ADEN, SERUJI.CO.ID – Kelompok separatis Yaman Selatan mengumumkan keadaan darurat di kota pelabuhan Aden pada Ahad (21/1) dan berjanji untuk menggulingkan pemerintah yang diakui secara internasional, menurut kelompok tersebut dalam sebuah langkah yang menyebabkan pertentangan kedua sekutu itu.
Pengumuman tersebut menggarisbawahi meningkatnya ketegangan antara separatis selatan, yang bersekutu dengan Uni Emirat Arab (UEA), dan pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi atas kendali separuh selatan Yaman.
Pemerintahan Hadi telah memperoleh energi baru setelah Arab Saudi menyetorkan 2 miliar dolar ke bank sentral untuk menopang perjanjian tersebut.
Pemerintah telah secara nominal berada di kota pelabuhan selatan Aden sejak koalisi tersebut, dengan bantuan dari petempur selatan, mengusir Huthi yang didukung Iran keluar kota itu pada tahun 2015.
Perdana Menteri Ahmed bin Daghr, yang telah berjuang untuk menegaskan kontrol pemerintahannya atas Yaman selatan, telah mengumumkan anggaran belanja negaranya yang pertama sejak tahun 2014.
Pada sebuah pertemuan di Aden pada Ahad (21/1), Dewan Transisi Selatan menuduh pemerintah bin Daghr membuat orang-orang Yaman kelaparan dan mendorong negara miskin tersebut ke ambang kelaparan.
“Pasukan Perlawanan Selatan (SRF) mengumumkan keadaan darurat di Aden dan mengumumkan bahwa mereka telah memulai proses penggulingan pemerintah yang sah dan menggantinya dengan kabinet teknokrat,” kata pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan tersebut.
Pernyataan tersebut tidak memberikan rincian mengenai apa yang ingin dilakukan untuk menggulingkan pemerintah, namun dikatakan bahwa memberi waktu Hadi sepekan untuk mematuhi dan membubarkan kabinetnya sebelum memulai prosesnya.
SRF akan menjadi inti dari sebuah kekuatan baru yang akan membangun kembali keamanan di Yaman selatan dan institusi militer, kata pernyataan tersebut. Ia menambahkan bahwa pihaknya melarang pasukan militer dan pejabat dari Yaman utara, termasuk anggota pemerintah Hadi, di provinsi-provinsi selatan.
Salah satu perbedaan utama antara kedua belah pihak adalah bahwa UEA, anggota kunci dari koalisi yang dipimpin Arab Saudi, memusuhi kelompok Islam, namun kabinet Hadi sebagian besar dibentuk oleh partai Islah, yang dipandang terkait dengan Ikhwanul Muslimin.
Larangan baru ini bisa membahayakan kesempatan langka yang muncul oleh pembunuhan mantan presiden Ali Abdullah Saleh bulan lalu, yang oleh Arab Saudi dimaksudkan untuk mengisolasi gerakan Houthi.
Pasukan Selatan sebelumnya bentrok dengan pendukung Hadi, termasuk anggota partai Islah, yang menguasai kawasan strategis, termasuk bandara Aden dan fasilitas minyak.
Dengan ribuan petempur yang ditempatkan di medan perang melawan Houthi, Islah telah menjadi sekutu penting Hadi dan koalisi pimpinan-Arab yang mencoba untuk mengembalikan pemerintahannya.
Sejak koalisi melakukan intervensi di Yaman, Islah telah mencoba untuk menjauhkan diri dari Ikhwanul Muslimin dalam upaya untuk meredakan kegelisahan para penguasa Teluk tentang ideologi Islamnya. (Ant/SU05)
