Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

SERUJI.CO.ID – Perceraian merupakan putusnya perkawinan antara suami istri dalam sebuah perkawinan. Akan tetapi retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Meskipun keputusan untuk hak asuh anak dapat disepakati oleh kedua pihak, namun apabila terjadi perselisihan akan diputus oleh Pengadilan sebagai pihak yang berwenang.

Pemberian Hak Asuh Anak

Pengajuan gugatan hak asuh anak dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi pihak yang beragama Islam, sedangkan bagi pihak yang beragama non Islam dapat mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Negeri. Pengajuan gugatan hak asuh tersebut dengan turut melampirkan Akta Cerai orangtua dan Akta Kelahiran sang anak.

Terkait dengan pemberian hak asuh anak, Pengadilan Agama pada umumnya memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ibu, hal tersebut mengacu kepada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang mengatur bahwa anak yang belum berusia 12 (duabelas) tahun adalah hak ibunya. Namun apabila Majelis Hakim menilai bahwa ibu tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka hak asuh diberikan kepada ayah.

Menjadi berbeda dengan pihak yang beragama non Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), UUP tidak mengatur secara terperinci bahwa pemberian hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada ibu. Pasal 41 UUP hanya mengatur apabila terdapat perselisihan mengenai hak asuh anak, para pihak dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri. Maka kebijakan pemberian hak asuh tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim dengan mempertimbangkan bukti–bukti yang ada pada persidangan.

Namun perlu diingat bahwa pemberian hak asuh oleh Pengadilan kepada salah satu orang tua tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban kedua orangtua terhadap pememelihara anaknya. Selain itu meski telah bercerai, ayah tetap memiliki kewajiban untuk semua biaya pemeliharaan anak dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut (Pasal 41 UUP).

Pihak lalai memenuhi putusan Pengadilan dalam Hak Asuh Anak

Lalu bagaimana jika mantan istri/suami tidak melaksanakan putusan yang ditetapkan Pengadilan? Apabila hal tersebut terjadi, maka pihak lainnya dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan untuk memanggil dan memperingatkan mantan istri/suami yang lalai agar melaksanakan putusan tersebut.

Kemudian, jika salah satu orang tua yang diberikan hak asuh melalaikan kewajibannya untuk memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya, sedangkan pihak lain yang tidak diberikan kuasa atas hak asuh anak juga melalaikan kepentingan anak maka dalam Pasal 49 UUP yang mengatur bahwa Pengadilan dapat mencabut kekuasaan tersebut, dan kemudian menunjuk wali sebagai pelaksana pemeliharaan anak tersebut. Artinya kekuasaan hak asuh anak tersebut dapat dicabut sewaktu–waktu apabila dapat dibuktikan bahwa ia melalaikan kewajibannya.

Ingin konsultasi persoalan hukum, silahkan isi form di sini.
Windi Berlianti, S.H., M.Knhttp://ruanghukum.co.id
Praktisi hukum yang fokus pada hukum perusahaan, hukum keluarga dan hukum pertanahan. Sebelum mendirikan RUANG HUKUM, ia memulai karirnya sebagai Advokat di sebuah firma hukum ternama di Indonesia.

Tanggapan Anda

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Artikel Terbaru

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Anda ASN Yang Terpaksa Harus Bercerai? Simak Prosedur Yang Harus Dilalui

Anda seorang ASN dan sedang mengalami masalah rumah tangga yang berujung perceraian? Simak proses percerain ASN berikut, apa yang harus dilakukan dan kewajiban apa yang muncul.

Artikel Hukum Terpopuler

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

Lapor Perkara di Polisi, Semestinya Berapa Lama Prosesnya?

Pria, 33 tahun, Swasta, Kota Malang. Selamat pagi Saya buat laporan polisi kasus penipuan, sudah 6 bulan tidak ada kejelasanan. sudah bolak-balik menanyakan katanya masih proses...

Anda ASN Yang Terpaksa Harus Bercerai? Simak Prosedur Yang Harus Dilalui

Anda seorang ASN dan sedang mengalami masalah rumah tangga yang berujung perceraian? Simak proses percerain ASN berikut, apa yang harus dilakukan dan kewajiban apa yang muncul.

Form Konsultasi Hukum SERUJI

Untuk berkonsultasi dengan para pakar pengasuh rubrik "Konsultasi Hukum SERUJI" (KHS) silahkan isi form ini selengkap mungkin dan dengan data yang benar. Seluruh data kami jamin terjaga kerahasiaannya.

Pelanggan Bayar Tunda, Bisakah Tarik Paksa Barang Jika Nunggak?

Pria, 42 tahun, Pengusaha, di Malang. Assalamualaikum wrw Langsung saja, saya punya usaha produksi barang kebutuhan industri kecil dan menengah. Dalam transaksi kebanyakan menggunakan sistem bayar...