Pengamat Pendidikan Kritik PPDB Zonasi Yang Dinilai Timbulkan Persoalan Baru

TULUNGAGUNG, SERUJI.CO.ID – Pengamat pendidikan yang juga Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Supriyono, mengkritik penerimaan peserta didik baru (PPDB) bersistem zonasi yang dinilai menimbulkan persoalan baru karena banyak siswa daerah pinggiran berprestasi tidak terakomodasi di sekolah-sekolah yang baik.

“Persoalannya itu fasilitas pendidikan kita belum merata,” kata Supriyono yang juga Ketua DPRD Tulungagung itu di Tulungagung, Jumat (22/6).

Ia mengaku cukup banyak mendapat keluhan dari wali murid. Penyebabnya, kesempatan bersekolah di sekolah unggulan tidak lagi bisa dinikmati anak-anak didik berprestasi.

Masalahnya adalah jarak dan zonasi. Rumah mereka tak berada dalam zonasi sekolah unggulan, atau jarak domisili yang tidak cukup dekat sehingga kalah bersaing dengan calon siswa yang kediamannya lebih dekat dengan sekolah.

“Diakui atau tidak fasilitas pendidikan di kota dan di pinggiran pasti beda. Mereka minta masalah kualitas pendidikan ini di semua wilayah disetarakan dulu, baru diatur zonasi,” katanya.

Supriyono mencontohkan lembaga pendidikan yang ada di daerah pinggiran seperti di Kecamatan Sendang, Pagerwojo dan Pucanglaban.

“Sekolah-sekolah itu disetarakan dulu dengan SMPN 1 Tulungagung, SMPN 2 Tulungagung dan SMPN 3 Tulungagung, baru zonasi diterapkan penuh. Mereka pantas kecewa karena ingin anaknya bersekolah di tempat yang baik, mereka kan juga bayar pajak,” katanya.

Supriyono justru khawatir penerapan sistem zonasi dengan komposisi 90 persen justru akan menciderai masyarakat yang menekankan pada prestasi.

Hal itu karena hak warga untuk mendapat pelayanan pendidikan yang baik sesuai amanah Undang-undang Dasar 1945 tidak terpenuhi atau terhambat.

“Komposisi aturan zonasi saat ini idealnya adalah 60 persen berdasarkan zona lingkungan sedangkan 40 persen dari jalur prestasi,” katanya.

Supriyono menambahkan, sistem zonasi yang saat ini dilaksanakan pada tataran teori memiliki tujuan yang sangat baik, salah satunya agar sekolah-sekolah pinggiran juga mendapatkan siswa berprestasi.

Namun dalam praktiknya menimbulkan polemik serta persoalan di masyarakat.

“Sebetulnya sekolah pinggiran itu tetap bisa dapat siswa dengan kualifikasi nilai yang baik, asalkan sekolah di kota itu secara konsisten dibatasi jumlah pagu dan rombongan belajarnya,” kata Supriyono.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Yang Manusiawi

Pertanyaannya mengapa hasil Islamicity Index berdasarkan arahan kitab suci Alquran hasilnya tak banyak beda dengan World Happiness Index. Pada dasarnya nilai terbaik dari agama Islam, sebagaimana agama lain, jika diuniversalkan, itu sama dengan aneka nilai manusiawi yang dirumuskan oleh peradaban mutakhir. Nilai yang Islami itu ternyata juga nilai yang manusiawi. Itulah ruang publik yang universal yang bisa dinikmati semua manusia, apapun agama dan keyakinannya.

Menggugat Kepedulian Mahasiswa Atas Nasib Bangsa

Publik saat ini bertanya-tanya, apakah Mahasiswa Indonesia dan juga Organisasi Mahasiswa terutama yang bersifat eksternal kampus seperti HMI, GMKI, GMNI,PMKRI, PMII, IMM, KAMMI dan berbagai Ormawa lainnya masih ada?

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

TERPOPULER

Mengenal Karbohidrat Rafinasi dan Bahayanya Bagi Tubuh

Menikmati sebungkus keripik kentang sambil menonton film memang menyenangkan. Tapi awas! jangan terlalu banyak. Ada bahaya mengintai di setiap gigitannya.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Kemcer Di Curug Cipeteuy