Dalam mewujudkan semua prinsip itu, dialog dan musyawarah harus diutamakan melalui mekanisme majelis-majelis perwakilan warga yang dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan. Musyawarah diutamakan untuk menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman.Tuah sakato, kata orang Minang. Dalam kesepakatan berdasar musyawarah itu terkandung tuah kebermanfaatan. 

Dan di ujungnya, namun menjadi yang terpenting, kita perjuangkan hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta. Karena hadirnya keadilan sosial ini akan menjadi parameter utama terwujudnya semangat Pancasila di kota ini. Seluruh aspek dan alat pembangunan kota haruslah ditujukan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi warga. Termasuk APBD, jelas harus mencerminkan keberpihakan kepada mereka yang belum merasakan keadilan sosial. 

Bung Karno dahulu berucap, Kita hendak membangun satu negara untuk semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tapi semua untuk semua. Maka segala pengambilan kebijakan di kota ini haruslah didasarkan pada kepentingan publik luas. Pengelolaan tanah, air, teluk dan pulau, tidaklah boleh diletakkan atas dasar kepentingan suatu individu, kepentingan suatu golongan, kepentingan suatu perhimpunan, ataupun kepentingan suatu korporasi. Semua untuk semua, Jakarta untuk semua, inilah semangat pembangunan yang akan kita letakkan untuk Jakarta. 

Jakarta adalah saksi bagaimana sebuah bangsa menempuh jalan terjal mendaki untuk wujudkan mimpi merdekanya. Tanggung jawab kita kini adalah menjadikan ibu kota menjadi kota milik semua. Setiap keluarga dan pribadi kita harus bisa mengatakan dengan penuh rasa syukur, beruntung kita tinggal di ibu kota. Ibu kota harus menjadi kota yang manusiawi, kota yang memberikan ruang pada seni, kebudayaan dan tradisi untuk berkembang, sekaligus kota yang kehidupannya membahagiakan. Di ibu kota semua harus berkesempatan untuk maju bersama. Jakarta harus Maju Bersama.