Peraturan Baru, Taksi Online Boleh Dimiliki Individu

0
120
taksi online
Aplikasi Taksi online (ilustrasi).

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Revisi atas Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan nomor 26 tahun 2017 telah diselesaikan oleh Menteri Perhubungan. Perubahan yang mendasar dari revisi Permen tersebut adalah diperbolehkannya kendaraan yang digunakan sebagai taksi online dimiliki oleh individu.

Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia (RI) Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa regulasi taksi online telah dirancang untuk memberikan kesetaraan bagi stakeholder yang ada.

“Taksi online harus kita beri ruang tapi kita juga harus memberikan payung hukum yang baik bagi taksi konvensional,” ujar Budi dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (19/10), seperti dilansir Antara.

Ada 9 substansi yang diatur dan tercantum pada Permen tersebut yaitu argometer, tarif, wilayah operasi, kuota, persyaratan minimal 5 kendaraan dalam koperasi, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TKNB), Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), dan peran aplikator.

Di antara perubahannya adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) boleh diatasnamakan individu. Hanya, untuk individu yang memiliki kurang dari lima kendaraan harus bergabung dalam koperasi. Selain itu, pengemudi taksi online juga harus terdaftar dalam koperasi yang anggotanya minimal lima orang.

Mengenai tarif batas atas dan batas bawah, angkanya akan ditentukan berdasarkan kesepakatan penyedia jasa dan pengguna jasa lalu akan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Penetapannya bakal disesuaikan dengan usulan dari Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi dan Gubernur untuk Provinsi.

Penetapan ini juga berlaku untuk kuota dan wilayah operasional taksi online. Setiap provinsi bakal mengusulkan jumlah taksi online yang boleh beroperasi selama mitra pengemudi yang didaftarkan telah melengkapi izin.

“Untuk wilayah operasi, di Jabodetabek diatur oleh BPTJ dan di daerah wewenang tiap gubernur jika ingin memberikan akses lebih luas dan persetujuannya lewat Direktorat Jenderal Hubungan Darat,” jelas Budi.

Budi mencatat ada tiga hal penting lain yang diwajibkan taksi online, yaitu penempelan stiker per wilayah yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, asuransi yang harus dimiliki para pengemudi dan penyedia jasa, serta kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Peraturan yang menentukan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek bakal berlaku mulai 1 November 2017, Budi menyatakan akan memberikan waktu transisi kepada semua pihak untuk adaptasi

“Saya perkirakan 3 sampai 6 bulan,” tuturnya.

Substansi penting terakhir adalah peran aplikator yang diwajibkan untuk bertindak sebagai penyelenggara umum.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Jusuf Kalla

Wapres: Tahun Politik Tak Perlu Dikhawatirkan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tahun politik menjelang Pemilu 2019 tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena Pemerintah sudah berpengalaman menghadapi pesta demokrasi lima...
ganjar pranowo

Ganjar: Pilkada Jateng Bebas Gesekan

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meyakini Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Tengah atau disebut Pilkada Jateng pada 2018 berlangsung aman dan bebas...

TKA di Nunukan Didominasi Warga Malaysia

NUNUKAN, SERUJI.CO.ID - Tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengalami peningkatan pada 2017 dengan dominasi warga berasal dari Malaysia. Kepala Seksi Pengawasan dan...
bpom

BPOM-ITS Kerja Sama Pengawasan Obat dan Makanan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI menjalin kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jawa Timur, untuk meningkatkan pengawasan...
OSO-Wiranto

Hanura Harap OSO-Wiranto Kompak Selamatkan Partai

PURWAKARTA, SERUJI.CO.ID - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Tridianto mengatakan seluruh kader partainya berharap Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) dan Ketua...
loading...
KH Luthfi Bashori

Tatkala Maut Menjemput

Tatkala maut akan menjemput kita, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk itu? Teringat Nabi Dawud dalam gubahan kisah ringan, tatkala Beliau dikunjungi malaikat Izrail, maka terjadilah...

Mungkinkah Seruji Sebagai Media Masyarakat Wakaf?

Masyarakat Wakaf merupakan salah satu fundamental terciptanya instrumen ekosistem wakaf sebagai solusi percepatan pembangunan termasuk bidang pembangunan media online bagi ummat. Hingga hari ini wacana...
ujaran kebencian

UU ITE (perlu) Direvisi?

Dalil ujaran kebencian yang kerap digunakan polisi secara serampangan berpotensi menimbulkan persepsi negatif kepada pemerintah. Seakan-akan pemerintah melalui polisi sedang membungkam kritik dan kelompok...