Menkominfo Ingatkan Perusahaan Media Sosial yang Tak Tanggap Penyebaran Hoax

1
93
rudiantara, menkominfo
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengkhawatirkan maraknya peredaran informasi palsu dan konten negatif di internet. Oleh karenanya ia mengingatkan perusahaan teknologi penyedia media sosial agar segera tanggap terhadap penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian. Ia juga menyatakan, tak segan-segan menindak perusahaan yang tak segera menanganinya.

Peringatan tersebut, kata Rudiantara, lantaran upaya pemblokiran dinilai tak cukup menahan hoax yang menjamur. Platform media sosial atau penyedia konten seperti Facebook harusnya ikut bertanggung jawab terhadap penyebaran konten negatif di media sosial.

“Memblokir itu fokusnya bukan hanya kepada yang punya akun Facebook, tapi kepada penyelenggaranya. Platform juga bertanggungjawab. Jangan sampai media sosial terpapar,” ujar Rudiantara saat diskusi di gedung Galeri Nasional, Gambir, Jakarta, Jumat (9/6).

Pemblokiran platform, menurut Rudiantara, bukan pilihan pertama pemerintah, mengingat banyaknya fungsi positif media sosial di era modern. Namun, hal itu menjadi urgensi ketika penyedia abai terhadap situasi yang terjadi di Indonesia.

“Kita tidak ada niat untuk menutup platform-platform sama sekali. Tapi penyedia plaltform juga harus peduli dengan kondisi Indonesia. Itu yang kami minta,” ujar Rudiantara.

Di negara lain, platform yang menjadi media penyebaran hoax akan dikenakan penalti. Sementara di Indonesia, kata Rudiantara, pemerintah masih terus mencoba melakukan komunikasi untuk menemukan solusi yang tepat bagi penanganan masalah tersebut.

“Jadi banyak pihak yang harus menyelesaikan. Platform harus ikut tanggung jawab. Kalau di Indonesia tidak ada niatan untuk menutup platform, tapi kalau sudah keterlaluan, kita akan tutup,” kata Rudiantara.

Rudiantara menjelaskan, pihaknya sudah melakukan langkah tegas terhadap akun media sosial selama bulan Januari hingga Mei 2017. Di Twitter sudah dilakukan pemblokiran terhadap 49 akun, di Facebook yang sudah diblokir mencapai 270 akun, dan di YouTube, sudah puluhan akun layanan berbagi video itu yang diblokir dalam rentang periode tersebut.

Untuk memerangi peredaran informasi palsu dan konten negatif, penyedia platform media sosial juga perlu mempertimbangkan terkait tingkat literasi pasar yang akan dirambahnya.

“Jadi tidak hanya serta merta menyerahkan filterisasi kepada masing-masing individu pengguna media sosial,” tuturnya.

Selain kantor perwakilan di Indonesia, penyedia media sosial juga diharapkan mampu memberikan level pelayanan yang baik, dengan bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menangani konten negatif tersebut. (IwanY)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU