ISTANBUL, SERUJI.CO.ID – Negara muslim harus menekan dunia untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, kata Turki pada Rabu (13/12), ketika membuka pertemuan tinggi sebagai tanggapan keputusan Amerika Serikat, menyebut kota itu sebagai ibu kota Israel.
Pertemuan para pemimpin dan menteri dari lebih 50 negara Muslim digelar seminggu setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan kedudukan Yerusalem. Pernyataan Trump tersebut ditanggapi aksi protes besar di Timur Tengah dan dunia Islam.
“Pertama, Palestina harus diakui oleh negara-negara lain. Kita semua harus berjuang bersama untuk ini,” kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu.
“Kita harus mendorong negara lain untuk mengakui Palestina berdasarkan kesepakatan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya,” tambahnya.
Yerusalem, yang dihormati oleh kaum Yahudi, Kristen dan Muslim sebagai tempat tersuci ketiga bagi Islam dan telah menjadi pusat perang antara Israel dan Palestina selama beberapa dasawarsa.
Turki mengatakan bahwa keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel akan mencelakakan dunia, “menyulutkan api dengan tanpa akhir “, dan menyerukan pertemuan darurat dalam Organisasi Kerjasama Islam guna mendesak Washington mengubah arah.
Cavusoglu mengatakan pada pekan ini, bahwa Turki tidak akan meminta sanksi sebagai tanggapan terhadap langkah AS, namun akan mengajak semua negara yang belum secara resmi mengakui Palestina sebagai negara untuk mengakuinya, dan untuk mengeluarkan penolakan kuat terhadap keputusan AS.
Dia mengatakan bahwa pertemuan tersebut akan mengumumkan bahwa Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina dan meminta Israel untuk menarik diri dari wilayah yang didudukinya dalam perang Timur Tengah 1967. Israel merebut Yerusalem Timur dalam perang itu dan kemudian mencaploknya, sebuah tindakan yang tidak diakui secara internasional.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan melakukan pembahasan dalam pertemuan puncak tersebut, yang juga akan dihadiri oleh para pemimpin dunia Islam termasuk Presiden Iran Hassan Rouhani dan Omar al-Bashir dari Sudan.
Pengadilan Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Bashir atas dugaan keterlibatannya dalam kejahatan perang termasuk pemunahan di provinsi Darfur, Sudan, namun Turki bukan anggota dari pengadilan dan tidak diwajibkan untuk melaksanakan penangkapan.
Pemerintah Trump mengatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk memperantarai perdamaian antara Israel dan Palestina dan keputusan negeranya ini tidak akan mempengaruhi perbatasan atau status Yerusalem di masa depan. (Ant/SU02)
