Pemerintah juga dinilai tidak dapat mengendalikan dan menjaga stabilitas harga kebutuhan dasar masyarakat. Harga BBM dan Gas yang melambung tinggi sehingga rakyat menjerit, ditambah lagi tarif listrik yang naik hampir setiap bulannya, sementara pemerintah sibuk dengan program ambisius mega proyek listrik 35.000 megawatt.

Kebijakan-kebijakan untuk mengejar pembangunan Infrastruktur ini telah menimbulkan potensi adanya konflik Horizontal. Pemerintah teralalu sibuk memikirkan Infrastruktur jalan penghubung suatu daerah ke daerah lain, tapi lupa akan pentingnya membangun Infrastruktur hati, antara Negara dengan masyarakatnya, dan antar masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Dalam kondisi dan situasi seperti ini, rakyat menghendaki ketegasan dan keberanian Presiden untuk dapat mengatasi kekacauan dan kesemerawutan yang ada, kejernihan dalam menempatkan segala prioritas untuk melaksanakan program sangat menentukan ciri dan kredibilitas kepemimpinan Presiden Jokowi. Mengembalikan hak-hak komunal Rakyat dengan mensinergikan kebutuhan investasi dan perlindungan terhadap tanah-tanah Rakyat dan membuat program Land Reform serta memperbaiki perangkat dan aparatus hukum yang sering terkontaminasi pada Political Market (Pasar Politik) dan memberlakukan Alternative Dispute Resolution, dengan mediasi, negoisasi, arbitrase, dalam konflik agraria sudah lama di dambakan rakyat Indonesia.