Mengejutkan! Dedi Mulyadi Diminta Rp 10 Miliar untuk Jadi Cagub Jabar

0
278
Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi. (Foto: Istimewa)

BANDUNG, SERUJI.CO.ID – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, pernah diminta Rp 10 miliar oleh seorang tokoh yang mengaku dekat dengan petinggi DPP Golkar untuk mendapatkan dukungan maju menjadi calon Gubernur Jabar pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jabar 2018.

“Jadi ada orang bukan pengurus DPP (Golkar), tokoh, yang mengaku memiliki kedekatan (dengan DPP Golkar), bisa jadi kepentingannya personalia, itu aja,” kata Dedi usai menggelar pertemuan dengan kader di Kantor DPD Golkar Jabar, Kota Bandung, Selasa (26/9).

Ia mengatakan, permintaan orang tersebut memberikan kepastian akan mengeluarkan surat rekomendasi dari DPP Golkar untuk pencalonan Dedi Mulyadi di Pilkada Jabar.

Namun permintaan uang itu, kata Dedi, tidak dikabulkan, dan tidak mempersoalkan jika rekomendasi dari DPP Golkar tidak diterbitkan.

“Ketika saya tidak bisa memenuhinya, dia mengatakan rekomendasinya tidak akan keluar,” kata Bupati Purwakarta itu.

Ia menyampaikan, uang yang diminta sebesar Rp 10 miliar bertujuan untuk memuluskan keluarnya SK pengusungan Dedi Muyadi sebagai calon Gubernur Jabar.

Menurut dia, persoalan uang itu tentu menjadi pertanyaan tentang ada yang tidak benar di DPP Golkar.

Selama ini, kata Dedi, dirinya selalu berkoordinasi dengan DPP Golkar terkait persiapan Pilkada Jabar dan terus menjaga soliditas partai.

“Sikap saya adalah, kalau Dedi Mulyadi harus dikorbankan untuk kebesaran partai, saya siap mengorbankan diri, bahkan, menghilangkan jabatan Ketua DPD pun saya siap kalau itu untuk kebaikan partai,” katanya.

Ia menambahkan, DPP Golkar untuk tidak melupakan pengalaman pada Pilgub Jabar sebelumnya yang tidak dimenangkan oleh Golkar, padahal calonnya berdasarkan survei memiliki elektabilitas tinggi.

“Pilgub Jawa Barat kandidat tertinggi dua kali jatuh ke posisi ketiga,” katanya.

Sebelumnya, sejumlah kader Golkar di Jabar menggelar aksi menuntut DPP Golkar untuk segera menerbitkan rekomendasi kepada Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur di Pilkada Jabar.

Aksi tersebut juga menyampaikan kecaman dan meminta DPP Golkar tidak melakukan praktik politik transaksional karena Partai Golkar adalah milik rakyat. (Ant/SU02)

Komentar

BACA JUGA

Ratusan Bangunan Warisan Budaya, Belum Dapat Rekomendasi Cagar Budaya

 KULON PROGO, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 300 bangunan warisan budaya yang tersebar di 12 kecamatan, di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum mendapat rekomendasi...

Gunakan Ijaazah Palsu, KPU Tak Loloskan Kandidat Petahana

SENTANI, SERUJI.CO.ID - Kandidat petahana dalam Pilkada Mimika yakni Eltinus Omaleng yang berpasangan dengan Johanes Rettob, dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pilkada serentak...

Dua Pemukiman Terbakar Akibat Karhutla, Polisi Tindak Tegas Pelaku

PONTIANAK, SERUJI.CO.ID - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Irjen Pol Didi Haryono mengatakan telah memerintahkan seluruh jajaran untuk menangkap pelaku pembakaran lahan dan menindak...

Bawaslu: Kabupaten Badung Rawan Pelanggaran Pilkada Bali

DENPASAR, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali menyatakan Kabupaten Badung menjadi daerah yang paling rawan terjadi pelanggaran Pilkada Bali 2018, dibandingan dengan delapan...

Cegah Kenakalan Remaja, Pemkot Berlakukan Jam Malam Pelajar

TERNATE, SERUJI.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) akan memberlakukan jam malam kepada pelajar di daerah ini, untuk mencegah mereka melakukan tindakan...
loading...
Ilustrasi

Sudah Tepatkah Berlomba-lomba Membuka Minimarket Ummat?

Gegap gempita ummat berjamaah mendirikan Koperasi dengan usaha minimarket perlu diapresiasi. Pasalnya telah tumbuh kesadaran bagaimana menumbuhkan ekonomi ummat supaya lebih berdaya di negeri...
IMG20180217143208

Mengenal Istana Kuning di Kabupaten Kotawaringin Barat

Kotawaringin Barat - Terlintas dalam benak kita sebutan Istana Kuning maka warnanya akan kuning semua. Namun beda dengan Istana Kuning yang berada di tengah...
IMG_20180214_093436_928

Pilkada Calon Tunggal, Demokratiskah?

Pemilihan kepala daerah serentak sudah dalam hitungan bulan lagi.  Harapan akan pesta demokrasi dengan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan calon pemimpin daerahnya.  Begitu juga...