KPID Pantau Isi Siaran Iklan Pilgub Sumut

MEDAN, SERUJI.CO.ID – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah akan memantau isi dan bentuk iklan dan kampanye dalam pilgub Sumut yang ditayangkan lembaga penyiaran.

Dalam Rapat Koordinasi Kampanye yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut di Medan, Kamis (25/1), Korbid Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut M Syahrir mengatakan, pihaknya telah membentuk gugus tugas yang memantau isi penyiaran tersebut.

Sesuai fungsi kelembagaan, KPID hanya fokus pada lembaga penyiaran seperti radio dan televisi, baik milik pemerintah mau pun swasta.

KPID Sumut tidak akan memantau iklan dan kampanye melalui media sosial (medsos). “Untuk medsos, itu wewenang (Direktorat) Reskrimsus (Polda Sumut),” katanya.


Syahrir menjelaskan, pihaknya hanya konsentrasi pemantauan pada konten iklan dan kampanye yang dipasang pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut di lembaga penyiaran.

Ketika mempelajari PKPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye, sedikitnya ada 20 pasal tentang kampanye yang berkaitan dengan KPID.

Pemantauan terhadap isi iklan dan kampanye dalam pilgub Sumut tersebut dimaksudkan untuk menciptakan penyiaran yang adil bagi masyarakat dalam pilkada.

Dalam pemasangan iklan dan kampanye di stasiun radio dan televisi tersebut, jumlahnya paling banyak 10 spot dan paling lama 30 detik.

KPID Sumut tidak akan memantau isi iklan dan kampanye peserta pilgub Sumut yang ditayangkan media cetak karena menjadi kewenangan Dewan Pers.

Jika ada temuan pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran, maka KPID berhak menindak sesuai yang berlaku sesuai UU Penyiaran.

“Mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin terhadap lembaga penyiaran tersebut,” kata mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut itu. (Ant/SU03)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Caleg Gerindra Terpilih Wajib Setor Ratusan Juta ke Partai Sebelum Dilantik, Begini Penjelasannya

Seluruh Calon Anggota Legislatif (caleg) dari Partai Gerekan Indonesia Raya (Gerindra) yang terpilih pada Pileg 2019, harus siap-siap kembali merogoh kantong sebelum dilantik sebagai anggota legislatif.

Pakar Gempa AS Minta Maaf ke Masyarakat NTB Atas Prediksi Potensi Gempa di Lombok

Ahli geologi dan kegempaan asal Amerika Serikat, Prof Ron A Harris meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) atas pernyataanya mengenai hasil penelitian potensi gempa di selatan Lombok, sehingga membuat rasa takut masyarakat.

Indonesia Kecam Dewan Kota Oxford Yang Berikan Penghargaan Pada Benny Wenda

Pemerintah Indonesia mengecam keras pemberian penghargaan oleh Dewan Kota Oxford, Inggris, kepada Benny Wenda, anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Kasus Korupsi Jasmas, Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Ini Dijebloskan ke Rutan Medaeng

Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Gerindra, Darmawan (Aden) usai diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana Jasmas senilai Rp4,9 miliar yang bermasalah tersebut, Selasa (16/7) langsung ditahan penyidik Kejari Tanjung Perak.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Prabowo: Kami Siap Membantu Jika Diperlukan

Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Jokowi bila diperlukan untuk kepentingan rakyat. “Menjadi Presiden itu mengabdi. Masalah yang dihapi besar, kami siap membantu kalau diperlukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Jokowi-Prabowo Bertemu, Berakhirlah Era Cebong-Kampret

Akhirnya Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi bertemu dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bersejarah itu terjadi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/7) pukul 10.00 WIB.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Caleg Gerindra Terpilih Wajib Setor Ratusan Juta ke Partai Sebelum Dilantik, Begini Penjelasannya

Seluruh Calon Anggota Legislatif (caleg) dari Partai Gerekan Indonesia Raya (Gerindra) yang terpilih pada Pileg 2019, harus siap-siap kembali merogoh kantong sebelum dilantik sebagai anggota legislatif.