Soal Kemungkinan Prabowo Mundur, Begini Tanggapan KPU

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat suara terkait pernyataan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, yang mengatakan calon Presiden Prabowo Subianto akan mundur dari Pilpres 2019 jika kecurangan Pemilu tak bisa dihindarkan.

“Kami belum berkomentar tentang hal itu, tapi yang pasti segala sesuatu (terkait Pilpres) sudah diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (14/1).

Wahyu mengatakan terdapat hak dan kewajiban pasangan calon (paslon) yang harus dilakukan. Hal ini berlaku setelah paslon ditetapkan sebagai peserta pemilu.

“Jadi paslon presiden dan wakil presiden setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu itu ada hak dan kewajiban,” kata Wahyu.

Baca juga: Ketua BPN: Jika Potensi Kecurangan Tak Bisa Dihindari, Prabowo Akan Mundur

Diketahui, dalam Undang-undang 7 tahun 2017 pasal 236 tentang pemilu menyatakan bakal pasangan calon dilarang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Selain itu, sanksi dari larangan tersebut juga tercantum dalam pasal 552, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 50 miliar.

Wahyu pun menepis dengan tegas anggapan yang menyebut KPU sudah tidak netral. Malah Wahyu mempertanyakan di bagian mana ada ketidaknetralan KPU.

“Kami netral. Coba sebutkan satu saja, kami tidak netral dalam hal apa. Kami sampaikan di ILC bahwa kami tidak tunduk pada TKN 01, pada BPN 02, kurang jelas apa netralitas kami,” tegasnya.

Baca juga: Prabowo Akan Sampaikan Pidato Kebangsaan ‘Indonesia Menang’ Malam Ini

Sebelumnya, saat safari politik di Malang, Jawa Timur, Ahad (13/1), Djoko Santoso mengungkap adanya ancaman dari Prabowo akan mundur dalam kontestasi Pilpres 2019, yang akan disampaikan dalam pidato kebangsaan ‘Indonesia Menang’ malam nanti.

“Memang supaya tidak terkejut, kalau nanti disampaikan Prabowo Subianto, pernyataan terakhir Prabowo Subianto adalah kalau memang potensi kecurangan itu tidak bisa dihindarkan, Prabowo Subianto akan mengundurkan diri,” kata Djoko Santoso saat bertemu Gerakan Milineal Indonesia Malang Raya, Ahad (13/1). (SU05)

24 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tragedi Lion Air JT-610: Momentum Peningkatan Kesadaran Hukum Keselamatan Penerbangan

Hasil penelitian penyebab kecelakaan penerbangan yang dilakukan Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) hanya merupakan masukan secara tertutup kepada Pemerintah sebagai bahan evaluasi untuk pencegahan antisipasi agar tidak terulang lagi penyebab kecelakaan yang sama.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER