA K.H MA’RUF AMIN DENGAN BAPAK DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, TIDAK DISEBUTKAN SECARA TEGAS APAKAH DALAM BENTUK KOMUNIKASI VERBAL PERCAKAPAN SECARA TELEPON LANGSUNG ATAUKAH DIPEROLEH MELALUI PENYADAPAN.
  2. INFORMASI TERSEBUT MENJADI TANGGUNGJAWAB SDR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA DAN PENASIHAT HUKUM YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA MAJELIS HAKIM DALAM PROSES PERSIDANGAN TERSEBUT.
  3. BAHWA SDR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA SUDAH MENYAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF KEPADA K.H. MA’ARUF AMIN DAN SUDAH DITERIMA SERTA DIMAAFKAN OLEH K.H. MA’ARUF AMIN. SDR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA JUGA TELAH MELAKUKAN KLARIFIKASI BAHWA INFORMASI YANG DIJADIKAN SEBAGAI BUKTI DALAM PERSIDANGAN BERITA YANG BERSUMBER DARI MEDIA ONLINE liputan6.com EDISI TANGGAL 7 OKTOBER 2016.
  4. BERDASARKAN UU NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA, BIN MERUPAKAN ELEMEN UTAMA DALAM SISTEM KEAMANAN NASIONAL UNTUK MEMPERTAHANKAN KESATUAN DAN PERSATUAN NKRI.
  5. DALAM MENJALANKAN TUGAS, PERAN DAN FUNGSINYA, BIN DIBERIKAN KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PENYADAPAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DENGAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA, NAMUN YANG DILAKUKAN HANYA UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN FUNGSI INTELIJEN DALAM RANGKA MENJAGA KESELAMATAN, KEUTUHAN, DAN KEDAULATAN NKRI YANG HASILNYA TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN APALAGI DIBERIKAN KEPADA PIHAK TERTENTU.

MELALUI KLARIFIKASI RESMI INI, TERKAIT INFORMASI TENTANG ADANYA KOMUNIKASI ANTARA KETUA MUI DENGAN BAPAK DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO YANG DISAMPAIKAN OLEH KUASA HUKUM BAPAK BASUKI TJAHAJA PURNAMA DALAM PERSIDANGAN TANGGAL 31 JANUARI 2017, MAKA BERSAMA INI BIN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI TERSEBUT BUKAN BERASAL DARI BIN.

TTD
DEPUTI VI – BIN

Reportase: Nurur RB, kontributor Seruji Jabar

5 KOMENTAR

  1. BIN bantah, tapi di point 3 masih diusahakan utk membela/melindungi Ahok. Saya terus terang semakin curiga ? Kata Ahok dan pengacaranya mereka punya bukti percakapan. Tak tersirat sedikitpun bahwa sumber infonya dari media online. Itu hanya alasan belakangan. Tuntut saja Ahok dan pengacaranya utk kasus penyadapan ini. Allahu Akbar.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Lompatan Kinerja Helmy Yahya

Yang harus dikelola Helmy bukan hanya peralatan yang jadul, namun juga anggaran yang sangat minim. Dengan jumlah karyawan terbatas, TVRI masih harus mengelola pemancar yang berlokasi di seluruh Nusantara, bahkan di pelosok negeri yang tidak marketable seperti di Pulau Miangas atau Rote.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.