Mendagri Tunggu Fatwa MA

1
83
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo. (foto: kemendagri)

JAKARTA – Soal pro kontrak penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama rupanya kian mempersulit posisi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo. Oleh karena itulah, Tjahjo menyampaikan permohonan pendapat hukum kepada Mahkamah Agung (MA).  Permohonan fatwa ini juga atas petunjuk Presiden Jokowi.

“Kami sudah menyampaikannya kepada sekretariat MA,” ujar Tjahjo melalui keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Selasa (14/2).

Sebenarnya mendagri ingin bertemu langsung dengan ketua MA. Namun karena lembaga hukum tertinggi di Indonesia ini sedang menggelar rapat paripurna, akhirnya Tjahjo memutuskan surat permohonan pendapat hukum tersebut disampaikan melalui sekretariat MA. Dia berharap agar surat tersebut bisa diterima ketua MA.

Menurut mendagri, pihaknya  menghargai pendapat anggota DPR RI dan para pakar hukum. Baik yang berpendapat sama dengan Kemendagri maupun yang berpendapat lain.  Namun sejauh ini Kemendagri berpendapat penonaktifan Basuki Tjahaja Purnama masih perlu menunggu tuntutan jaksa penuntut umum pada persidangan kasus terdakwa gubernur DKI.

“Begini, saya  belum bisa memutuskan diberhentikan atau tidak. Prinsipnya masih menunggu pasal mana yang digunakan sebagai tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Karena berbagai pendapat muncul, maka sebagaimana arahan Bapak Presiden dimintakan pendapat hukum dari MA,” kata dia.

Tjahjo mengatakan, pemerintah akan mengikuti apapun pendapat hukum MA dalam hal ini. Lebih jauh Tjahjo memaparkan hal-hal yang menjadi dasar Kemendagri belum menonaktifkan Basuki Tjahja Purnama yakni:

  1. Status terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Gubernur DKI) sesuai dengan register perkara nomor IDM.147/JKT.UT/12/2016 tangggal 1 Desember 2016.
  2. Dalam sidang di pengadilan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, melanggar ketentuan Pasal 156A dengan ancaman maksimal 5 tahun dan “dakwaan alternatif kedua” Pasal 156 dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara.
  3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah pada intinya “Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan seterusnya.
  4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal dimaksud Kemendagri bersikap untuk tidak memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana tuntutan Basuki Tjahaja Purnama maksimal 5 tahun.

BAGIKAN
loading...

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

UMK

Ini Besaran UMK 2018 Untuk Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Gubernur Jawa Timur Soekarwo telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2018 untuk 38 Kabupaten/Kota di Jatim. Ketetapan ini sesuai Pergub...
Deddy Mizwar

Deddy Mizwar Bersafari Politik ke PPP

BANDUNG, SERUJI.CO.ID -  Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar atau Demiz melanjutkan safari politiknya dengan mengunjungi Kantor DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat di...
Ujian Panwascam

190 Peserta Ikut Ujian Tertulis Panwascam Kota Langsa

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID - Menjelang pelaksanaan perhelatan politik pada pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2019 mendatang, Panitia Pengawas Pemilu...

KANAL WARGA TERBARU

follow-leader

Menjadi Seorang Pemimpin

Seorang leader/pemimpin harus memiliki jiwa melayani. Pemimpin yang baik berasal dari pengikut yang baik. Cara menjadi pengikut yang baik adalah dengan mendengar, menjadi seorang...

KAPAN PEMIMPIN HARUS DIPATUHI ?

Luthfi Bashori Suatu saat Rasulullah SAW mengirim satu pasukan dan mengangkat seorang Anshar sebagai pemimpin, serta memerintahkan agar seluruh pasukan mematuhi pemimpinnya. Di tengah jalan, tiba-tiba...
IMG_20160730_110512

B29, Sebuah Negeri di Atas Awan

Kali ini saya akan menulis tentang acara mbolang saya dengan Miya hari Sabtu pekan lalu. Kami sepakat memutuskan pergi Jumat malam sekitar pukul 9...