Anda ASN Yang Terpaksa Harus Bercerai? Simak Prosedur Yang Harus Dilalui

Oleh: Windi Berlianti, Lawyer and Certified Legal Auditor

SERUJI.CO.ID – Delapan tahun yang lalu Intan menikah dengan Brian. Brian adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada Kementerian Tenaga Kerja, sedangkan Intan adalah karyawan swasta yang bekerja pada perusahaan retail. Intan dan Brian juga telah dikarunai seorang anak perempuan bernama Carissa, yang kini sudah berusia 6 tahun.

Pertengakaran terus menerus membuat Brian akhirnya menyerah pada pernikahan mereka. Brian memutuskan untuk menggugat cerai Intan dan mengambil hak asuh Carissa. Bagaimanakah prosedur perceraian seorang ASN? Adakah hukum yang mengatur perceraian seorang ASN secara lebih spesifik?

Perceraian Aparatur Sipil Negara

Sebagai aparat negara, tidak mudah bagi seorang ASN untuk bercerai. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (“PP 10/1983”) mengatur bahwa seorang ASN yang hendak bercerai harus memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang terlebih dahulu. Atas permohonan tersebut Pejabat akan menimbang kembali apakah alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau tidak. Jika alasan yang diajukan tidak sesuai, maka Pejabat dapat menolak izin untuk melaksanakan perceraian.


Setelah proses pengajuan permohonan selesai, ASN tersebut akan memperoleh Surat Keputusan Izin untuk melakukan Perceraian.

Lalu apakah setelah izin tersebut diperoleh, ASN tersebut telah resmi bercerai? Tentu tidak!

Keputusan seseorang resmi bercerai hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri. Artinya, Surat keputusan tersebut merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh ASN yang hendak bercerai, sebelum mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan.

Pertanyaan selanjutynya, bagaimana jika ASN tersebut merupakan pihak yang digugat? Apakah ia tetap membutuhkan Surat Keputusan tersebut? Jawabannya adalah ya.

BACA JUGA:  Lapor Perkara di Polisi, Semestinya Berapa Lama Prosesnya?

Artinya dalam hal pengurusan perceraian, baik ASN yang mengajukan gugatan ataupun menjadi pihak Tergugat, surat tersebut tetap dibutuhkan.

Pasca Perceraian PNS Wajib Memberikan Nafkah bagi Mantan Istri 

Perlu diketahui bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak ASN pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan isteri dan anak-anaknya (berdasarkan pasal 8 PP 10/1983). Pembagian gaji tersebut sepertiga untuk ASN pria yang bersangkutan, sepertiga untuk mantan isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Namun jika dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh ASN pria kepada mantan isterinya ialah setengah dari gajinya.

Lalu bagaimana jika perceraian terjadi atas kehendak isteri ASN? Apabila hak tersebut terjadi, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari mantan suaminya.

Hak Asuh Anak ASN

Bagi ASN yang hendak mengajukan gugatan hak asuh anak, dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi pihak yang beragama Islam, sedangkan bagi pihak yang beragama non Islam dapat mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Negeri. Pengajuan gugatan hak asuh tersebut dengan turut melampirkan Akta Cerai orangtua dan Akta Kelahiran sang anak.

Dengan demikian pada kasus Brian dan Intan, sebelum Brian mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka ia berkewajiban untuk mengajukan permohonan Izin Perceraian kepada Pejabat yang berwenang.

Setelah ia mendapatkan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang, barulah ia dapat memproses gugatannya ke Pengadilan. Apabila Pengadilan memutuskan untuk menerima gugatan perceraian Brian, Brian tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Intan sebesar 1/3 bagian dan kepada Carissa 1/3 bagian.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Soal Publikasi Reuni 212: Kebebasan Pers di Era Media Sosial

Reuni 212 jelas peristiwa besar, jika dilihat banyaknya massa yang berkumpul. Ia juga jelas peristiwa besar jika dilihat dari tertib dan disiplin massa itu. Namun jelas pula Reuni 212 bukan peristiwa netral.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi