Qatar dan Kuwait Hentikan Visa Bagi Tenaga Kerja Korea Utara

DOHA – Tenaga-tenaga kerja Korea Utara akan mulai meninggalkan Qatar dan Kuwait setelah negara-negara Teluk Arab itu mengatakan akan berhenti memberikan visa bagi warga Korut.

Penghentian visa itu akan memotong salah satu sumber pendapatan luar negeri Korea Utara setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) mengeluarkan sanksi, sementara Amerika Serikat juga melancarkan tekanan terhadap Korut.

Presiden AS Donald Trump mendesak negara-negara anggota PBB untuk meningkatkan tekanan terhadap Korea Utara agar negara menghentikan program senjata nuklirnya. Dalam pidato perdananya di PBB, Trump menyebut masalah nuklir Korut sebagai tantangan utama global.

Pidato itu disampaikan Trump setelah Korut melakukan serangkaian uji coba nuklir dan peluncuran peluru kendali yang membangkitkan ketegangan global.

Sebagian besar dari beberapa ribu tenaga kerja Korea Utara yang tinggal di kawasan Teluk –sekutu Amerika Serikat– bekerja di proyek-proyek pembangunan.

Kuwait menjadi satu-satunya negara di kawasan Teluk yang menjadi tuan rumah misi diplomatik Korea Utara. Namun pada pekan ini, Kuwait mengambil sejumlah langkah berupa pengusiran duta besar Korut serta penurunan tingkat hubungan kedua negara.

Qatar, yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, mengatakan pada Selasa (19/9) bahwa negara itu telah secara penuh menerapkan semua sanksi PBB atas Korut. Qatar juga mengatakan pihaknya telah berhenti mengeluarkan visa bagi warga negara Korea Utara, menyusul pemberlakukan sanksi-sanksi terhadap Korut pada 2015.

“Sejauh ini, tidak ada tenaga kerja dari Korea Utara yang bekerja di lokasi pembangunan apa pun terkait Piala Dunia,” kata Kantor Komunikasi Pemerintah Qatar dalam pernyataan.

Kantor itu menambahkan bahwa beberapa perusahaan mempekerjakan para tenaga kerja Korut sebelum sanksi diterapkan pada 2015.

“Paling banyak ada 1.000 tenaga kerja (Korut), tapi jumlah itu akan segera turun karena kontrak-kontrak kerja mereka akan berakhir. Visa untuk warga negara Korea Utara tidak lagi akan dikeluarkan,” demikian bunyi pernyataan Kantor tersebut.

Seorang sumber mengatakan kepada Reuters bahwa sebagian besar warga Korut yang bekerja di Qatar diperkirakan sudah akan meninggalkan negara itu dalam enam bulan pertama tahun 2018 karena kontrak mereka akan habis.

Seorang sumber dari kalangan Korea Utara mengatakan kepada Reuters bahwa Kuwait sudah memberikan waktu satu bulan bagi Duta Besar Korut So Chang Sik untuk meninggalkan Kuwait, tempat sekitar 3.000 warga Korut berada. (Reuters/Ant/SU02)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER