Fahira: Polisi Harus Ungkap Pelaku Kampenye Hitam Terhadap Anies-Sandi

2
505
fahira idris
Fahira Idris, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jakarta

JAKARTA – Maraknya kampanye hitam berisi fitnah yang menyerang pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jakarta nomor urut tiga pada putaran kedua Pilkada Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, membuat Anggota DPD RI, Fahira Idris prihatin dan khawatir kelangsungan Demokrasi di Indonesia. Ia berharap Polisi mampu mengungkap otak dibalik kampanye hitam tersebut.

“Gerakan kampanye hitam yang menghantam Anies-Sandi sangat terstruktur, sistematis, masif dengan disokong pendanaan yang besar. Sepanjang saya ikut pemilu atau pilkada, Pilkada DKI putaran kedua ini paling brutal. Jika polisi tidak mampu mengungkap otak dibalik semua kampanye hitam ini, demokrasi kita sudah lampu merah,” ujar Senator asal Jakarta ini, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4).

Fahira mengatakan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini menjadi ujian bagi marwah demokrasi dan kedewasaan berpolitik warga Jakarta. Namun ia menyayangkan, Ibu Kota yang harusnya menjadi contoh pelaksanaan pilkada bagi daerah-daerah lain di Indonesia, berbagai praktik-praktik yang menodai demokrasi bersemai dengan begitu suburnya mulai dari indikasi politik uang, intimidasi, aksi premanisme, dan yang paling memperihatinkan begitu marajalelanya kampanye hitam berisi fitnah yang kesemuanya itu merupakan pidana pemilu. “Jika polisi tidak bisa mengungkapkan siapa otak dibalik semua kampanye hitam ini, maka demokrasi Indonesia sudah mengkhawatirkan,” katanya.

Fahira mengungkapkan, ditemukannya dua kontainer berisi jutaan brosur kampanye hitam yang memfitnah Anies-Sandi di sebuah rumah di Jakarta Barat.

“Ini merupakan bukti bahwa gerakan ini didanai dan terorganisir dengan baik sehingga seharusnya bukan menjadi hal yang sulit bagi polisi untuk segera mengungkap siapa pelakunya,” kata Fahira.

Fahira juga menyoroti masifnya pemasangan spanduk-spanduk fitnah terhadap Anies-Sandi di ratusan titik di seluruh wilayah Jakarta yang harusnya bisa dilacak lewat CCTV serta puluhan fitnah lainnnya yang menghantam pasangan ini, terutama di media sosial.

Menurut Fahira, aksi kampanye hitam yang terjadi berulang-ulang ini menandakan para pelakunya tidak perduli bahwa tindakan mereka ini akan berurusan dengan pihak kepolisian dan akan ada konsekuensi hukum yang mereka terima jika mereka tertangkap.

“Kalau sudah berulang-ulang dan begitu leluasa (melakukan kampanye hitam), artinya mereka menganggap diri mereka sudah di atas hukum dan yakin tidak akan tertangkap. Ini kan bentuk pelecehan. Bisa jadi ini karena pelanggaran-pelanggaran sebelumnya tidak diusut tuntas, sehingga mereka semakin merajalela karena tidak ada efek jera,” tukas Wakil Ketua Komite III DPD ini.

Bagi Fahira, selain KPU, Bawaslu, dan DKPP, Kepolisian adalah salah satu pilar utama untuk menjaga demokrasi di Indonesia agar tetap berada di jalurnya. Demokrasi tanpa penegakan hukum tidak akan ada gunanya karena pasti akan melahirkan keresahan dan kekacauan di dalam masyarakat.

“Mudah-mudahan saya keliru, tetapi amatan saya polisi kurang greget untuk mengungkap pidana pemilu ini, tidak seperti penanganan kasus lain, misalnya dugaan makar,” katanya.

Padahal, lanjut Fahira, dampak kerusakan dari kampenye hitam luar bisa jika tidak segera ditangani secara serius. “Namun, saya optimis, dengan kemampuannya yang luar biasa, polisi mampu mengungkapkan otak dibalik semua kampanye hitam ini sebelum 19 April, karena semua bukti fisik sudah terpampang nyata,” tutup Fahira.

Sebagaimana diketahui menjelang pilkada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017, mulai marak kampanya hitam yang menyerang pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Mulai dari selebaran yang berisi fitnah bahwa jika Anies-Sandi menang maka KJP akan dihapus, hingga selebaran yang berisi fitnah pasangan yang menantang petahana Ahok-Djarot ini akan menerapkan syariat Islam di Jakarta.

Hingga saat ini Polda Metro Jaya belum mampu mengungkap satupun pelaku kampanye hitam tersebut, termasuk otak dibalik pemasangan spanduk di ratusan titik di Jakarta yang berisi fitnah pada Anies-Sandi.

EDITOR: Harun S

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Soekarwo

Soekarwo: Jelang Pilkada Suasana Politik Jatim Akrab

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai suasana politik di Jatim akrab dan tidak ada perpecahan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada...

DPD: Indonesia Berbagi Pengalaman Atasi Terorisme

HANOI, SERUJI.CO.ID - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Nono Sampono mengatakan Indonesia berbagi pengalaman mengatasi aksi terorisme dalam upaya mendorong langkah bersama mencegah kejahatan tersebut. Dalam...

PSI Galang Dana Publik Untuk Partai

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggalang dana donasi publik untuk pendanaan partai dan mendorong perbaikan iklim politik di Tanah Air. "Agar independen, hanya...
Anugerah Humas

Website ITS Sabet Juara II Anugerah Humas Perguruan Tinggi

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya berhasil menyabet peringkat dua dalam ajang Anugerah Humas Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Koordinasi Perguruan...

Ketua MPR: Demokrasi Pancasila Jamin Kesetaraan

KUNINGAN, SERUJI.CO.ID - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia menjamin kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga implementasinya dibutuhkan...
loading...
fotozukifli

Paska Diperiksa, Ustadz Zukifli Muhammad Ali Diundang Live di TV Swasta Nasional

Berita tentang "penangkapan" ustadz baru-baru saja terjadi, dialami Ustadz Zukifli Muhammad Ali, yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan menyebarkan kebencian berdasarkan SARA, lihat di berita...
tweet

Berjilbab Tapi Korupsi, Bukan Najwa Shihab

"Esensi Islam tidak terletak pada Pakaian yg dikenakan tapi pada Akhlak yg dilaksanakan (Gus Dur) Berhijab tp Korupsi, Najwa Sihab tak berhijab dapat Penghargaan Tokoh...
sumber: harianterbit

Peringatan 44 Tahun Peristiwa MALARI: Mengembalikan Reformasi yang Kita Mau

Pada 15 Januari 2018 lalu, bertepatan dengan 44 tahun Peristiwa 15 Januari 1974 yang lebih dikenal dalam catatan sejarah sebagai Peristiwa Malapetaka Lima Belas...