KPID Pantau Isi Siaran Iklan Pilgub Sumut

MEDAN, SERUJI.CO.ID – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah akan memantau isi dan bentuk iklan dan kampanye dalam pilgub Sumut yang ditayangkan lembaga penyiaran.

Dalam Rapat Koordinasi Kampanye yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut di Medan, Kamis (25/1), Korbid Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut M Syahrir mengatakan, pihaknya telah membentuk gugus tugas yang memantau isi penyiaran tersebut.

Sesuai fungsi kelembagaan, KPID hanya fokus pada lembaga penyiaran seperti radio dan televisi, baik milik pemerintah mau pun swasta.

KPID Sumut tidak akan memantau iklan dan kampanye melalui media sosial (medsos). “Untuk medsos, itu wewenang (Direktorat) Reskrimsus (Polda Sumut),” katanya.


Syahrir menjelaskan, pihaknya hanya konsentrasi pemantauan pada konten iklan dan kampanye yang dipasang pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut di lembaga penyiaran.

Ketika mempelajari PKPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye, sedikitnya ada 20 pasal tentang kampanye yang berkaitan dengan KPID.

Pemantauan terhadap isi iklan dan kampanye dalam pilgub Sumut tersebut dimaksudkan untuk menciptakan penyiaran yang adil bagi masyarakat dalam pilkada.

Dalam pemasangan iklan dan kampanye di stasiun radio dan televisi tersebut, jumlahnya paling banyak 10 spot dan paling lama 30 detik.

KPID Sumut tidak akan memantau isi iklan dan kampanye peserta pilgub Sumut yang ditayangkan media cetak karena menjadi kewenangan Dewan Pers.

Jika ada temuan pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran, maka KPID berhak menindak sesuai yang berlaku sesuai UU Penyiaran.

“Mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin terhadap lembaga penyiaran tersebut,” kata mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut itu. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi