Benang Kusut Reformasi Agraria

Prof Dr.Hasim Purba,SH.MHum., Guru Besar FH USU/Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan.


SERUJI.CO.ID – Salah satu isu yang muncul dalam Debat Capres Tahap II tanggal 17 Februari 2019 yang lalu adalah serangan Capres Petahana Ir Joko Widodo kepada pribadi Capres Prabowo Subianto tentang kepemilikan lahan perkebunan yang dimiliki oleh Prabowo Subianto baik yang di Kalimantan Timur maupun yang di Provinsi Aceh.

Memang serangan Capres Petahana Joko Widodo itu menjadi debatebel saat ini, karena dianggap menyalahi Tata Aturan Debat Capres/Cawapres yang telah ditetapkan, sehingga secara tidak langsung menimbulkan image negatif dan penilaian tersendiri oleh publik terhadap Capres Petahana yang dianggap telah melanggar etika, adab dan tata cara debat yang ditentukan.

Terlepas dari anggapan maupun tuduhan pelanggaran tata tertib, etika dan adab debat capres yang terus bergulir, hal yang menarik dan penting untuk didalami adalah mengukur pemahaman dan komitmen para Capres tentang filosofi penguasaan dan pemanfaatan lahan (tanah) serta sumber-sumber agraria lainnya sesuai yang dimanatkan dalam konstitusi UUD 1945. Karena argumentasi apapun yang disampaikan oleh para Capres termasuk pihak manapun untuk menguraikan benang kusut reformasi agraria tentunya harus mengalaskan pada filosofi dan konstitusi bangsa Indonesia. Bukan mengalaskan pada jualan elektabilitas pada tahun-tahun politik saat ini.

Sebab, bila penyelesaian konflik-konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan-tujuan peningkatan elektabilitas dalam menjelang Pemilu maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Reformasi Agraria Mutlak Kebutuhan Bangsa

Sebagai suatu negara agraris sekaligus negara hukum, maka pengelolaan dan penguasaan lahan di seluruh wilayah Indonesia harus diabdikan kepada kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia. Bukan untuk kemakmuran segelintir orang, segelintir pengusaha atau bahkan hanya untuk kepentingan orang asing yang berkolusi dengan pejabat-pejabat negara ataupun penguasa elit politik yang ada saat ini.

Permasalahan krusial dan ketimpangan penguasaan lahan dan sumber-sumber agraria di Indonesia telah menjadi sumber ketidak adilan dan kesenjangan hidup yang melanda kehidupan rakyat saat ini. Kegagalan bangsa ini dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan sumber-sumber kekayaan alam, serta kedaulatan ekonomi yang berujung kepada kedaulatan politik dan kehidupan bangsa ini sangat dipengaruhi oleh kegagalan Rezim demi Rezim yang berkuasa di Bangsa ini dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam terutama agraria (lahan) untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Kegagalan ini sebenarnya bukan karena kebodohan, akan tetapi lebih cenderung karena ketegaan untuk berhianat kepada amanat konsitusi dan tujuan berbangsa dan bernegara demi untuk kepentingan dan ketamakan pribadi maupun kelompok yang sedang memegang simpul-simpul kekuasaan.

Konstitusi UUD 1945 telah mengamanahkan bahwa Negara mempunyai kewenangan penuh dalam bidang agraria (pertanahan) baik kewenangan legislatif, kewenangan eksekutif maupun kewenangan yudikatif yang seharusnya dapat menjadi instrumen untuk mengefektifkan pelaksanaan Reformasi Agraria (pertanahan).

Namun, hal itu tidak dilaksanakan, yang akhirnya menimbulkan pertanyaan besar, sejauhmana sebenarnya komitmen setiap Rezim yang berkuasa untuk mewujudkan Reformasi Agraria yang berkeadilan dan berpihak kepada kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat.

Salah satu amanat Reformasi Tahun 1998 adalah lahirnya TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara jelas ditegaskan agar siapapun pemegang Rezim Kekuasaan di Republik ini harus secara konsekwen dan jujur melakukukan langkah-langkah nyata seperti :

  1. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dan dalam rangka sinkronisasi kebijakan antara sektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada prinsif untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat.; Pertanyaannya apakan amanat ini telah dilaksanakan?
  2. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat; lagi-lagi pertanyaan apakah amanat ini telah dilaksanakan, atau bahkan lahan dan sumber-sumber agraia saat ini semakin dikuasai oleh segelintir pihak/orang yang menyuburkan monopoli penguasaan pertanahan dan sumber-sumber kekayaan alam oleh kelompok tertentu.

Kesalahan kebijakan pengaturan teknis dan pengelolaan pertanahan dan ketidak konsistenan Bangsa ini terhadapa amanat UUPA (UU No.5 Tahun 1960) akhirnya telah menjungkirbalikkan falsafah penguasaan dan pengelolaan pertanahan di Indonesia, dan ini jelas merupakan tindakan penghianatan terhadap Konstitusi yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD tahun 1945 yang mempunyai tujuan pokok untuk tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan serta kemakmuran yang merata bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Sementara itu fakta riil menunjukkan bahwa apa yang diamanahkan Konstitusi UUD 1945 tersebut jauh dari kenyataan, sebab kebijakan pertanahan tidak memberikan tempat yang layak dan berkeadilan bagi Rakyat, fenomena yang muncul saat ini kebijakan agraria (pertanahan) terkesan hanya untuk tujuan sesaat dalam rangka peningkatan elektabilitas dalam tahun politik.

Penutup

Selama mindset siapun pemegang Rezim Penguasa masih menjadikan isu agraria (pertanahan) hanya untuk dagangan elektabilitas politik, maka tujuan mulia amanat konstitusi untuk kesejahteraan dan kemakmuran serta keadilan bagi bagi seluruh Rakyat Indonesia hanya sebatas retorika atau hanya omong kosong, bahkan hanya sekedar pemberian harapan palsu (PHP).

Padahal rakyat semakin lama semakin terjepit dalam kesusahan kehidupan untuk memenuhi kebutuhan mendasar (basic need) yang sebenarnya hal itu menjadi Hak Konstitusionalnya, akan tetapi karena Rezim demi Rezim yang berkuasa abai dan tidak peduli, maka Rakyat menjadi korban kesengsaraan dan kemelaratan yang semakin mendera kehidupannya….

Semoga Bangsa ini segera lepas dari segala himpitan kehidupan yang mengancam eksistensinya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close