PSM Makassar

PSM Makassar Taklukkan Madura United 6-1

Fatih Seferagic

Fatih Seferagic Jadi Imam Masjid Alumni IPB

KA KAMMI: Jokowi Harus Terbitkan Keppres Pemberhentian Ahok

4
Kongres Alumni KAMMI

SURABAYA – Keluarga Alumni (KA) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) meminta Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang telah berstatus sebagai terdakwa atas kasus peninstaan agama Islam.

Ahok telah didakwa oleh jaksa penuntut umum telah melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf a KUHP dan Pasal 156 KUHP. Pasal 156a KUHP yang mengancam Ahok dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun,” jelas Yudha Anshori Wiranagara, kordinator klaster hukum dan HAM KA KAMMI, melalui siaran pers yang diterima SERUJI, Minggu (12/2).

Dijelaskan juga oleh Yudha bahwa pemberhentian Ahok sebagai gubernur didasarkan pada ketentuan hukum dalam Pasal 83 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dengan tegas KAMMI meminta agar presiden segera memberhentikan Ahok dan taat pada konstitusi yang menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum harus dijadikan pedoman bagi Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan terkait status Ahok,” ungkap Yudha.

Dalam rilis tersebut KAMMI meminta presiden paling lambat mengeluarkan keppres pemberhentian Ahok, Senin 13 Februari 2017 dan sudah berlaku efektif saat itu juga.

“Apabila Presiden Jokowi sampai Senin tanggal 13 Februari 2017 tidak juga menerbitkan kepres pemberhentian Ahok, maka presiden berpotensi melanggar undang-undang,” ingat Yudha.

KAMMI mengingatkan, jika hal tersebut terjadi, Jokowi dapat dinyatakan melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945 yang dapat berakibat pada pemakzulan presiden

“Bila ini terjadi, tentu ongkos sosial dan politik yang akan ditanggung oleh negara ini akan sangat mahal,” tutup Yudha dalam rilis tersebut.

EDITOR : Harun S

BAGIKAN
loading...

4 KOMENTAR

  1. NKRI bukan negara agama. Semua warga negara sama kedudukannya dimuka hukum, sama hak dan kewajiban, sama hak memilih dan dipilih.
    Smua agama sama hak n kewajibannya, krn smua agama adalah hasil import, jd tdk ada yg 1, lbh dr yg lain.
    BERBEDA DALAM KEBERSAMAAN ITU INDAH DGN PENUH KASIH ANTAR SESAMA CIPTAAN TUHAN.

    • Bung Herman anda benar NKRI bukan negara agama tapi memilki dasar Negara Pancasila dan pada sila 1 itu jelas disebutkan Ketuhanan YME, dan sesuai dengan Konstitusi UUD 45 pasal 29 ayat 1 tertulis dengan jelas bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan pada pasal 29 ayat 2 berbunyi Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu, jadi jika kaum muslimin ( umat Islam ) memilih pemimpin yang seiman itu bagian daripada ibadah yang sesuai dengan agamanya begitu juga agama yang lain, silakan saja memilih pemimpinnya yang sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing, hal tsb telah dijamin dalam konstitusi NKRI, sorry ya agama ini bukan termasuk komoditas impor jadi anda kurang tepat kalau mengatakan karena semua agama adalah hasil impor, ingatlah NKRI ini adanya di planet bumi dan bumi ini ada yang membuat serta mengaturnya Dialah Dzat Tuhan Alloh SWT, silakan dibaca dalam pembukaan Konstitusi NKRI tahu 1945 pada alinea yang ketiga disitu tertulis Atas berkat rahmat Alloh Tuhan yang Maha Kuasa…perkara anda memilih agama yang lain ya silakan saja gpp diamin oleh Konstitusi kita, yang terpenting tidak saling mengolok-olok dan saling menyerang/menista karena ada ancaman pidananya, hidup damai dan rukun dalam wadah NKRI mari kita Berbhineka Tunggal Ika yang baik dan mari kita membangun NKRI ini sesuai dengan Kemampuan kita masing-masing

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Terbaru

Khofifah Indar Parawansa

Spanduk Golkar Dukung Khofifah Bertebaran di Surabaya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Spanduk berlambang Golkar mendukung bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah mulai bertebaran di sejumlah titik di Kota Surabaya. Spanduk...
Spanduk dukungan Setnov ke RK

Spanduk Dukungan dari Setnov Bertebaran, Ini Respon Ridwan Kamil

BANDUNG, SERUJI.CO.ID -  Kandidat calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, enggan mengomentari beredarnya spanduk dan baliho yang bergambar dirinya bersama ketua DPP Golkar, Setya Novanto...
Jurnalis

IJTI Serukan Jurnalis Televisi Jaga Profesionalitas

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat menyerukan kepada jurnalis televisi untuk tetap menjaga profesionalitas menyusul adanya salah satu jurnalis televisi yang disebut-sebut...
Pilgub

Serunya Dinamika Pilgub Sumatera Utara

SERUJI.CO.ID - Pemilihan Gubernur Sumatera Utara memang masih delapan bulan lagi. Namun, bagi warga Sumut, dinamika yang muncul mungkin tidak kalah seru dibandingkan dengan...
Gedung Kementerian BUMN

Saham Tiga BUMN Tambang Beralih Kepemilikan Akhir November

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Tiga badan usaha milik negara yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit AsamTbk (PTBA) dan PT Timah Tbk (TINS) akan melakukan...
Mobil Volkswagen

Unik! Body Mobil Ini Terbuat Dari Kayu

BANTUL, SERUJI.CO.ID - Umumnya kendaraan roda empat memiliki body dan juga detail dari bahan besi, fiber, dan berbagai logam lainnya. Namun sebuah mobil yang...