Fahira: Ahok Gagal Paham Memaknai Open Government

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jakarta, Fahira Idris menilai klaim calon Gubernur Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beserta tim suksesnya, bahwa ia telah mengimplementasikan open government dalam menjalankan pemerintahan di Jakarta tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

“Kalau sebatas upload hasil rapat ke youtube dan punya mekanisme pengaduan warga lewat aplikasi, lalu mengklaim dirinya sudah open government, itu bukan hanya sebuah kekeliruan besar, tetapi sudah gagal paham memaknai arti open government,” kata Fahira melalui pesan tertulisnya yang diterima SERUJI hari ini, Kamis (30/3).

Fahira mengungkapkan, implementasi open government tidak bisa parsial tetapi harus komprehensif. Apa yang berlaku di Jakarta sekarang masih sebatas transparansi dan keterbukaan informasi publik untuk menjalankan amanat Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang Undang Pelayanan Publik.

“Jika prinsip open government memang sudah dijalankan, Bukit Duri sekarang sudah jadi kampung deret, bukan diratakan, Teluk Jakarta tidak akan ditimbun jadi daratan demi memuaskan hasrat pengusaha properti, dan dana CSR untuk pembangunan di Jakarta bisa diakses publik, baik rencana peruntukkan, jumlahnya dan mekanisme pengelolaannya,” ujar Fahira.

 

Fahira mencontohkan penggusuran Bukit Duri adalah bukti open government belum diterapkan komprehensif di Jakarta. Selain oleh gubernur sebelumnya (Jokowi) dijanjikan akan dibangun kampung deret, Bukit Duri adalah salah satu contoh kampung di Jakarta di mana warganya begitu antusias untuk ikut mewujudkan open government dengan berpartisipasi dalam membangun Jakarta.

“Warga tidak kenal lelah mengajak Pemprov DKI Jakarta untuk berkolaborasi dalam menata kampung-kampung di Jakarta agar lebih baik. Namun faktanya, upaya mereka tidak diindahkan sama sekali,” ungkap Fahira.

Bahkan, lanjut Fahira, Warga Bukit Duri yang dibantu berbagai pakar mulai dari hidrologi, tata air, arsitek, praktisi, akademisi, ahli tata kota dan urban planner, ahli ekonomi, sampai melibatkan sejarawan dan budayawan sudah menyiapkan konsep kampung susun vertikal yang manusiawi dan sudah dipresentasikan ke Pemprov DKI Jakarta.

Fahira menilai, selama Ahok menjabat Gubernur Jakarta, sering mengabaikan masukan-masukan dari warga Jakarta. Gagasan-gagasan dari rakyat dikerdilkan karena dianggap tidak sesuai dengan kepentingan penguasa.

Padahal, lanjutnya, syarat sebuah pemerintahan dikatakan sudah mengimplementasikan open government adalah saat pemerintahan itu membuka pintu sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berkolaborasi dan berperan aktif menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan dan persoalan-persoalan lain yang mereka hadapi.

“Menggerakkan warga untuk membantu Pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan itu susah. Di Jakarta terbalik, warga yang punya keinginan untuk itu diabaikan,” ungkap Senator asal Jakarta ini.

EDITOR: Harun S

13 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Islam Simbolik dan Islam Substantif: Problema Nilai Islamisitas dalam Politik Indonesia

Bagi saya, Habib Rizieq Shihab masih kurang radikal karena ia tidak memiliki ide original tentang negara nomokrasi Islam, yang menurut Thahir Azhary (1995) sebagai negara ideal atau negara siyasah diniyah dalam konsepsi Ibnu Khaldun (1849). Pengetahuannya tentang Kartosoewirjo yang pernah mendirikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat tahun 1949 juga sangat minim sehingga jika dipetakan, ia hanyalah tokoh pinggiran dalam proses revolusi Islam yang kini sedang berproses di Indonesia.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER