Benang Kusut Reformasi Agraria

Prof Dr.Hasim Purba,SH.MHum., Guru Besar FH USU/Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan.

SERUJI.CO.ID – Salah satu isu yang muncul dalam Debat Capres Tahap II tanggal 17 Februari 2019 yang lalu adalah serangan Capres Petahana Ir Joko Widodo kepada pribadi Capres Prabowo Subianto tentang kepemilikan lahan perkebunan yang dimiliki oleh Prabowo Subianto baik yang di Kalimantan Timur maupun yang di Provinsi Aceh.

Memang serangan Capres Petahana Joko Widodo itu menjadi debatebel saat ini, karena dianggap menyalahi Tata Aturan Debat Capres/Cawapres yang telah ditetapkan, sehingga secara tidak langsung menimbulkan image negatif dan penilaian tersendiri oleh publik terhadap Capres Petahana yang dianggap telah melanggar etika, adab dan tata cara debat yang ditentukan.

Terlepas dari anggapan maupun tuduhan pelanggaran tata tertib, etika dan adab debat capres yang terus bergulir, hal yang menarik dan penting untuk didalami adalah mengukur pemahaman dan komitmen para Capres tentang filosofi penguasaan dan pemanfaatan lahan (tanah) serta sumber-sumber agraria lainnya sesuai yang dimanatkan dalam konstitusi UUD 1945. Karena argumentasi apapun yang disampaikan oleh para Capres termasuk pihak manapun untuk menguraikan benang kusut reformasi agraria tentunya harus mengalaskan pada filosofi dan konstitusi bangsa Indonesia. Bukan mengalaskan pada jualan elektabilitas pada tahun-tahun politik saat ini.

Sebab, bila penyelesaian konflik-konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan-tujuan peningkatan elektabilitas dalam menjelang Pemilu maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Reformasi Agraria Mutlak Kebutuhan Bangsa


Sebagai suatu negara agraris sekaligus negara hukum, maka pengelolaan dan penguasaan lahan di seluruh wilayah Indonesia harus diabdikan kepada kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia. Bukan untuk kemakmuran segelintir orang, segelintir pengusaha atau bahkan hanya untuk kepentingan orang asing yang berkolusi dengan pejabat-pejabat negara ataupun penguasa elit politik yang ada saat ini.

Permasalahan krusial dan ketimpangan penguasaan lahan dan sumber-sumber agraria di Indonesia telah menjadi sumber ketidak adilan dan kesenjangan hidup yang melanda kehidupan rakyat saat ini. Kegagalan bangsa ini dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan sumber-sumber kekayaan alam, serta kedaulatan ekonomi yang berujung kepada kedaulatan politik dan kehidupan bangsa ini sangat dipengaruhi oleh kegagalan Rezim demi Rezim yang berkuasa di Bangsa ini dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam terutama agraria (lahan) untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Kegagalan ini sebenarnya bukan karena kebodohan, akan tetapi lebih cenderung karena ketegaan untuk berhianat kepada amanat konsitusi dan tujuan berbangsa dan bernegara demi untuk kepentingan dan ketamakan pribadi maupun kelompok yang sedang memegang simpul-simpul kekuasaan.

Konstitusi UUD 1945 telah mengamanahkan bahwa Negara mempunyai kewenangan penuh dalam bidang agraria (pertanahan) baik kewenangan legislatif, kewenangan eksekutif maupun kewenangan yudikatif yang seharusnya dapat menjadi instrumen untuk mengefektifkan pelaksanaan Reformasi Agraria (pertanahan).

Namun, hal itu tidak dilaksanakan, yang akhirnya menimbulkan pertanyaan besar, sejauhmana sebenarnya komitmen setiap Rezim yang berkuasa untuk mewujudkan Reformasi Agraria yang berkeadilan dan berpihak kepada kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat.

Salah satu amanat Reformasi Tahun 1998 adalah lahirnya TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara jelas ditegaskan agar siapapun pemegang Rezim Kekuasaan di Republik ini harus secara konsekwen dan jujur melakukukan langkah-langkah nyata seperti :

  1. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dan dalam rangka sinkronisasi kebijakan antara sektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada prinsif untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat.; Pertanyaannya apakan amanat ini telah dilaksanakan?
  2. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat; lagi-lagi pertanyaan apakah amanat ini telah dilaksanakan, atau bahkan lahan dan sumber-sumber agraia saat ini semakin dikuasai oleh segelintir pihak/orang yang menyuburkan monopoli penguasaan pertanahan dan sumber-sumber kekayaan alam oleh kelompok tertentu.

Kesalahan kebijakan pengaturan teknis dan pengelolaan pertanahan dan ketidak konsistenan Bangsa ini terhadapa amanat UUPA (UU No.5 Tahun 1960) akhirnya telah menjungkirbalikkan falsafah penguasaan dan pengelolaan pertanahan di Indonesia, dan ini jelas merupakan tindakan penghianatan terhadap Konstitusi yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD tahun 1945 yang mempunyai tujuan pokok untuk tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan serta kemakmuran yang merata bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Sementara itu fakta riil menunjukkan bahwa apa yang diamanahkan Konstitusi UUD 1945 tersebut jauh dari kenyataan, sebab kebijakan pertanahan tidak memberikan tempat yang layak dan berkeadilan bagi Rakyat, fenomena yang muncul saat ini kebijakan agraria (pertanahan) terkesan hanya untuk tujuan sesaat dalam rangka peningkatan elektabilitas dalam tahun politik.

Penutup

Selama mindset siapun pemegang Rezim Penguasa masih menjadikan isu agraria (pertanahan) hanya untuk dagangan elektabilitas politik, maka tujuan mulia amanat konstitusi untuk kesejahteraan dan kemakmuran serta keadilan bagi bagi seluruh Rakyat Indonesia hanya sebatas retorika atau hanya omong kosong, bahkan hanya sekedar pemberian harapan palsu (PHP).

Padahal rakyat semakin lama semakin terjepit dalam kesusahan kehidupan untuk memenuhi kebutuhan mendasar (basic need) yang sebenarnya hal itu menjadi Hak Konstitusionalnya, akan tetapi karena Rezim demi Rezim yang berkuasa abai dan tidak peduli, maka Rakyat menjadi korban kesengsaraan dan kemelaratan yang semakin mendera kehidupannya….

Semoga Bangsa ini segera lepas dari segala himpitan kehidupan yang mengancam eksistensinya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi