Sinetron Anak Langit Mendapat Surat Teguran dari KPI

JAKARTA – Sinetron “Anak langit” yang tayang perdana 20 Februari 2017 di SCTV dinilai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak memperhatikan ketentuan tentang perlindungan anak dan remaja yang telah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran (P3SPS).

Melalui penjelasannya di akun twitter @KPI_Pusat, bahwa Sinetron “Anak Langit” pada tayangan tanggal 20 Februari banyak menampilkan muatan yang mengarah pada kekerasan (perkelahian) dan perilaku tidak pantas (balapan motor/kebut-kebutan) yang dikhawatirkan bisa memberikan pengaruh buruk bagi khalayak yang menonton.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka sinetron “Anak Langit” yang dibintangi oleh Ammar Zoni dan Ranty Maria ini mendapat Surat Peringatan Tertulis pada tanggal 7 Maret 2017 serta memberi kesempatan kepada pihak terkait untuk melakukan evaluasi internal atas program siaran tersebut.

KPI mengharapkan kedepan sinetron “Anak Langit” dapat mengikuti P3SPS yang berlaku dan memperbaiki konten siaran dengan senantiasa menayangkan hal-hal yang bermuatan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja terhadap lingkungan sekitar.

KPI memiliki kewenangan menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan.

KPI juga menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran. Kasus pemberian surat teguran tertulis pada sinetron “Anak Langit” ini salah satu dasarnya adalah adanya aduan dari masyarakat. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar kewenangan KPI dalam pengawasan bisa lebih optimal.

Selain sinetron “Anak Langit”, KPI juga sudah banyak mengeluarkan surat teguran untuk tayangan yang tidak mematuhi P3SPS diantaranya Selebrita Siang, Insert Pagi, Halo Selebriti, Big Movies dan lain-lain.

KPI Pusat periode 2016-2019 diketuai oleh Yuliandre Darwis tokoh akademisi yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Peduli Penyiaran oleh KPI pada tahun 2016. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Andalas.

EDITOR: Iwan Y

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.