Soal Korupsi e-KTP, Fadli Zon Nilai Dakwaan Jaksa Masih Sebatas Keterangan Sepihak

JAKARTA – Sejumlah nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 diduga terlibat kasus dugaan korupsi e-KTP.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai informasi yang beredar di masyarakat tentang keterlibatan sejumlah nama besar politisi masih sebatas isi dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di persidangan. Menurut Politisi Partai Gerindra itu, dakwaan jaksa dalam persidangan masih tahap awal dan informasi sepihak yang dibacakan. Oleh karena itu, ia meminta agar dakwaan tersebut dibuktikan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Jika nama-nama yang disebut itu kelak terbukti terlibat korupsi proyek e-KTP, maka harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Itu pun belum tentu. Karena ini baru keterangan sepihak dari Nazaruddin. Nah harus ada klarifikasi, dibuktikan. Betul nggak. Kalau betul harus dihukum sesuai hukum yang berlaku,” kata Fadli Zon seusai acara “Haul Soeharto” di Masjid At-Tin, Jakarta Timur, Sabtu (11/3/2017).

Akan tetapi, jika hal itu tidak bisa dibuktikan, kata Fadli, maka pihak yang telah menyebut wajib merehabilitasi nama tersebut. Oleh karena itu, dirinya juga mengimbau kalau memang tuduhan tidak terbukti, maka laporkan saja ke Bareskrim.

“Saya termasuk yang mengimbau kalau tuduhan itu tidak betul, sebaiknya laporkan saja ke Bareskrim, seperti yang dilakukan Pak Marzuki Alie (mantan Ketua DPR),” tuturnya.

Dalam dakwaan JPU yang dibacakan di persidangan perdana e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis lalu (9/3/2017), puluhan nama diduga turut menikmati fee proyek e-KTP. Uang haram yang berasal dari hasil penggelembungan anggaran e-KTP ini diduga mengalir ke pejabat Kementerian Dalam Negeri hingga ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sejumlah nama-nama besar disebut dalam dakwaan JPU, seperti Setya Novanto, Yasonna Laoly, Anas Urbaningrum, M Nazaruddin, Ganjar Pranowo, Chaeruman Harahap, Agun Gunandjar Sudarsa, Taufik Effendi, Teguh Djuwarno, dan lain sebagainya.

Jumlah fee yang diterima beragam mulai dari ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah. Suap diduga ditujukan untuk memuluskan penganggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun itu.

Berdasarkan surat dakwaan tersebut, nama mantan terpidana kasus korupsi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum mendapat bagian paling besar yakni 5,5 juta dollar AS atau setara Rp 53,35 miliar. Selain nama Anas, nama Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga disebut kecipratan dana haram tersebut. Gamawan disebut menerima 4,5 juta dollar dan Rp 50 juta. Total uang yang diterima Gamawan adalah Rp 43,7 miliar.

EDITOR: Iwan Y

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.