MENU

Bantah Keterangan Polisi, BPK Tegaskan Belum Pernah Audit Dana Kemah Pemuda Islam

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membantah keterangan polisi atas kasus dugaan korupsi kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia 2017 yang menjerat Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

BPK menyatakan belum ada permintaan audit terkait kegiatan dana kemah pemuda. Bahkan, BPK pun belum pernah melakukan ekspose terkait dugaan penyimpangan dana kegiatan tersebut.

“Seingat saya kita tidak pernah melakukam gelar atau ekspose terkait kegiatan kemah dan apel pemuda Islam,” kata anggota III BPK Achsanul Qosasi dilansir dari detikcom, Sabtu (24/11).

Achsanul menjelaskan, BPK baru akan melakukan audit bila pada permintaan dari penegak hukum. Data yang akan diaudit juga berasal dari penegak hukum.

“Kalau belum ada ekspose, ya belum ada (audit kerugian negara). Kecuali mereka minta secara tertulis kepada BPK. Sampai saat ini permintaan itu belum ada. BPK menghitung kerugian negara atas permintaan penyidik dan penyidik yang memberikan data itu kepada BPK atas perkembangan penyidikan. Perhitungan kerugian negara itu harus nyata dan pasti. Nggak bisa kira-kira,” jelasnya.

Selain itu, Achsanul menyebut tak ada laporan kepada aparat penegak hukum terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan (LK) tahun 2017 untuk kegiatan kemah pemuda.

“Hasil pemeriksaan LK TA 2017 tidak ada Laporan kepada APH (Aparat Penegak Hukum) terkait kegiatan kemah dan apel pemuda Islam,” ujarnya.

Ia memperkirakan dugaan penyimpangan ini merupakan pengembangan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan Polda.

“Mungkin itu pengembangan LHP yang dilakukan Polda,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Subdit Tipikor Reskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendarwan dalam keterengannya kepada media, pada Jumat (23/11), usai memeriksa Dahnil mengatakan bahwa ditemukannya indikasi tindak pidana korupsi penggunaan anggaran kegiatan kemah pemuda setelah penyidik melakukan pemeriksaan bersama BPK. Ia juga mengatakan sudah melakukan gelar bersama BPK.

Baca juga: Terkait Pemeriksaan Dirinya, Dahnil: Polisi Hanya Mencari-Cari Kesalahan

“Untuk kegiatan itu nilai anggaran Rp 5 miliar. Dibagi jadi 2 proposal. Satu proposal itu ada yang Rp 2 miliar, dan ada yang Rp 3 miliar. Kami klarifikasi di lapangan ternyata kita temukan ada perbuatan malhukum, makanya kita lagi sidi, dengan melakukan gelar bersama BPK juga,” ujar Bhakti di Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (23/11).

Menurut Bhakti, kasus dugaan penyimpangan penggunaan anggaran kegiatan kemah dan apel pemuda Islam ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Bhakti juga menyebut BPK sudah menyatakan ada potensi kerugian negara dalam kasus tersebut.

“Sementara BPK masih menyatakan ada potensi kerugian negara,” ujarnya. (SU05)

Ingin mengabarkan peristiwa atau menulis opini? Silahkan tulis di kanal WARGA SERUJI dengan klik link ini

39 KOMENTAR

    • Uangnya dikembalikan dari kas pp Muhammadiyah . Silahkan ke laman2 Muhammadiyah untuk lihat klarifikasinya , di detik juga disebutkan penyidik pengembalian dana dari kas organisasi . Dan pengembalian bukan karna uang dahulu mengendap , , dananya sdh terpakai buat acara. Pp Muhammadiyah mengembalikan artinya dana yg sudah keluar di 2017 dianggap pengeluaran organisasi bukan bantuan keMenpora . Kalo anda punya bukti masuk ke simpanan pribadi coba anda buktikan ke pengurus Muhammadiyah dan penyidik .
      Dan diperiksa sebagai saksi ya .

    • Dahnil: Kami Diminta Membantu Pemerintah (Kemenpora), Kok Sekarang Dituduh Korupsi? Ada Apa?*

      *Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, Jumat (23/11/2018),* terkait kasus dugaan penyimpangan anggaran kegiatan kemah dan apel Pemuda Islam Indonesia yang digelar Kemenpora.
      Usai menjalani pemeriksaan, Dahnil Anzar Simanjuntak yang saat ini adalah Koordinator Jubir Prabowo-Sandi di Pilpres 2019, menjelaskan detil kronologinya. Dahnil menyebut ada pihak yang sengaja mencari-cari kesalahan.

