Mendagri Tunggu Fatwa MA

1
79
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo. (foto: kemendagri)

JAKARTA – Soal pro kontrak penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama rupanya kian mempersulit posisi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo. Oleh karena itulah, Tjahjo menyampaikan permohonan pendapat hukum kepada Mahkamah Agung (MA).  Permohonan fatwa ini juga atas petunjuk Presiden Jokowi.

“Kami sudah menyampaikannya kepada sekretariat MA,” ujar Tjahjo melalui keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Selasa (14/2).

Sebenarnya mendagri ingin bertemu langsung dengan ketua MA. Namun karena lembaga hukum tertinggi di Indonesia ini sedang menggelar rapat paripurna, akhirnya Tjahjo memutuskan surat permohonan pendapat hukum tersebut disampaikan melalui sekretariat MA. Dia berharap agar surat tersebut bisa diterima ketua MA.

Menurut mendagri, pihaknya  menghargai pendapat anggota DPR RI dan para pakar hukum. Baik yang berpendapat sama dengan Kemendagri maupun yang berpendapat lain.  Namun sejauh ini Kemendagri berpendapat penonaktifan Basuki Tjahaja Purnama masih perlu menunggu tuntutan jaksa penuntut umum pada persidangan kasus terdakwa gubernur DKI.

“Begini, saya  belum bisa memutuskan diberhentikan atau tidak. Prinsipnya masih menunggu pasal mana yang digunakan sebagai tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Karena berbagai pendapat muncul, maka sebagaimana arahan Bapak Presiden dimintakan pendapat hukum dari MA,” kata dia.

Tjahjo mengatakan, pemerintah akan mengikuti apapun pendapat hukum MA dalam hal ini. Lebih jauh Tjahjo memaparkan hal-hal yang menjadi dasar Kemendagri belum menonaktifkan Basuki Tjahja Purnama yakni:

  1. Status terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Gubernur DKI) sesuai dengan register perkara nomor IDM.147/JKT.UT/12/2016 tangggal 1 Desember 2016.
  2. Dalam sidang di pengadilan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, melanggar ketentuan Pasal 156A dengan ancaman maksimal 5 tahun dan “dakwaan alternatif kedua” Pasal 156 dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara.
  3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah pada intinya “Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan seterusnya.
  4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal dimaksud Kemendagri bersikap untuk tidak memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana tuntutan Basuki Tjahaja Purnama maksimal 5 tahun.

BAGIKAN
loading...

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Terbaru

Gol Michael Essien Selamatkan Persib dari Kekalahan

BANDUNG - Gol Michael Essien berhasil menyelamatkan Persib Bandung dari kekalahan atas tamunya Bhayangkara FC dalam laga lanjutan kompetisi Gojek-Traveloka Liga 1 Indonesia di...
Pileg Jatim

Walau Terpopuler di Jatim, Jika Pileg Digelar Sekarang Golkar Terendah Dipilih

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Partai Golongan Karya (Golkar) menjadi partai dengan tingkat popularitas tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kemudian...
Pileg Jatim

Survei: Jika Pileg Digelar di Jatim Sekarang, PDIP Pemenangnya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Ada lima partai politik (parpol) yang memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas tertinggi di Jawa Timur. Yakni PDIP, Golkar, PKB, Demokrat, dan...
ternak, gunung agung

Pemkab Karangasem Berupaya Beli Ternak Pengungsi Gunung Agung

KARANGASEM - Pemerintah Kabupaten Karangasem, Bali mengupayakan membeli ribuan hewan ternak milik para pengungsi Gunung Agung guna mencegah agar tidak dijual dengan harga murah. "Kami...
Pileg Jatim

Survei: Jika “Head To Head” Lawan Khofifah, Gus Ipul Hanya Menang Tipis

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Lembaga survei Alvara Research Center merilis hasil survei aspirasi pemilih jelang Pilgub Jawa Timur 2018 mendatang. Hasilnya, Saifullah Yusuf alias Gus...
Hasanuddin Ali

Dukungan Pada Azwar Anas Sebagai Cawagub Jatim 2018 Tertinggi

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas merupakan satu dari tiga kandidat yang mendapat dukungan pemilih tertinggi sebagai calon wakil gubernur (cawagub) untuk...