846 Pedonor Dapat Satyalencana dari PMI

JAKARTA – Palang Merah Indonesia (PMI) menggelar dua kegiatan besar, yaitu Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan Penganugerahan Satyalancana Kebaktian Sosial untuk Donor Darah Sukarela (DDS) 100 kali, Sabtu (18/2). Sebanyak 846 pedonor akan mendapatkan satyalencana ini.

Kedua acara dilangsungkan secara bergandengan di Hotel Millenium Jakarta pada 18-19 Februari 2017 sebagai bagian dari bentuk pelayanan serta apresiasi PMI kepada masyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Mukernas PMI yang mengagendakan sosialisasi program kerja PMI selama 2017 dengan mengusung tema “Kemandirian dan Keberlanjutan”.

“Kami ingin terus meningkatkan kemandirian organisasi PMI dan melaksanakan program-program yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi PMI, yaitu menjadikan PMI yang berkarakter, profesional, mandiri serta dicintai masyarakat,” kata Pelaksana Harian (Plh) Ketua Umum PMI Ginandjar Kartasasmita.

Pada Mukernas kali ini, PMI akan menyosialisasikan tentang proses penguatan legalitas PMI melalui Undang-Undang Kepalangmerahan sebagai salah satu program kerja prioritas PMI.

PMI saat ini tengah mengusung pentingnya perlindungan bagi petugas kemanusiaan dengan mengawal RUU Kepalangmerahan yang tengah dibahas di DPR. Tahun 2017 ini. PMI menargetkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang.

“Adanya Undang-Undang Kepalangmerahan menjadi prioritas utama dari rencana kerja PMI tahun ini. Selama 70 tahun lebih PMI belum memiliki undang-undang yang berfungsi untuk melindungi pekerja kemanusiaan ketika mereka bertugas dalam menangani bencana maupun konflik di Indonesia,” jelas Ginandjar Kartasasmita.

Selanjutnya, PMI juga akan menyosialisasikan program kerja prioritas lainnya dengan menargetkan 13 kegiatan. Di antaranya peningkatan kapasitas PMI provinsi di bidang respon dan pelayanan bencana serta pelayanan kesehatan, pembinaan sukarelawan, pembangunan pabrik kantong darah, dan meningkatkan standar kualitas pelayanan darah sesuai standar Good Manufacturing Practice (GMP).

EDITOR: Rizky

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy