Dewan HAM PBB Akan Selidiki Pelanggaran di Jalur Gaza

JENEWA, SERUJI.CO.ID – Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Jumat (18/5), selama sidang khusus, mensahkan resolusi yang memutuskan untuk mendesak mengirim satu komisi penyelidikan guna menyelidiki semua pelanggaran di Wilayah Pendudukan Palestina, terutama di Jalur Gaza.

Rancangan resolusi tersebut disahkan oleh 29 suara yang mendukung, dua menentang dan 14 abstein. Kedua negara yang memberi suara penentangan adalah Australia dan Amerika Serikat.

Menurut resolusi yang disahkan itu, penyelidikan mesti dilakukan dalam konteks serangan militer terhadap banyak protes sipil yang dimulai pada 30 Maret dan untuk menentukan fakta serta kondisi pelanggaran tersebut, termasuk yang bisa menjadi kejahatan perang.

Kelompok penyelidik itu juga akan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab, membuat saran, terutama mengenai langkah pertanggung-jawaban, termasuk tanggung jawab pidana individu dan komando, bagi pelanggaran semacam itu.

Resolusi tersebut memutuskan bahwa kelompok penyelidik itu mesti menyerahkan perubahan lisan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada September tahun ini dan laporan tertulis terakhir pada Maret tahun depan.

Resolusi tersebut menetapkan Israel harus segera dan sepenuhnya mengakhiri penutupan tidak sahnya atas Jalur Gaza, yang menjadi penghukuman kolektif terhadap rakyat sipil Palestina.

Resolusi itu mengutuk penggunaan kekerasan secara membabi-buta dan tidak sebanding oleh pasukan pendudukan Israel terhadap warga sipil Palestina, termasuk dalam konteks protes damai, terutama di Jalur Gaza.

Sebagaimana diminta oleh Palestina dan Uni Emirat Arab atas nama Kelompok Negara Arab, Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Jumat (18/5) memulai sidang khusus guna membahas situasi hak asasi manusia yang memburuk di wilayah pendudukan Palestina, termasuk di Yerusalem Timur.

Lebih dari 100 pemrotes Palestina telah tewas dan sebanyak 12.000 lagi cedera oleh pasukan Israel sejak babak baru protes anti-pendudukan di Jalur Gaza dimulai pada 30 Maret. Sedikitnya 60 orang Palestina tewas pada 14 Mei, ketika Kedutaan Besar AS secara resmi dibuka di Yerusalem meskipun ada pengecaman internasional. (Ant/Su02)

ARTIKEL TERBARU

Form Konsultasi Hukum SERUJI

Untuk berkonsultasi dengan para pakar pengasuh rubrik "Konsultasi Hukum SERUJI" (KHS) silahkan isi form ini selengkap mungkin dan dengan data yang benar. Seluruh data kami jamin terjaga kerahasiaannya.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER