Mendagri Tunggu Fatwa MA

1
103
Mendagri Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo. (Foto: Kemendagri)

JAKARTA – Soal pro kontrak penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama rupanya kian mempersulit posisi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo. Oleh karena itulah, Tjahjo menyampaikan permohonan pendapat hukum kepada Mahkamah Agung (MA).  Permohonan fatwa ini juga atas petunjuk Presiden Jokowi.

“Kami sudah menyampaikannya kepada sekretariat MA,” ujar Tjahjo melalui keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Selasa (14/2).

Sebenarnya mendagri ingin bertemu langsung dengan ketua MA. Namun karena lembaga hukum tertinggi di Indonesia ini sedang menggelar rapat paripurna, akhirnya Tjahjo memutuskan surat permohonan pendapat hukum tersebut disampaikan melalui sekretariat MA. Dia berharap agar surat tersebut bisa diterima ketua MA.

Menurut mendagri, pihaknya  menghargai pendapat anggota DPR RI dan para pakar hukum. Baik yang berpendapat sama dengan Kemendagri maupun yang berpendapat lain.  Namun sejauh ini Kemendagri berpendapat penonaktifan Basuki Tjahaja Purnama masih perlu menunggu tuntutan jaksa penuntut umum pada persidangan kasus terdakwa gubernur DKI.

“Begini, saya  belum bisa memutuskan diberhentikan atau tidak. Prinsipnya masih menunggu pasal mana yang digunakan sebagai tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Karena berbagai pendapat muncul, maka sebagaimana arahan Bapak Presiden dimintakan pendapat hukum dari MA,” kata dia.

Tjahjo mengatakan, pemerintah akan mengikuti apapun pendapat hukum MA dalam hal ini. Lebih jauh Tjahjo memaparkan hal-hal yang menjadi dasar Kemendagri belum menonaktifkan Basuki Tjahja Purnama yakni:

  1. Status terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Gubernur DKI) sesuai dengan register perkara nomor IDM.147/JKT.UT/12/2016 tangggal 1 Desember 2016.
  2. Dalam sidang di pengadilan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, melanggar ketentuan Pasal 156A dengan ancaman maksimal 5 tahun dan “dakwaan alternatif kedua” Pasal 156 dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara.
  3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah pada intinya “Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan seterusnya.
  4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal dimaksud Kemendagri bersikap untuk tidak memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana tuntutan Basuki Tjahaja Purnama maksimal 5 tahun.
loading...

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BACA JUGA
Megawati Soekarno Putri

Megawati dan Mahfud MD Digaji Ratusan Juta di Dewan Pengarah BPIP

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan...

Manfaat Puasa Sebagai Restorasi Alami

Oleh: dr. Irsyal Rusad, Sp PD, dokter spesialis Penyakit Dalam. SERUJI.CO.ID - Pernah dalam suatu tayangan TV Animal Planet, saya lihat pada musim kawin beberapa ekor singa...

PKPU Human Initiative Kaltim ajak semua orang untuk jadi Pahlawan Sejati

BALIKPAPAN, SERUJI.CO.ID - PKPU Human Initiative menggelar Event “Infinity Happiness” di Giant Ekstra , Sabtu (26/5). Acara yang tersebut merupakan rangkaian program “Bahagia Bersama...

Infinity Happiness, Sebuah Persembahan PKPU HI untuk Anak Yatim dan Dhuafa

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menyemarakan bulan suci Ramadan 2018, PKPU Human Initiative (PKPU HI) menggelar Big Event “Infinity Happiness” di Plaza Gandaria City, Sabtu (26/5). Acara...

Rayakan Keberkahan Bulan Mulia dengan Buka Bersama 2500 Yatim

BANDUNG, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 2500 anak yatim mengikuti buka bersama yang diselenggarakan Bank BJB dan PKPU Human Initiative Jawa Barat, Rabu (23/5). Program tersebut...