WASHINGTON, SERUJI.CO.ID – Amerika Serikat pada Rabu (22/11) menyebut tindakan tentara Myanmar terhadap warga Rohingya pembersihan suku dan mengatakan akan mempertimbangkan hukuman bagi pihak yang harus bertanggung jawab.
Dengan mengacu kepada kekejaman mengerikan terhadap Rohingya, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson mengatakan dalam pernyataan, “Sesudah mengulas secara saksama dan cermat atas bukti tersedia, jelas bahwa keadaan di negara bagian utara, Rakhine, adalah pembersihan suku terhadap Rohingya.”
Meskipun pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September menggambarkan tindakan tentara itu sebagai masalah pembersihan suku, namun Tillerson meninggalkan Myanmar tanpa menggunakan sebutan itu setelah kunjungan pada pekan lalu.
Pernyataannya memperjelas bahwa sikap Amerika Serikat bergeser.
“Pelanggaran oleh beberapa orang di kalangan tentara Myanmar, pasukan keamanan dan warga setempat menyebabkan penderitaan luar biasa dan memaksa ratusan ribu pria, wanita dan anak-anak meninggalkan rumah mereka di Myanmar untuk mencari perlindungan di Bangladesh,” katanya.
Amerika Serikat mendukung penyelidikan mandiri terhadap kejadian di negara bagian Rakhine dan akan melakukan tindakan, termasuk kemungkinan hukuman bagi yang disasar, kata Tillerson.
“Yang bertanggung jawab atas kekejaman itu harus diadili,” katanya.
Pemantau hak asasi manusia menuduh tentara Myanmar melakukan kekejaman, termasuk pemerkosaan massal, terhadap warga tanpa kewarganegaraan Rohingya selama pembersihan sesudah petempur Rohingya menyerang 30 pos polisi dan sebuah pangkalan tentara.
Lebih dari 600.000 Muslim Rohingya lari dari negara bagian Rakhine di Myanmar, yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha, kebanyakan ke negara tetangga, Bangladesh, sejak tindakan keras pasukan keamanan Myanmar pada 25 Agustus itu.
Tekanan meningkat untuk tanggapan lebih keras Amerika Serikat terhadap kemelut Rohingya sebelum kunjungan perdana Presiden Donald Trump ke Asia pada bulan ini guna menghadiri temu puncak negara Asia Tenggara, termasuk Myanmar, di Manila.
Sumber pemerintah Amerika Serikat mengatakan kepada Reuters pada Oktober bahwa pejabat menyiapkan saran untuk Tillerson, yang akan merumuskan gerakan pimpinan tentara itu terhadap Rohingya sebagai pembersihan suku, yang bisa memicu hukuman baru.
Pada awal November, anggota parlemen Amerika Serikat mengusulkan sasaran hukuman dan pembatasan perjalanan terhadap pejabat tentara di Myanmar.
Senator Demokrat Jeff Merkley, bagian dari perutusan kongres, yang mengunjungi Rakhine pada pekan ini, mengatakan kepada wartawan di sana pada Selasa, “Semua itu menunjukkan pembersihan suku.”
Pemerintah dua tahun Myanmar, dipimpin peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, menghadapi kecaman berat dunia atas tanggapannya terhadap kemelut itu, meski tidak memiliki kendali atas jenderal, yang harus berbagi kekuasaan dalam peralihan ke kekuasaan sipil setelah beberapa dasawarsa militer memerintah di negara tersebut. (Ant/SU02)
