Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Selayaknya orang tua, wali juga memiliki kewajiban yang harus ia penuhi untuk menjamin kepentingan sang anak. Pasal 51 UUP mengatur kewajiban wali sebagai berikut:

  1. Wali wajib mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dan harta dan bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu;
  2. Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu;
  3. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Ayah Lalai Dalam Memberikan Nafkah Anak

Bagaimana jika mantan suami tidak memberi nafkah kepada anaknya setelah bercerai? Dalam putusan perceraian telah diatur kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah anak, jika tidak dijalankan oleh mantan suami maka sang ibu dapat meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi secara paksa terhadap mantan suami. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 196 dan 197 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) bahwa bilamana mantan suami tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka atas permintaan mantan istri, Pengadilan akan memanggil dan memperingatkan mantan suami atau ayah sang anak.

Jika dalam waktu 8 (delapan) hari tetap tidak melaksanakan isi putusan, maka Ketua Pengadilan berhak memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk menyita barang-barang milik mantan suami yang nantinya dipergunakan untuk membayar biaya kebutuhan dan pendidikan anak sesuai dengan jumlah telah yang tercantum dalam amar Putusan.

- Advertisement -

Jadi, perlu diingat meskipun terjadi perceraian antara orang tua, tidak akan mengurangi hak dan kewajiban terhadap anaknya. Pemberian hak asuh harus menjunjung tinggi kepentingan anak itu sendiri.

Ingin konsultasi persoalan hukum, silahkan isi form di sini.
Windi Berlianti, S.H., M.Knhttp://ruanghukum.co.id
Praktisi hukum yang fokus pada hukum perusahaan, hukum keluarga dan hukum pertanahan. Sebelum mendirikan RUANG HUKUM, ia memulai karirnya sebagai Advokat di sebuah firma hukum ternama di Indonesia.

Tanggapan Anda

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Artikel Terbaru

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Artikel Hukum Terpopuler

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

Lapor Perkara di Polisi, Semestinya Berapa Lama Prosesnya?

Pria, 33 tahun, Swasta, Kota Malang. Selamat pagi Saya buat laporan polisi kasus penipuan, sudah 6 bulan tidak ada kejelasanan. sudah bolak-balik menanyakan katanya masih proses...

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Pelanggan Bayar Tunda, Bisakah Tarik Paksa Barang Jika Nunggak?

Pria, 42 tahun, Pengusaha, di Malang. Assalamualaikum wrw Langsung saja, saya punya usaha produksi barang kebutuhan industri kecil dan menengah. Dalam transaksi kebanyakan menggunakan sistem bayar...