Unair Dukung Pemerintah Ambil Alih Freeport

SURABAYA – Soal pengeloaan Freeport untuk rakyat Indonesia juga menggema pada civitas akademika Universitas Airlangga (Unair).  Mereka  menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sikap dukungan para sivitas akademika diwujudkan dalam bentuk tandatangan di spanduk yang berisi pesan “Freeport untuk Kemakmuran Rakyat Indonesia. Bukan untuk Rakyat Asing!” yang dipasang di acara pengukuhan mahasiswa baru program doktor, magister, spesialis, dan profesor, di Aula Garuda Mukti, Kantor Manajemen Unair, Kamis (23/2).

“Ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap ketidakadilan internasional terhadap Indonesia khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam,” tutur Rektor Unair Prof Dr M. Nasih, SE, MT, Ak.

“Langkah pemerintah terhadap pengambilan aset Freeport itu merupakan salah satu agenda yang harus dilakukan oleh negara dalam menyelamatkan bumi, air, dan kekayaan alam,” tegasnya sambil mengutip pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Dalam menyikapi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu, terlihat rektor Unair beserta jajaran pimpinan, guru besar, karyawan, mahasiswa, dan alumni turut membubuhkan tanda tangan dalam spanduk tersebut. Selain itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan yang juga alumnus program studi S-1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unair turut hadir dan memberikan sikap terhadap kebijakan tersebut.

Tampak Ketua Senat Akademik Unair Prof Dr Mochammad Amin, dr, Sp.P (K), Rektor Unair 2001-2006 Prof Dr Med. Puruhito, dr., Sp.B, turut memberikan tanda tangan dalam spanduk tersebut.

Nasih melanjutkan, di Indonesia masih terjadi disparitas secara ekonomi. Buktinya, Badan Pusat Statistik melansir kesenjangan ekonomi di Indonesia masih berada di angka 0,39 berdasarkan Indeks Gini. Apabila sumber daya alam di Indonesia dikelola secara berkeadilan, bukan tak mungkin kemakmuran rakyat segera tercapai. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam, termasuk mineral bahan tambang.

EDITOR: Rizky

 

1 KOMENTAR

  1. Maaf saya prinadi sdh NOL kepercayaan dg pemerintah rezim ini. Sy sedikitpun tdk yakin, semua kebijakan di bid ekonomi, hukum, aturan, pendidikan, keagamaan termasuk pertambangan adalah utk rakyat, krn pemerintah mencintai rakyat, krn mereka semua ingin mengabdi utk rakyat, demi masa depan rakyat. Bohong besar itu semua. Bgmn jika tujuannya hanya memindahkan penguasaan dr AS ke China ? Bgmn jika pemerintah berinisiatif krn tekanan China ? Apapun kebijakan yg dibuat rezim sekarang, kita wajib MENCURIGAInya JANGAN terlalu cepat mendukung kecuali memang anda pendukung buta rezim ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER