GNPF MUI akan Gelar Halalbihalal Alumni Aksi Bela Islam

JAKARTA – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) berencana menggelar acara halalbihalal. Acara tersebut direncanakan akan mempertemukan seluruh elemen yang tergabung dalam Aksi Bela Islam.

Ketua GNPF MUI KH. Bachtiar Nasir mengatakan, halalbihalal yang digelar bukan acara biasa. Acara silaturahim itu akan diadakan dalam skala besar dengan melibatkan banyak ulama dan pejabat pemerintahan.

“Kami akan adakan halalbihalal untuk elemen-elemen Aksi Bela Islam, akan kita kumpulkan. Kami juga akan koordinasi bagaimana terjadi halalbihalal antara ulama, umara (pemerintah), dan umat. Ini lebih luas Insya Allah,” kata Bachtiar di AQL Islamic Center, Jakarta Selatan, Selasa (27/6).

Soal tempat dan segala detailnya, GNPF MUI masih akan membahasnya.


“Ya nanti akan kita informasikan. Kita akan press conference lagi hasil halal bi halal semua elemen Aksi Bela Islam,” ujar Bachtiar.

Aksi Bela Islam merupakan aksi massa yang digelar hingga tujuh kali untuk menuntut penuntasan kasus penodaan agama yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Aksi besar pertama terjadi pada 14 Oktober 2016 di depan Balai Kota DKI Jakarta.

Kemudian aksi kedua lebih besar lagi digelar pada 4 November 2016 atau yang lebih dikenal dengan Aksi 411. Aksi saat itu digelar di depan Istana dan berujung ricuh.

Aksi lebih besar kemudian digelar pada 2 Desember 2016 atau dikenal dengan Aksi Superdamai 212. Aksi kali ini berjalan damai dalam bentuk salat Jumat yang memenuhi lapangan Monas hingga ruas jalan di sekitarnya. Presiden Joko Widodo saat itu juga hadir dan ikut salat Jumat bersama.

Aksi selanjutnya tidak sebesar aksi 411 dan 212 yang masing-masing digelar pada 11 Februari 2018 (Aksi 112), kemudian aksi 21 Februari 2017 (Aksi 212 jilid II), aksi 31 Maret 2017 (Aksi 313) dan terakhir aksi 5 Mei 2017 (Aksi Simpatik 55)

Meski saat ini kasus penodaan agama sudah dianggap selesai dengan dipenjaranya Ahok, kata Bachtiar, GNPF MUI belum berencana bubar. Namun juga belum ada arah GNPF MUI untuk menjadi organisasi masyarakat.

Saat ini fokus GNPF MUI adalah mengawal kasus yang menjerat sejumlah tokoh dan aktivis muslim. Misalnya kasus Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath, Panglima FPI Munarman, dan beberapa kasus lain.

“GNPF MUI berkewajiban mengawal semua, peristiwa atau kasus terkait Aksi Bela Islam,” kata Bahctiar. (IwanY)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Kasus Korupsi Jasmas, Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Ini Dijebloskan ke Rutan Medaeng

Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Gerindra, Darmawan (Aden) usai diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana Jasmas senilai Rp4,9 miliar yang bermasalah tersebut, Selasa (16/7) langsung ditahan penyidik Kejari Tanjung Perak.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.

Tetap Bolehkan Berswafoto, Begini Klarifikasi Garuda Soal Edaran Larangan Berfoto di Pesawat

Dalam klarifikasi tersebut juga disampaikan bahwa penumpang tetap dapat melakukan pengambilan gambar untuk kepentingan pribadi. "Misalnya melakukan swaphoto selama tidak mengganggu kenyamanan atau merugikan penumpang lain," jelas Rosan.

Klarifikasi Larangan Berfoto Dalam Pesawat, Garuda: Itu Edaran Internal Belum Final

Perusahaan penerbangan nasional, Garuda Indonesia mengklarifikasi beredarnya surat larangan mengambil foto di dalam kabin pesawat selama penerbangan di seluruh pesawat Garuda, yang suratnya sempat viral di media sosial.

Inilah Sebab Prabowo Digugat Mulan Jameela dan Belasan Kader Gerindra

Baru saja kalah dalam gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), dan ditolak permohonannya dalam penetapan hasil Pilpres di Mahkamah Agung (MA), kali ini Calon Presiden yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto harus menghadapi gugatan dari belasan calon anggota legislatif (Caleg) yang juga kader Partainya sendiri.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Prabowo: Kami Siap Membantu Jika Diperlukan

Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Jokowi bila diperlukan untuk kepentingan rakyat. “Menjadi Presiden itu mengabdi. Masalah yang dihapi besar, kami siap membantu kalau diperlukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Jokowi-Prabowo Bertemu, Berakhirlah Era Cebong-Kampret

Akhirnya Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi bertemu dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bersejarah itu terjadi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/7) pukul 10.00 WIB.

Tenggat Waktu Habis, Satgas Bentukan Kapolri Gagal Ungkap Kasus Novel Baswedan

Satuan Tugas (Satgas) untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang dibentuk Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, dinilai gagal menjalankan tugasnya hingga batas waktu yang ditentukan, yakni 6 bulan setelah dilantik.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.