Novanto Kembali Dilaporkan ke MKD, Kali ini Terkait KTP-el

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto kembali dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan kali ini terkait masalah KTP Elektronik (KTP-el), yang diadukan oleh LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Novanto diadukan MAKI karena dianggap telah melanggar kode etik DPR RI dengan melakukan kebohongan dengan menyatakan tidak mengenal terdakwa dalam kasus KTP-el dan tidak pernah melakukan pertemuan terkait KTP-el.

Menanggapi laporan tersebut, Novanto yang tahun lalu sempat juga diadili MKD dalam kasus terkait saham Freeport yang dikenal dengan kasus #PapaMintaSaham yang berujung dengan pengunduran dirinya sebagai Ketua DPR RI, berharap agar semua pihak menghormati proses hukum terkait KTP-el yang sedang berlangsung di Pengadilan.

“Proses di pengadilan sedang berjalan. Kami harap tidak ada intervensi dari siapapun,” kata Setya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/3).

Novanto juga berharap tidak ada pihak-pihak yang mengintervensi dan membuat polemik terkait kasus KTP-el tersebut.

Pengaduan MAKI ini, menambah panjang pengaduan terhadap Novanto terkait kasus KTP-el. Sebelumnya, Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan sudah ada 3 laporan terhadap Novanto terkait kasus e-KTP dan sedang dalam tahap verifikasi di MKD.

“Setiap laporan pasti akan kami terima dan setiap laporan pasti akan lakukan proses verifikasi,” katanya, Jumat (17/3).

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pengabdian Tragis Dahlan Iskan!

Dua kali hari Kartini saya mendapatkan kado sedih. Pertama saat Ibu saya tercinta meninggal dunia dalam usia 52 tahun, 21 April 1994.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.