JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengaku heran dengan adanya pengakuan mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono kalau dirinya menggunakan uang hasil suap yang diterimanya untuk berbagai hal, termasuk yang mengalir ke istana untuk membiayai operasional Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Uchok berpendapat, kalau Paspampres itu punya dana di Sekretariat Negara, dimana pada tahun 2017 saja, alokasi dana untuk paspampres sebesar Rp 29.6 miliar.

“Jadi kenapa lagi Paspampres harus “ngemis” ke Kementerian Perhubungan,” kata Uchok kepada SERUJI melalui pesan singkat, Selasa (19/12).

Tentunya, tambah Uchok, publik sangat kaget juga dengan adanya anggaran sebesar Rp150 juta untuk berbagai kegiatan peresmian yang dihadiri Presiden Jokowi di Kementerian Perhubungan. Apa lagi disebut-sebut, pihak pelaksana kegiatan wajib menyediakan dana operasional untuk Paspampres.

“Maka untuk itu, KPK harus menyelidiki dana Paspampres ini, siapa dan kepada siapa? Atau KPK harus bertanya ke Direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Mauritz H M Sibarani, uang sebesar Rp 150 juta, ini diberikan kepada siapa Paspampres ini,” desaknya.

Untuk itu, Uchok meminta Presiden Jokowi jangan banyak blusukan ke proyek kementerian karena beban cost untuk anggaran keamanan sangat besar, dan kementerian untuk itu harus korupsi.

“Stop blusukan, dan bagi-bagi sepeda, Pak Jokowi…,” pintanya.