Begini Kronologi Operasi Penangkapan Bupati Cianjur

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018. Penetapan status tersebut diawali ketika Irvan dan sejumlah orang lainnya ditangkap dalam suatu rangkaian operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (12/12).

“Informasi mengenai adanya aliran uang kepada bupati telah diterima sejak 30 Agustus 2018,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (12/12)

Menurut Basaria, setelah menemukan sejumlah petunjuk dan bukti awal adanya transaksi di beberapa lokasi, pihaknya kemudian melakukan OTT dengan menangkap tujuh orang pada Rabu dini hari.

Basaria menyebut pihaknya mengidentifikasi terjadinya perpindahan uang dari mobil milik Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Rosidin ke mobil milik Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, pada pukul 05.00 WIB.

“Kemudian tim KPK mengamankan dua orang yakni CS (Cecep Sobandi) dan sopir di halaman Masjid Agung Cianjur,” kata Basaria.

Kemudian, pada pukul 05.17 WIB, petugas KPK menciduk Rosidin di kediamannya.

Sekitar pukul 05.37 WIB, petugas KPK bergerak ke kediaman Taufik Setiawan yang merupakan bendahara Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Kemudian, ke kediaman Rudiansyah yang merupakan Ketua MKKS.

Setelah keduanya ditangkap, sekitar pukul 06.30 WIB, petugas KPK mendatangi pendopo bupati dan menangkap Bupati Irvan Rivano Muchtar.

Baca juga: Bupati Cianjur Disebut Dapat Jatah Rp3,2 Miliar dari Suap Dana Pendidikan

Terakhir, kata Basaria, pada siang hari sekitar pukul 12.05 WIB, tim KPK menangkap Budiman selaku Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur di sebuah hotel di Cipanas, Jawa Barat.

Namun, dalam operasi senyap tersebut tim KPK gagal menangkap kakak ipar Irvan, Tubagus Cepy Sethiady. KPK meminta orang kepercayaan politikus NasDem itu segera menyerahkan diri.

Selanjutnya, 6 orang tersebut dibawa ke Gedung KPK untuk diperiksa.

Selain Irvan, KPK juga telah menetapkan status tersangka kepada tiga orang lainnya, yakni Cecep Sobandi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin selaku Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dan Tubagus Cepy Sethiady selaku kakak ipar Irvan.

Keempat tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (SU05)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

GOLPUT: Halal Versus Haram, dan Gerakan Ayo Memilih

Di tahun 2019, kita mencatat ikhtiar gerakan anti Golput yang unik di Indonesia. Promotornya Jeune and Raccord Communication. Tiga anak muda memulai gerakan ini: Monica JR, Riries Puri, Arie Prijono.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.