      Berikut penjelasan Dahnil Anzar Simanjuntak (video dibawah):

      “Karena isunya sudah kemana-mana dan tidak positif, saya ingin menjelaskan beberapa hal.

      Jadi saya itu diperiksa terkait kegiatan yang diagendakan Kemenpora dengan melibatkan GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah.

      Secara kronologis, pada bulan September 2017 saya diundang Menpora Imam Nahrawi, telpon saya untuk hadir di rumah beliau. Kemudian saya datang dan ternyata ada juga Gus Yaqut Ketua Umum GP Ansor.

      Kemudian kami berdiskusi. Pak Menpora menyampaikan kekhawatiran beliau terkait potensi konflik horisontal yang semakin meluas terkait isu anti-Pancasila, isu toleransi, dan tudingan Pak Jokowi anti-Islam, tudingan kriminalisasi para ulama oleh pemerintah Jokowi.

      Kemudian Imam Nahrowi menyampaikan bagaimana caranya supaya kemudian suasana menjadi lebih kondusif. Salah satu yang beliau ingin lakukan adalah mempersatukan secara simbolik antara GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah. Pak Imam menawarkan dan mengajak bisa tidak kita mengadakan kegiatan bersama yang difasilitasi Menpora melibatkan GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah.

      Pada waktu itu saya menjawab bahwa saya harus mendiskusikan ini dengan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Karena di Pemuda Muhammadiyah keputusan adalah kolektif kolegial.

      Saya juga meminta nasihat pada bapak-bapak Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

      Pemuda Muhammadiyah akhirnya setuju usulan Menpora. Ya sudahlah, untuk membantu Pemerintah karena ada potensi konflik horisontal, isu kriminalisasi ulama, supaya Pemuda Muhammadiyah tidak dianggap terlalu kritis atau anti-Jokowi, akhirnya pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah setuju. Biar suasana adem.

      Bapak-bapak Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang disampaikan langsung juga Pak Haedar Nasir (Ketua Umum Muhammadiyah), beliau menyampaikan “Tapi hati-hati dan waspada, kami khawatir kalian dikerjain”.

      Karena saya sebagai Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah tidak bisa berkegiatan dengan Kemenpora, sesuai UU Kepemudaan yang bisa berkegiatan dengan Kemenpora adalah berusia 16-30 tahun, sedangkan saya usianya 35 tahun, akhirnya dari situ Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah rapat dan menunjuk Ahmad Fanani (salah satu Ketua Pemuda Muhammadiyah) ditunjuk sebagai panitia kegiatan yang bekerjasama dengan Kemenpora dan GP Ansor.

      Ahmad Fanani akhirnya yang berkomunikasi dengan Menpora. Kami kemudian diminta Kemenpora mengajukan proposal kegiatan, yang akhirnya Pemuda Muhammadiyah mengajukan proposal kegiatan Tabligh Akbar (di beberapa kota). Pemuda Muhammadiyah dikasih Rp 2 Miliar. Sedang dari GP Ansor Rp 3,5 Miliar.

      Nah disitulah kemudian hari ini dipanggil (polisi) tuduhan korupsi.

      Kami membantu pemerintah dengan niat baik untuk meredam potensi konflik, tapi sekarang kami dituduh macam-macam seperti itu…”

      Ahmad Fanani:

      “Sebenarnya di kontrak awal yang disampaikan Pemuda Muhammadiyah agendanya adalah Pengajian Akbar di beberapa kota, tapi Kemenpora minta acara berupa Apel Bersama Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor di Prambanan, agar bisa dihadiri Presiden Jokowi. Akhirnya kami ikuti saran Kemenpora, padahal kalau sesuai kontrak bentuknya Pengajian Akbar di beberapa kota.

      Kami tidak meminta acara itu, kami tidak meminta dana itu, Kemenpora yang kasih Rp 2 Miliar untuk memobilisir massa.

      Lalu kami dituduh korupsi.

      Kami punya harga diri. Hari ini kami langsung kembalikan duit Rp 2 Miliar ke Kemenpora..”

    • Yuuqo Waafi anda bisa ga bedakan ngeles dan Pernyataan ? . Penyidik yang menyatakan uang yang dikembalikan adalah oleh pp pemuda Muhammadiyah . Bukan oleh dahnil pribadi . Anda ini sama aja memfitnah organisasi nya . Hayo kasi sini bukti uang tsb masuk ke rekening dahnil . Anda ngomong sama ke ketua pp Muhammadiyah bawa buktinya , brani ga ?

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

BERITA TERBARU

TERPOPULER