KPU: Daftar Pertanyaan Debat Capres Selesai Disusun Panelis

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan daftar pertanyaan debat capres perdana telah selesai disusun oleh panelis. Daftar pertanyaan tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh KPU.

“Daftar soal sudah selesai dibikin dari panelis, yang disusun pada hari Sabtu-Minggu kemarin. KPU perlu waktu beberapa hari untuk memeriksa soal itu baik dari sisi redaksi maupun dari sisi konten,” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta, Senin (7/1).

Pramono mengatakan KPU akan memastikan redaksional pertanyaan yang disusun panelis agar mudah dibaca oleh moderator.

“KPU juga akan memastikan soal tidak merugikan atau menguntungkan salah satu kandidat,” kata Pramono.

Baca juga: KPU Beberkan Alasan Beri Pertanyaan ke Paslon Sepekan Sebelum Debat

Dengan penyerahan daftar pertanyaan dari panelis kepada KPU, maka tugas panelis telah selesai. Selanjutnya, para panelis akan hadir dalam acara debat dalam status sebagai undangan KPU RI.

“Pada saatnya nanti, soal yang ada diletakkan dalam wadah kaca yang akan diundi oleh masing-masing kandidat dan diserahkan kepada moderator untuk dibacakan,” ujarnya.

Terkait rencana KPU memberikan kisi-kisi atau daftar pertanyaan, Pramono menyampaikan hal itu sudah disepakati kedua timses pasangan calon dalam rapat yang diselenggarakan bersama.

Baca juga: Dapat Bocoran Pertanyaan Sebelum Debat, TKN Jokowi Apresiasi KPU

Debat capres perdana akan dilaksanakan 17 Januari 2019 dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Para panelis pembuat pertanyaan debat perdana terdiri dari enam tokoh, yakni yakni Prof Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum UI), Prof Bagir Manan (mantan Ketua MA), Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), Bivitri Susanti (ahli tata negara), Margarito Kamis (ahli tata negara), dan unsur pimpinan KPK. (Ant/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sambut Konferwil AMSI Jatim, Begini Pesan Kapolda Jawa Timur

"Saya terima kasih teman-teman dari AMSI, mudah-mudahan bisa mengawal suplai berita kepada masyarakat dalam koridor jurnalistik yang tetap menjaga objektifitas. Saya senang sekali bisa audiensi dan bersilaturahmi," kata Irjen Fadil di Mapolda Jatim

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

PR Mendikbud Nadiem: Jadikan Mapel Sejarah Penguat Pendidikan Karakter

Setelah sempat menjadi polemik panas, informasi yang yang menyebutkan mata pelajaran (mapel) Sejarah akan dihapus dari kurikulum sekolah sudah diklarifikasi langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

Bahagia itu Tidak Bersyarat

Bahagia adalah kata yang tidak asing bagi kita semua. Bahagia merupakan impian semua orang yang hidup di dunia ini. Bahkan tidak hanya di dunia, di Akhirat pun kita mendambakannya. Setiap waktu kita berdoa untuk meraih kebahagian ini, sayang kita tidak pernah belajar bagaimana mencari, menggapai, menemukan kebahagiaan itu.

Diabetes Melitus: Mengingkari Diagnosis Dapat Berakibat Fatal

Bermacam reaksi pasien ketika pertama kali diberitahu bahwa mereka menderita diabetes melitus. Ada pasien yang dapat memerima dengan tenang, memahaminya, ada juga yang kecewa, stress, tidak percaya, marah, tidak menerimanya, atau bahkan mengingkarinya.

Innalillahi, Indonesia Kembali Berduka Mantan Mendiknas Prof Malik Fadjar Wafat

Indonesia kembali kehilangan putra  terbaiknya, hari ini, Senin (7/9), dengan wafatnya Prof Abdul Malik Fadjar, mantan Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004).

TERPOPULER

KUNTUM KHAIRA UMMATIN

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.