KA KAMMI: Jokowi Harus Terbitkan Keppres Pemberhentian Ahok

SURABAYA – Keluarga Alumni (KA) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) meminta Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang telah berstatus sebagai terdakwa atas kasus peninstaan agama Islam.

Ahok telah didakwa oleh jaksa penuntut umum telah melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf a KUHP dan Pasal 156 KUHP. Pasal 156a KUHP yang mengancam Ahok dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun,” jelas Yudha Anshori Wiranagara, kordinator klaster hukum dan HAM KA KAMMI, melalui siaran pers yang diterima SERUJI, Minggu (12/2).

Dijelaskan juga oleh Yudha bahwa pemberhentian Ahok sebagai gubernur didasarkan pada ketentuan hukum dalam Pasal 83 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dengan tegas KAMMI meminta agar presiden segera memberhentikan Ahok dan taat pada konstitusi yang menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum harus dijadikan pedoman bagi Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan terkait status Ahok,” ungkap Yudha.

Dalam rilis tersebut KAMMI meminta presiden paling lambat mengeluarkan keppres pemberhentian Ahok, Senin 13 Februari 2017 dan sudah berlaku efektif saat itu juga.

“Apabila Presiden Jokowi sampai Senin tanggal 13 Februari 2017 tidak juga menerbitkan kepres pemberhentian Ahok, maka presiden berpotensi melanggar undang-undang,” ingat Yudha.

KAMMI mengingatkan, jika hal tersebut terjadi, Jokowi dapat dinyatakan melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945 yang dapat berakibat pada pemakzulan presiden

“Bila ini terjadi, tentu ongkos sosial dan politik yang akan ditanggung oleh negara ini akan sangat mahal,” tutup Yudha dalam rilis tersebut.

EDITOR : Harun S

4 KOMENTAR

  1. NKRI bukan negara agama. Semua warga negara sama kedudukannya dimuka hukum, sama hak dan kewajiban, sama hak memilih dan dipilih.
    Smua agama sama hak n kewajibannya, krn smua agama adalah hasil import, jd tdk ada yg 1, lbh dr yg lain.
    BERBEDA DALAM KEBERSAMAAN ITU INDAH DGN PENUH KASIH ANTAR SESAMA CIPTAAN TUHAN.

    • Bung Herman anda benar NKRI bukan negara agama tapi memilki dasar Negara Pancasila dan pada sila 1 itu jelas disebutkan Ketuhanan YME, dan sesuai dengan Konstitusi UUD 45 pasal 29 ayat 1 tertulis dengan jelas bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan pada pasal 29 ayat 2 berbunyi Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu, jadi jika kaum muslimin ( umat Islam ) memilih pemimpin yang seiman itu bagian daripada ibadah yang sesuai dengan agamanya begitu juga agama yang lain, silakan saja memilih pemimpinnya yang sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing, hal tsb telah dijamin dalam konstitusi NKRI, sorry ya agama ini bukan termasuk komoditas impor jadi anda kurang tepat kalau mengatakan karena semua agama adalah hasil impor, ingatlah NKRI ini adanya di planet bumi dan bumi ini ada yang membuat serta mengaturnya Dialah Dzat Tuhan Alloh SWT, silakan dibaca dalam pembukaan Konstitusi NKRI tahu 1945 pada alinea yang ketiga disitu tertulis Atas berkat rahmat Alloh Tuhan yang Maha Kuasa…perkara anda memilih agama yang lain ya silakan saja gpp diamin oleh Konstitusi kita, yang terpenting tidak saling mengolok-olok dan saling menyerang/menista karena ada ancaman pidananya, hidup damai dan rukun dalam wadah NKRI mari kita Berbhineka Tunggal Ika yang baik dan mari kita membangun NKRI ini sesuai dengan Kemampuan kita masing-masing

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Jokowi, Propaganda Rusia dan Rand Corporation

Penggunaan istilah Propaganda Rusia ini menjadi masalah besar sebab dalam kapasitas apa Jokowi menyatakan hal tersebut? Apakah sebagai Presiden Republik Indonesia atau sebatas calon presiden (Capres)?

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close