Fahira: Ahok Gagal Paham Memaknai Open Government

13
527
  • 85
    Shares
fahira idris
Fahira Idris, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jakarta

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jakarta, Fahira Idris menilai klaim calon Gubernur Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beserta tim suksesnya, bahwa ia telah mengimplementasikan open government dalam menjalankan pemerintahan di Jakarta tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

“Kalau sebatas upload hasil rapat ke youtube dan punya mekanisme pengaduan warga lewat aplikasi, lalu mengklaim dirinya sudah open government, itu bukan hanya sebuah kekeliruan besar, tetapi sudah gagal paham memaknai arti open government,” kata Fahira melalui pesan tertulisnya yang diterima SERUJI hari ini, Kamis (30/3).

Fahira mengungkapkan, implementasi open government tidak bisa parsial tetapi harus komprehensif. Apa yang berlaku di Jakarta sekarang masih sebatas transparansi dan keterbukaan informasi publik untuk menjalankan amanat Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang Undang Pelayanan Publik.

“Jika prinsip open government memang sudah dijalankan, Bukit Duri sekarang sudah jadi kampung deret, bukan diratakan, Teluk Jakarta tidak akan ditimbun jadi daratan demi memuaskan hasrat pengusaha properti, dan dana CSR untuk pembangunan di Jakarta bisa diakses publik, baik rencana peruntukkan, jumlahnya dan mekanisme pengelolaannya,” ujar Fahira.

 

Fahira mencontohkan penggusuran Bukit Duri adalah bukti open government belum diterapkan komprehensif di Jakarta. Selain oleh gubernur sebelumnya (Jokowi) dijanjikan akan dibangun kampung deret, Bukit Duri adalah salah satu contoh kampung di Jakarta di mana warganya begitu antusias untuk ikut mewujudkan open government dengan berpartisipasi dalam membangun Jakarta.

“Warga tidak kenal lelah mengajak Pemprov DKI Jakarta untuk berkolaborasi dalam menata kampung-kampung di Jakarta agar lebih baik. Namun faktanya, upaya mereka tidak diindahkan sama sekali,” ungkap Fahira.

Bahkan, lanjut Fahira, Warga Bukit Duri yang dibantu berbagai pakar mulai dari hidrologi, tata air, arsitek, praktisi, akademisi, ahli tata kota dan urban planner, ahli ekonomi, sampai melibatkan sejarawan dan budayawan sudah menyiapkan konsep kampung susun vertikal yang manusiawi dan sudah dipresentasikan ke Pemprov DKI Jakarta.

Fahira menilai, selama Ahok menjabat Gubernur Jakarta, sering mengabaikan masukan-masukan dari warga Jakarta. Gagasan-gagasan dari rakyat dikerdilkan karena dianggap tidak sesuai dengan kepentingan penguasa.

Padahal, lanjutnya, syarat sebuah pemerintahan dikatakan sudah mengimplementasikan open government adalah saat pemerintahan itu membuka pintu sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berkolaborasi dan berperan aktif menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan dan persoalan-persoalan lain yang mereka hadapi.

“Menggerakkan warga untuk membantu Pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan itu susah. Di Jakarta terbalik, warga yang punya keinginan untuk itu diabaikan,” ungkap Senator asal Jakarta ini.

EDITOR: Harun S

Langganan berita lewat Telegram
loading...

13 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

TERBARU