Terkait Pengungsian Rohingya, Sekjen PBB Sebut Myanmar Lakukan Pembersihan Etnis

NEW YORK – Sekretaris Jendral (Sekjen) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Antonio Guterres  menyebut apa yang terjadi dengan Muslim Rohingya dengan lebih dari sepertiga warga minoritas di negara bagian Rakhine, Myanmar tersebut harus mengungsi sebagai sebuah tindakan pembersihan etnik (ethnic cleansing).

Hal itu disampaikan Guterres dalam siaran persnya di New York, Rabu (13/9) waktu setempat. Dan ia meminta pihak berwenang di Myanmar untuk menghentikan aksi militer, mengakhiri kekerasan, dan menegakkan hukum serta mengakui hak untuk kembali bagi semua yang sudah meninggalkan negara itu.

“Ketika sepertiga penduduk Rohingya harus meninggalkan negara, bisakah Anda menemukan kata yang lebih baik untuk menggambarkannya.” kata Guterres, menjawab pertanyaan awak media apakah benar yang terjadi di Myanmar sebagai ethnic cleansing.

Sebagaimana diketahui sejak operasi militer dilakukan tentara Myanmar ke Rakhine akhir bulan lalu, ratusan ribu Muslim Rohingya dipaksa meninggalkan rumah dan desa mereka, menyelamatkan diri mengungsi ke perbatasan Myanmar-Banglades.

Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB telah mengadakan pertemuan pada Rabu (13/9) dan mengeluarkan pernyataan mengecam “serangan awal atas pasukan keamanan dan kekerasan (yang terjadi) setelahnya”.

Dalam pernyataan Dewan Keamanan PBB tersebut juga disampaikan “keprihatinan atas laporan-laporan tentang kekerasan yang berlebihan selama operasi militer” dan menyerukan “langkah mendesak untuk mengakhiri kekerasan di Rakhine” serta “menjamin perlindungan para warga sipil”.

Dewan Keamanan dalam pernyataannya juga meminta persoalan pengungsi agar segera diselesaikan. (Reuters/Arif R/Hrn)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pribumi vs Non Pribumi

Dari Plot Pembunuhan Menuju Monarkhi Konstitusional di Arab Saudia

Aneka media luar dan dalam negeri dengan telanjang menggambarkannya. Tim 15 orang memutilasi, memotong korban ketika korban masih hidup. Suara melengking korban kesakitan yang luar biasa terdengar dan terekam.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER