Tahun 2019 Papua Mendapat Kuota Haji Hingga 1.080 Jamaah

JAYAPURA, SERUJI.CO.ID – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua menyatakan daerah berjuluk Bumi Cenderawasih itu memiliki jatah 1.080 kuota haji atau sebanyak 2,5 kloter pada 2019.

Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Papua, Pendeta Amsal Yowei, di Jayapura, Rabu (3/4), mengatakan dari jatah 1.080 kuota haji ini, delapan di antaranya merupakan Tenaga Petugas Haji Daerah (TPHD).

“Kuota haji 2019 secara nasional masih tetap sama dengan 2018 yaitu sebanyak 221.000 orang yang terdiri atasi kuota haji regular sebanyak 204.000 dan kuota haji khusus sebanyak 17.000 orang,” katanya.

Menurut Amsal, jamaah calon haji seluruh Indonesia akan diberangkatkan pada 7 Juli hingga 5 Agustus 2019 sesuai kloter yang telah ditentukan, namun hingga kini belum ada keputusan mengenai kloter itu.


“Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2008 bahwa jamaah calon haji berhak mendapatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam menjalankan ibadah haji, jadi mereka berhak mendapat bimbingan manasik sebanyak delapan kali,” ujarnya.

Dia menjelaskan sementara dalam pelayanan, jamaah calon haji berhak mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi dan kesehatan yang memadai, baik di tanah air dan selama perjalanan maupun di Arab Saudi.

“Jamaah haji juga berhak mendapatkan perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia, pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi dan saat kepulangan ke tanah air,” katanya.

Sedangkan bagi jamaah calon haji yang masuk dalam daftar tunggu juga harus bersabar karena segala sesuatu sudah diatur berdasarkan peraturan berlaku, demikian kata Amsal Yowei.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi