close

Benang Kusut Reformasi Agraria

Prof Dr.Hasim Purba,SH.MHum., Guru Besar FH USU/Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan.

SERUJI.CO.ID – Salah satu isu yang muncul dalam Debat Capres Tahap II tanggal 17 Februari 2019 yang lalu adalah serangan Capres Petahana Ir Joko Widodo kepada pribadi Capres Prabowo Subianto tentang kepemilikan lahan perkebunan yang dimiliki oleh Prabowo Subianto baik yang di Kalimantan Timur maupun yang di Provinsi Aceh.

Memang serangan Capres Petahana Joko Widodo itu menjadi debatebel saat ini, karena dianggap menyalahi Tata Aturan Debat Capres/Cawapres yang telah ditetapkan, sehingga secara tidak langsung menimbulkan image negatif dan penilaian tersendiri oleh publik terhadap Capres Petahana yang dianggap telah melanggar etika, adab dan tata cara debat yang ditentukan.

Terlepas dari anggapan maupun tuduhan pelanggaran tata tertib, etika dan adab debat capres yang terus bergulir, hal yang menarik dan penting untuk didalami adalah mengukur pemahaman dan komitmen para Capres tentang filosofi penguasaan dan pemanfaatan lahan (tanah) serta sumber-sumber agraria lainnya sesuai yang dimanatkan dalam konstitusi UUD 1945. Karena argumentasi apapun yang disampaikan oleh para Capres termasuk pihak manapun untuk menguraikan benang kusut reformasi agraria tentunya harus mengalaskan pada filosofi dan konstitusi bangsa Indonesia. Bukan mengalaskan pada jualan elektabilitas pada tahun-tahun politik saat ini.

Sebab, bila penyelesaian konflik-konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan-tujuan peningkatan elektabilitas dalam menjelang Pemilu maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Reformasi Agraria Mutlak Kebutuhan Bangsa


Sebagai suatu negara agraris sekaligus negara hukum, maka pengelolaan dan penguasaan lahan di seluruh wilayah Indonesia harus diabdikan kepada kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia. Bukan untuk kemakmuran segelintir orang, segelintir pengusaha atau bahkan hanya untuk kepentingan orang asing yang berkolusi dengan pejabat-pejabat negara ataupun penguasa elit politik yang ada saat ini.

Permasalahan krusial dan ketimpangan penguasaan lahan dan sumber-sumber agraria di Indonesia telah menjadi sumber ketidak adilan dan kesenjangan hidup yang melanda kehidupan rakyat saat ini. Kegagalan bangsa ini dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan sumber-sumber kekayaan alam, serta kedaulatan ekonomi yang berujung kepada kedaulatan politik dan kehidupan bangsa ini sangat dipengaruhi oleh kegagalan Rezim demi Rezim yang berkuasa di Bangsa ini dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam terutama agraria (lahan) untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Kegagalan ini sebenarnya bukan karena kebodohan, akan tetapi lebih cenderung karena ketegaan untuk berhianat kepada amanat konsitusi dan tujuan berbangsa dan bernegara demi untuk kepentingan dan ketamakan pribadi maupun kelompok yang sedang memegang simpul-simpul kekuasaan.

Konstitusi UUD 1945 telah mengamanahkan bahwa Negara mempunyai kewenangan penuh dalam bidang agraria (pertanahan) baik kewenangan legislatif, kewenangan eksekutif maupun kewenangan yudikatif yang seharusnya dapat menjadi instrumen untuk mengefektifkan pelaksanaan Reformasi Agraria (pertanahan).

Namun, hal itu tidak dilaksanakan, yang akhirnya menimbulkan pertanyaan besar, sejauhmana sebenarnya komitmen setiap Rezim yang berkuasa untuk mewujudkan Reformasi Agraria yang berkeadilan dan berpihak kepada kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat.

Salah satu amanat Reformasi Tahun 1998 adalah lahirnya TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara jelas ditegaskan agar siapapun pemegang Rezim Kekuasaan di Republik ini harus secara konsekwen dan jujur melakukukan langkah-langkah nyata seperti :

  1. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dan dalam rangka sinkronisasi kebijakan antara sektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada prinsif untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat.; Pertanyaannya apakan amanat ini telah dilaksanakan?
  2. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat; lagi-lagi pertanyaan apakah amanat ini telah dilaksanakan, atau bahkan lahan dan sumber-sumber agraia saat ini semakin dikuasai oleh segelintir pihak/orang yang menyuburkan monopoli penguasaan pertanahan dan sumber-sumber kekayaan alam oleh kelompok tertentu.

