Wali Kota Desak Usut Praktik Dagang Buku di Sekolah

PEKANBARU, SERUJI.CO.ID – Wali Kota Pekanbaru, Firdaus mendesak kepada jajarannya agar segera mengusut praktik dagang buku yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada wali murid di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Kota Pekanbaru.

“Saya sudah tugaskan Pak Kadis (Kepala Dinas Pendidikan) untuk turun ke lapangan. Kalau itu benar, tindak!” tegas Firdaus di Pekanbaru, Rabu (1/11).

Praktik penjualan buku yang diketahui oleh pihak sekolah kepada siswa-siswi SMPN 3 Pekanbaru saat ini tengah didalami Ombudsman RI Perwakilan Riau.

Pada Selasa (31/10), Ombudsman telah memanggil sejumlah pihak termasuk di antaranya kepala sekolah, perwakilan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru guna mengklarifikasi praktik tersebut.


Sementara itu, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Muzailis dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya telah menelusuri praktik dagang buku ilegal di SMPN 3 Pekanbaru itu.

Dia mengatakan bahwa pihaknya telah meminta penjualan buku di lingkungan sekolah dihentikan.

“Sudah, (penjualan buku di SMPN 3 Pekanbaru) sudah dihentikan,” katanya singkat.

Dia juga mengatakan bahwa pemerintah jelas melarang adanya praktik penjualan buku di lingkungan sekolah.

“Penjualan buku tidak dibolehkan di sekolah. Kalau memang orang tua mau beli buku, ya beli di luar. Bukunya apa, penerbit siapa, jangan di sekolah,” ujarnya lagi.

Informasi praktik dagang buku di SMP Negeri 3 Pekanbaru mencuat setelah salah seorang wali murid mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut. Wali murid yang juga menjadi pelapor ke Ombudsman Riau itu mengatakan bahwa pihak sekolah telah melakukan praktik jual beli buku kepada wali murid.

Total terdapat empat buku terbitan salah satu penerbit terkemuka nasional yang disodorkan kepada wali murid. Dalih pihak sekolah serta komite, buku itu untuk pendukung belajar tambahan bagi siswa kelas IX.

BACA JUGA:  Mendikbud Sebut Persiapkan Generasi Milenial dengan Menata Karakter

“Namun yang saya sayangkan, kebijakan ini dilakukan komite sekolah tanpa ada pembahasan bersama wali murid. Total harga buku juga lumayan mahal, mencapai Rp 250 ribu,” kata Wali murid yang meminta identitasnya disembunyikan tersebut.

Sementara, dia mengatakan apabila beli di luar harga pasaran ke empat buku itu hanya sekitar Rp 160 ribu. Meski tidak diwajibkan, dia mengatakan guru-guru di sekolah tersebut justru membagikan buku-buku itu kepada siswa saat jam belajar tambahan berlangsung.

“Coba bayangkan ketika anak kita tidak membeli buku sementara teman-temannya membeli semua. Tentu akan ada beban mental tersendiri. Sedihnya kepada orang tua yang tidak mampu, ekonomi menengah ke bawah dan hanya mengiyakan kebijakan itu,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN 3 Pekanbaru, Rasyid Ridha membenarkan bahwa adanya praktik jual beli buku di sekolah yang ia pimpin. Menurut dia, penjualan buku dilakukan langsung oleh penerbit ke wali murid.

“Pihak penerbit komunikasi langsung dengan wali murid, bukan (dilakukan oleh) sekolah,” katanya.

Dia juga mengatakan bahwa praktik seperti itu sudah lazim dilakukan di SMPN 3 Pekanbaru. Namun begitu, ia mengatakan bahwa wali murid tidak diwajibkan untuk membeli buku tersebut.

Dalam Pasal 11 Peraturan Mendiknas No 2/2008, sekolah atau tenaga pendidik dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik, kecuali untuk buku-buku yang hak ciptanya sudah dibeli oleh Departemen. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Anak Mudah Tersinggung dan Hilang Kontrol, Apa Yang Harus Dilakukan Ortu?

Anak saya pelajar, wanita, umur 15 tahun, sudah berjalan 2 bulan, berobat jalan di RJS Lawang, Malang. Tapi dia masih besar ketersinggungan, kesalah pahaman dalam menerima omongan dan perkataan orang lain.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi