Tim Sukses Sudirman-Ida Temukan 3 Juta Pemilih Bermasalah

SEMARANG, SERUJI.CO.ID  – Tim Pemenangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sudirman Said-Ida Fauziyah menemukan sekitar tiga juta calon pemilih bermasalah yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Jawa Tengah 2018 hasil pendataan KPU.

“Ada potensi sekitar tiga juta pemilih yang termasuk dalam pemilih ganda dan pemilih invalid,” kata juru bicara tim pemenangan Sudirman-Ida, Sriyanto Saputro, di Semarang, Senin (11/6).

Dari penelusuran di seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah, lanjut dia, diperkirakan masih terdapat potensi sekitar 366 ribu pemilih ganda.

Selain itu, menurut dia, terdapat 2,6 juta calon pemilih yang data kependudukannya invalid.

“Hal ini bisa dicek langsung melalui sistem data pemilih yang terdapat di laman www.kpu.go.id,” kata anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah ini.

Beberapa contoh DPT bermasalah itu, pemilik dengan nomor induk kependudukan (NIK) sama, nama sama, tercatat di TPS yang sama.

“Lebih parah lagi, NIK sama, nama beda, tercatat di TPS yang berbeda-beda,” katanya.

Sementara untuk data yang invalid, lanjut dia, di antaranya didapati nomor Kartu Keluarga (KK) yang bukan berasal dari Jawa Tengah.

“Nomor KK untuk wilayah Jawa Tengah diawali dengan angka 33, namun banyak didapati KK yang diawali angka 32,” katanya.

Temuan yang berpotensi menyebabkan kecurangan dalam pilgub ini, kata dia, sudah dilaporkan langsung ke Bawaslu Jawa Tengah.

Ia mengajak seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk turut menjadi pengawas dalam pelaksanaan pemungutan suara 27 Juni 2018.

“Awasi pelaksanaan pemungutan hingga penghitungan suara, jangan golput,” katanya. (Ant/Su02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER