Mendagri Tunggu Fatwa MA

1
87
Mendagri Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo. (Foto: Kemendagri)

JAKARTA – Soal pro kontrak penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama rupanya kian mempersulit posisi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo. Oleh karena itulah, Tjahjo menyampaikan permohonan pendapat hukum kepada Mahkamah Agung (MA).  Permohonan fatwa ini juga atas petunjuk Presiden Jokowi.

“Kami sudah menyampaikannya kepada sekretariat MA,” ujar Tjahjo melalui keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Selasa (14/2).

Sebenarnya mendagri ingin bertemu langsung dengan ketua MA. Namun karena lembaga hukum tertinggi di Indonesia ini sedang menggelar rapat paripurna, akhirnya Tjahjo memutuskan surat permohonan pendapat hukum tersebut disampaikan melalui sekretariat MA. Dia berharap agar surat tersebut bisa diterima ketua MA.

Menurut mendagri, pihaknya  menghargai pendapat anggota DPR RI dan para pakar hukum. Baik yang berpendapat sama dengan Kemendagri maupun yang berpendapat lain.  Namun sejauh ini Kemendagri berpendapat penonaktifan Basuki Tjahaja Purnama masih perlu menunggu tuntutan jaksa penuntut umum pada persidangan kasus terdakwa gubernur DKI.

“Begini, saya  belum bisa memutuskan diberhentikan atau tidak. Prinsipnya masih menunggu pasal mana yang digunakan sebagai tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Karena berbagai pendapat muncul, maka sebagaimana arahan Bapak Presiden dimintakan pendapat hukum dari MA,” kata dia.

Tjahjo mengatakan, pemerintah akan mengikuti apapun pendapat hukum MA dalam hal ini. Lebih jauh Tjahjo memaparkan hal-hal yang menjadi dasar Kemendagri belum menonaktifkan Basuki Tjahja Purnama yakni:

  1. Status terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Gubernur DKI) sesuai dengan register perkara nomor IDM.147/JKT.UT/12/2016 tangggal 1 Desember 2016.
  2. Dalam sidang di pengadilan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, melanggar ketentuan Pasal 156A dengan ancaman maksimal 5 tahun dan “dakwaan alternatif kedua” Pasal 156 dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara.
  3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah pada intinya “Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan seterusnya.
  4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal dimaksud Kemendagri bersikap untuk tidak memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana tuntutan Basuki Tjahaja Purnama maksimal 5 tahun.

Komentar

BACA JUGA

Bhayangkara FC Yakin Dengan Kemampuan Tim Mereka

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Juara GoJek Traveloka Liga 1 Bhayangkara FC merasa yakin dengan kemampuan tim yang dianggap dapat melalui jadwal padat di kompetisi sepanjang...

DPR Sudah Terima Usulan Calon Gubernur BI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Pimpinan DPR RI sudah menerima surat dari Presiden Joko Widodo perihal usulan calon Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2018-2023. Anggota Komisi XI DPR...

Kasus Pencabulan Siswa, Sekolah Dinilai Tidak Peka Terhadap Aduan Orang Tua Korban

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Kasus pencabulan pada siswa yang terjadi di sekolah swasta di Surabaya, sebenarnya bisa diatasi sejak awal jika pihak sekolah peka terhadap...

Polda Metro Akan Periksa Elvy Sukaesih Pada Senin Depan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berencana memeriksa pedangdut senior Elvy Sukaesih terkait dugaan penyalahgunaan narkoba putrinya, Dhawiya Zaida, pada...
Febri Diansyah

KPK Periksa Tujuh Saksi Kasus Bupati Kebumen

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh saksi dalam penyidikan terkait tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kebumen...
loading...
DANUR

‘Metamorfosis UPK PPK-PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMDesa Bersama’

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan bentukan Pemerintah Pusat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sejak Zaman Presiden Habiebie (1998) Program Padat Karya yang bertujuan memberdayakan...

Mahasiswa Siap Amankan Pilkada Jatim

Surabaya - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Timur mengajak mahasiswa di wilayah itu menyukseskan Pilkada damai melalui sebuah acara yang dikemas "cangkrukan" di Mapolda...
Al Battani

Penemu Kala Revolusi Bumi Ternyata Muslim

Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari pada orbitnya. Revolusi bumi ini bisa terjadi akibat tarik menarik antara gaya gravitasi bumi dengan gaya gravitasi...