Mendikbud: Kehumasan dan Layanan Informasi Penting dalam Instansi Pemerintah

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Informasi dan Kehumasan di lingkungan Kemendikbud. Dalam sambutannya di pembukaan rakor tersebut, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, kehumasan dan informasi merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu organisasi, termasuk instansi pemerintah.

“Kehumasan dan informasi saya kira merupakan bagian yang sangat strategis dan vital dalam organisasi kita. Ini harus kita benahi terus-menerus karena menjadi bagian dari sisi ekspansi kita,” ujar Mendikbud di Graha Utama Kemendikbud, Jakarta, Senin (13/2/2017).

Ia mengatakan, dalam menjalankan organisasi ada dua kegiatan utama, yakni konsolidasi dan ekspansi. Konsolidasi berarti melakukan penataan internal, sedangkan ekspansi berarti melakukan pengembangan atau perluasan cakupan dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, katanya, kehumasan menjadi bagian dari ekspansi.

Mendikbud juga menambahkan, antara konsolidasi dan ekspansi harus berjalan seiring. “Jangan sampai konsolidasi melulu, tapi tidak diekspos ke dunia luar (apa yang dikerjakan). Atau sebaliknya, pamer terus ke dunia luar, padahal tidak ada substansinya,” tuturnya sebagaimana dilansir Humas Kemendikbud .

Ia juga meminta agar informasi yang perlu disampaikan ke masyarakat agar segera disampaikan, jangan sampai ditunda-tunda. “Semakin cepat suatu informasi disampaikan ke masyarakat akan semakin baik, sehingga tidak membuat masyarakat bertanya-tanya lebih lama,” ujar Mendikbud.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu juga meminta humas pemerintah untuk mampu menjalin kerja sama dengan media mainstream, atau media yang menjadi arus utama dalam memberikan informasi ke publik. Hal ini penting sebagai salah satu strategi untuk menangkal fenomena hoax atau berita palsu yang sekarang ini kerap dikonsumsi  masyarakat dengan mudah.

“Memang sekarang media sosial dan media lain penting, tapi media mainstream juga tetap masih penting karena masyarakat masih percaya dengan media mainstream, apalagi dihadapkan dgn isu hoax. Lalu jalinan kerja sama dengan wartawan juga harus dijalankan dengan baik,” katanya.

Terkait fungsi humas dalam melayani pengaduan masyarakat, Mendikbud mengimbau agar pengaduan tidak berhenti di tahap menampung pengaduan, melainkan bisa menggali informasi lebih dalam lagi terkait masalah yang diadukan. “Orang yang datang ke kita untuk mendapatkan pelayanan bukan hanya sebagai subjek yang butuh kita, tapi kita juga butuh mereka, kita gali informasi dari masyarakat yang mengadu. Kalau ada yang penting, sampaikan ke pimpinan supaya pimpinan bisa mengarahkan dan mengeksekusi dalam penyelesaian masalah,” kata Mendikbud.

Ia menuturkan, saat menerima pengaduan dari masyarakat, humas pemerintah harus bisa melakukan fact finding, atau mendapatkan fakta baru, sehingga bisa mendapatkan sesuatu yang bukan hanya dalam bentuk aduan, tetapi juga bisa menggali masalah internal yang harus dibenahi.

Mendikbud juga berpesan agar kualitas sumber daya manusia (SDM) kehumasan juga harus terus ditingkatkan. Tenaga kehumasan setidaknya harus bisa melakukan tiga hal utama, yaitu wawancara atau menggali informasi, menulis, dan memotret (fotografi). Seorang humas harus bisa menggali informasi, kemudian menulisnya menjadi sebuah berita atau fakta dengan gaya komunikasi yang baik, serta memotret untuk bisa memberikan informasi faktual dengan cepat.

“Ada fakta, ada narasi hasil investigasi, dan sekaligus ajukan solusi atau rekomendasi apa yang harus dilakukan. Kalau perlu tiap minggu diagendakan pertemuan agen-agen informasi di tiap unit utama untuk saling berbagi informasi,” kata Mendikbud. Ia berharap, kinerja kehumasan dan informasi di Kemendikbud bisa terus meningkat di masa mendatang.

Rakor Informasi dan Kehumasan di lingkungan Kemendikbud diselenggarakan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud. Rakor dihadiri perwakilan unit-unit utama eselon 1 dan 2 di Kemendikbud, dengan mengambil tema “Sinergi Komunikasi Publik dalam Menyosialisasikan Program Prioritas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017”. Rakor Informasi dan Kehumasan ini akan berlangsung selama dua hari, yaitu pada tanggal 13 dan 14 Februari 2017 di Graha Utama Kemendikbud, Jakarta. Beberapa hal yang dibahas antara lain strategi komunikasi, program kerja, serta anggaran publikasi dan sosialisasi kebijakan Kemendikbud

EDITOR : Yus Arza

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

BPK dan Bencana

Nasionalisme Kita: Rizal Ramli, Tak berkompromi Dengan Urusan Harga Diri Bangsa

Saat ini Rizal mempersoalkan isu Freeport, kenapa kita beli? kan itu punya kita sendiri setelah berakhir kontrak dua tahun lagi? Lalu orang-orang yang tidak suka pikiran Rizal atau merasa professor pintar atau merasa Rizal oposisi yang iri sama Jokowi, mengolok-olok Rizal sebagai goblok atau pengkhianat atau iri dan dengki atau tidak faham, dan lain sebagainya.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

“Tuhan Baru” Bernama Seks Bebas