Apa akibatnya
Pengejaran Setya Novanto yang baru-baru ini “dirawat” di sebuah rumah sakit di Jakarta karena diduga “sedang sakit” ini seharusnya menyadarkan masyarakat terutama para politisi bahwa dunia politik di Tanah Air akan menghadapi masalah besar terutama karena pada tahun 2018 berlangsung pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di sekitar 171 daerah yang akan diikuti pemilihan umum serta pemilihan presiden-wakil presiden pada tahun 2019.
Karena Setnov sudah berulang kali menjadi wakil rakyat di Senayan dari sebuah parpol utama maka pertanyaannya adalah bagaimanakah idealnya seorang wakil rakyat di Senayan Jakarta baik DPR maupun DPD serta DPRD tingkat satu dan tingkat II di lebih dari 500 kota dan kabupaten serta provinsi.
Haruskah pimpinan parpol terus mencalonkan atau mengusung tokoh-tokohnya yang sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa sebagai wakil rakyat serta hanya dikenal sebagai orang yang berbuat “tipu sana tipu sini”.
Sampai sekarang di era reformasi ini, sudah puluhan bahwa mungkin ratusan wakil rakyat di DPR, DPD, DPRD I dan II yang yang namanya disangkutpautkan dengan kasus korupsi ataupun gratifikasi. Padahal harus disadari bahwa masih lebih banyak orang atau tokoh yang relatif bersih sehingga pantas menjadi wakil rakyat.
Sekarang saja, untuk menjadi wakil rakyat dibutuhkan dukungan politik dari berbagai pihak agar seseorang bisa menjadi wakil rakyat yang terhormat. Namun faktor yang sama sekali tidak bisa dihilangkan adalah uang karena dibutuhkan anggaran yang tidak kecil untuk mencari dukungan hingga namanya bisa masuk ke dalam daftar wakil rakyat serta saat kampanye kepada ratusan ribu calon pemilih di daerah pemilihannya.
Pada pemilihan umum tahun 2014, ada anggota DPR yang “menghabiskan” Rp 2 miliar agar bisa mendapat kursi di Senayan. Kalau sudah disumpah menjadi wakil rakyat maka tentu dia harus berusaha agar bisa “balik modal” dan kemudian harus mencari “sedikit untung atau laba”.
Kalau ke-560 anggota DPR terus-menerus mempunyai pikiran seperti ini maka kapan dia akan memikirkan atau mencurahkan 100 persen waktu dan pikirannya untuk rakyat di daerah pemillihannya. Kalau dia sudah berada di tahun ketiga sebagai wakil rakyat maka pasti akan berpikiran untuk menjadi wakil rakyat lagi mulai tahun 2024.
Karena itu, para ketua parpol dan jajarannya harus berpikir bagaimanakah memilih calon-calon wakil rakyat yang “agak ideal” agar dosa-dosa semacam ini tidak terjadi lagi pada masa masa mendatang. Rakyat Republik Indonesia saja sekarang diperkirakan sudah berjumlah 252 juta jiwa sehingga DPR, DPD, DPRD I dan II harus merenungkan agar kehidupan rakyat di masa mendatang semakin baik dan bukannya “begini-begini” saja.
Wakil rakyat pada jenjang apapun juga tentu saja berhak menikmati kehidupan yang baik melalui tunjangan dalam bentuk apapun juga mulai dari honor, jas hingga mobil dinas. Namun mereka sama sekali tidak boleh alpa alias lupa bahwa tugas inti atau utama mereka adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat baik lahiriah maupun bathiniah.
Partai-partai politik haruslah mampu mencari tokoh-tokoh yang ideal untuk dijadikan wakil rakyat. (Arnaz Firman/Ant/SU02)
