Anda ASN Yang Terpaksa Harus Bercerai? Simak Prosedur Yang Harus Dilalui

Oleh: Windi Berlianti, Lawyer and Certified Legal Auditor


SERUJI.CO.ID – Delapan tahun yang lalu Intan menikah dengan Brian. Brian adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada Kementerian Tenaga Kerja, sedangkan Intan adalah karyawan swasta yang bekerja pada perusahaan retail. Intan dan Brian juga telah dikarunai seorang anak perempuan bernama Carissa, yang kini sudah berusia 6 tahun.

Pertengakaran terus menerus membuat Brian akhirnya menyerah pada pernikahan mereka. Brian memutuskan untuk menggugat cerai Intan dan mengambil hak asuh Carissa. Bagaimanakah prosedur perceraian seorang ASN? Adakah hukum yang mengatur perceraian seorang ASN secara lebih spesifik?

Perceraian Aparatur Sipil Negara

Sebagai aparat negara, tidak mudah bagi seorang ASN untuk bercerai. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (“PP 10/1983”) mengatur bahwa seorang ASN yang hendak bercerai harus memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang terlebih dahulu. Atas permohonan tersebut Pejabat akan menimbang kembali apakah alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau tidak. Jika alasan yang diajukan tidak sesuai, maka Pejabat dapat menolak izin untuk melaksanakan perceraian.

Setelah proses pengajuan permohonan selesai, ASN tersebut akan memperoleh Surat Keputusan Izin untuk melakukan Perceraian.

Lalu apakah setelah izin tersebut diperoleh, ASN tersebut telah resmi bercerai? Tentu tidak!

Keputusan seseorang resmi bercerai hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri. Artinya, Surat keputusan tersebut merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh ASN yang hendak bercerai, sebelum mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan.

Pertanyaan selanjutynya, bagaimana jika ASN tersebut merupakan pihak yang digugat? Apakah ia tetap membutuhkan Surat Keputusan tersebut? Jawabannya adalah ya.

Artinya dalam hal pengurusan perceraian, baik ASN yang mengajukan gugatan ataupun menjadi pihak Tergugat, surat tersebut tetap dibutuhkan.

Pasca Perceraian PNS Wajib Memberikan Nafkah bagi Mantan Istri 

Perlu diketahui bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak ASN pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan isteri dan anak-anaknya (berdasarkan pasal 8 PP 10/1983). Pembagian gaji tersebut sepertiga untuk ASN pria yang bersangkutan, sepertiga untuk mantan isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

Namun jika dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh ASN pria kepada mantan isterinya ialah setengah dari gajinya.

Lalu bagaimana jika perceraian terjadi atas kehendak isteri ASN? Apabila hak tersebut terjadi, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari mantan suaminya.

Hak Asuh Anak ASN

Bagi ASN yang hendak mengajukan gugatan hak asuh anak, dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi pihak yang beragama Islam, sedangkan bagi pihak yang beragama non Islam dapat mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Negeri. Pengajuan gugatan hak asuh tersebut dengan turut melampirkan Akta Cerai orangtua dan Akta Kelahiran sang anak.

Dengan demikian pada kasus Brian dan Intan, sebelum Brian mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka ia berkewajiban untuk mengajukan permohonan Izin Perceraian kepada Pejabat yang berwenang.

Setelah ia mendapatkan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang, barulah ia dapat memproses gugatannya ke Pengadilan. Apabila Pengadilan memutuskan untuk menerima gugatan perceraian Brian, Brian tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Intan sebesar 1/3 bagian dan kepada Carissa 1/3 bagian.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Disabilitas Mental dan Pemilu

Ketika Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa KPU mendata pemilih penyandang disabilitas mental atau sakit jiwa, muncul pertanyaan penderita penyakit jiwa mana yang diberikan hak untuk memilih?

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.
close