RUU Sistem Perbukuan Diharapkan Permudah Akses Publik Terhadap Bahan Bacaan

JAKARTA – Pemerintah dan Komisi X DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang Undang (RUU) Sistem Perbukuan untuk dibawa ke Rapat Paripurna. Persetujuan ini disepakati dalam Raker antara Pemerintah dengan Komisi X di Gedung DPR Senayan, Selasa (04/04) malam.

Sejumlah pihak berharap keberadaan RUU ini akan berdampak pada kemudahan akses masyarakat terhadap bahan bacaan atau buku.

Lathifah Shohib misalnya, menyampaikan bahwa selama ini akses masyarakat untuk memperoleh buku masih sulit, terutama pada daerah terpencil dan terluar. “Ini menjadi gambaran potret buram pendidikan di perbatasan,” katanya.

“RUU Sistem perbukuan kiranya dapat meningkatkan pendidikan masyarakat,” tambahnya.

Harapan yang sama disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Ia berterima kasih karena RUU yang sudah lama dibahas ini akhirnya disetujui untuk dibawa ke paripurna.

“Semoha keberadaan RUU tersebut akan memberi kemudahan akses umat,” kata Muhajir.

Selain itu, Muhadjir berharap RUU Sistem Perbukuan juga dapat membentuk masyarakat yang gemar membaca. “Semoga masyarakat akan memperoleh kemudahan dalam perbukuan, baik masyarakat terluar maupun tertinggal, secara mudah dan murah,” katanya.

Namun, lanjut Muhadjir, murah tidak dalam konotasi murahan, akan tetapi bisa dijangkau semua lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

“Nanti Insya Allah tidak adalagi buku yang tidak ada peruntukannya. Jadi buku anak, buku dewasa atau buku yang bisa dikonsumsi untuk umum,” jelas mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan dan Diklat Kemenag Abd. Rahman Masud yang mewakili Menag Lukman Hakim Saifuddin.

EDITOR: Harun S

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER