Tahun 2019 Papua Mendapat Kuota Haji Hingga 1.080 Jamaah

JAYAPURA, SERUJI.CO.ID – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua menyatakan daerah berjuluk Bumi Cenderawasih itu memiliki jatah 1.080 kuota haji atau sebanyak 2,5 kloter pada 2019.

Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Papua, Pendeta Amsal Yowei, di Jayapura, Rabu (3/4), mengatakan dari jatah 1.080 kuota haji ini, delapan di antaranya merupakan Tenaga Petugas Haji Daerah (TPHD).

“Kuota haji 2019 secara nasional masih tetap sama dengan 2018 yaitu sebanyak 221.000 orang yang terdiri atasi kuota haji regular sebanyak 204.000 dan kuota haji khusus sebanyak 17.000 orang,” katanya.

Menurut Amsal, jamaah calon haji seluruh Indonesia akan diberangkatkan pada 7 Juli hingga 5 Agustus 2019 sesuai kloter yang telah ditentukan, namun hingga kini belum ada keputusan mengenai kloter itu.

“Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2008 bahwa jamaah calon haji berhak mendapatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam menjalankan ibadah haji, jadi mereka berhak mendapat bimbingan manasik sebanyak delapan kali,” ujarnya.

Dia menjelaskan sementara dalam pelayanan, jamaah calon haji berhak mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi dan kesehatan yang memadai, baik di tanah air dan selama perjalanan maupun di Arab Saudi.

“Jamaah haji juga berhak mendapatkan perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia, pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi dan saat kepulangan ke tanah air,” katanya.

Sedangkan bagi jamaah calon haji yang masuk dalam daftar tunggu juga harus bersabar karena segala sesuatu sudah diatur berdasarkan peraturan berlaku, demikian kata Amsal Yowei.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo dan Ratu Adil

Orang-orang besar selalu hidup dengan gagasan besar. Dalam melihat kebesaran Prabowo, tentu saja kita bisa mengamati beberapa pikiran, sikap dan langkahnya beberapa waktu terakhir ini. Diantaranya adalah pertama, Anti Impor.

Isu Kuatkan Ekonomi Umat pun Disuarakan oleh TGB Zainul Majdi

Bagi dunia politik, apa beda politisi dengan pemimpin? Orientasi politisi adalah jabatan. Mereka hanya tamu di dunia politik karena datang dan pergi sesuai dengan menang atau kalah dalam pemilihan umum.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.