Kesalahan kebijakan pengaturan teknis dan pengelolaan pertanahan dan ketidak konsistenan Bangsa ini terhadapa amanat UUPA (UU No.5 Tahun 1960) akhirnya telah menjungkirbalikkan falsafah penguasaan dan pengelolaan pertanahan di Indonesia, dan ini jelas merupakan tindakan penghianatan terhadap Konstitusi yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD tahun 1945 yang mempunyai tujuan pokok untuk tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan serta kemakmuran yang merata bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Sementara itu fakta riil menunjukkan bahwa apa yang diamanahkan Konstitusi UUD 1945 tersebut jauh dari kenyataan, sebab kebijakan pertanahan tidak memberikan tempat yang layak dan berkeadilan bagi Rakyat, fenomena yang muncul saat ini kebijakan agraria (pertanahan) terkesan hanya untuk tujuan sesaat dalam rangka peningkatan elektabilitas dalam tahun politik.

Penutup

Selama mindset siapun pemegang Rezim Penguasa masih menjadikan isu agraria (pertanahan) hanya untuk dagangan elektabilitas politik, maka tujuan mulia amanat konstitusi untuk kesejahteraan dan kemakmuran serta keadilan bagi bagi seluruh Rakyat Indonesia hanya sebatas retorika atau hanya omong kosong, bahkan hanya sekedar pemberian harapan palsu (PHP).

Padahal rakyat semakin lama semakin terjepit dalam kesusahan kehidupan untuk memenuhi kebutuhan mendasar (basic need) yang sebenarnya hal itu menjadi Hak Konstitusionalnya, akan tetapi karena Rezim demi Rezim yang berkuasa abai dan tidak peduli, maka Rakyat menjadi korban kesengsaraan dan kemelaratan yang semakin mendera kehidupannya….

Semoga Bangsa ini segera lepas dari segala himpitan kehidupan yang mengancam eksistensinya.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Puasa: Detoksifikasi Dalam Kehidupan Bergelimang Racun

Penelitian juga menunjukkan bahwa pada saat puasa kadar DDT didapatkan meningkat dalam feses, urin dan keringat mereka yang sedang berpuasa. Ini lah salah satu manfaat utama puasa dalam bidang kesehatan, detoksifikasi, purifikasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi-KH Ma’ruf, SBY: Saya Menyambut Baik dan Mendukung Penuh

"Mengiringi ucapan selamat saya kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin dalam kapasitas saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6, atas kepercyaan rakyat yang diberikan kepada bapak berdua untuk pada saatnya memimpin Indonesia lima tahun mendatang," tutur SBY.

Polisi Curiga Massa Yang Rusuh Malam Hari di Bawaslu, Bukan Massa Aksi Damai Sebelumnya

Menurut Kapolres massa aksi yang dibubarkan tidak berperangai sama dengan massa yang sejak sore berdemo. Massa aksi pendemo di depan Gedung Bawaslu sempat membubarkan diri dengan tertib sekira pukul 20.30 WIB.

Polisi Amankan Sejumlah Orang Yang Lakukan Provokasi di Depan Bawaslu

Sekitar pukul 22.15 WIB massa dimediasi oleh Wakapolres Jakarta Pusat AKBP Arie Ardian, namun massa terus bersikap provokatif bahkan menantang petugas."Tembak pak tembak. Semua pasti mati kok," ujar salah satu massa aksi yang ditenangkan oleh Wakapolres.

Polisi Larang Massa Aksi Damai Menginap di Depan Gedung Bawaslu RI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Polisi mengingatkan massa yang berunjuk rasa...

Polisi Mulai Bubarkan Massa Aksi Damai di Gedung Bawaslu RI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Polisi mulai membubarkan massa aksi protes...

Anggota GNKR Gelar Aksi Damai di Kantor KPU Sumut

MEDAN, SERUJI.CO.ID - Sejumlah orang yang tergabung dalam Gerakan...

Ucapkan Selamat Pada Jokowi-KH Ma’ruf, SBY: Saya Menyambut Baik dan Mendukung Penuh

"Mengiringi ucapan selamat saya kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin dalam kapasitas saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6, atas kepercyaan rakyat yang diberikan kepada bapak berdua untuk pada saatnya memimpin Indonesia lima tahun mendatang," tutur SBY.

TERPOPULER

Rekapitulasi 33 Provinsi Selesai: Menang di 20 Provinsi, Jokowi Unggul 55,37 Persen

Jokowi-KH Ma'ruf berhasil meraih dukungan rakyat di 33 provinsi sebanyak 84.437.371 suara, atau 55,37 persen dari total suara sah yang berjumlah 152.506.924 suara.

Lima Macam Riba Yang Diharamkam

Mantan Danjen Kopassus Ditangkap Penyidik POM TNI dan Mabes Polri

Sisriadi tidak mengetahui secara pasti apakah penangkapan itu terkait informasi tentang kasus penyelundupan senjata untuk mengacaukan aksi 22 Mei 2019 atau terkait laporan dugaan makar."Nanti pak Menko Polhukam akan menggelar konferensi pers terkait hal tersebut," katanya.

Bantah Laporan ke Bawaslu Hanya Berdasar Berita Online, Begini Penjelasan BPN

Badang Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga membantah informasi yang beredar bahwa pihaknya melaporkan pelanggaran pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hanya berdasarkan berita-berita online.

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama