Indonesia Kuasai Saham Freeport, Sri Mulyani: Penerimaan Negara Jadi Lebih Banyak

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, kepemilikan saham RI atas PT Freeport Indonesia yang meningkat menjadi 51 persen akan berdampak positif kepada penerimaan negara.

“Penerimaan dari sisi perpajakan dan penerimaan bukan pajak termasuk royalti akan lebih besar untuk negara dalam bentuk itu,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (21/12).

Bahkan menurut Sri Mulyani, berapapun harga tembaga atau emas, pemasukan yang didapatkan negara pasti akan lebih besar dibandingkan era Kontrak Karya.

Diketahui, status operasi Freeport kini tak lagi Kontrak Karya namun menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Baca juga: Proses Divestasi Tuntas, Kontrak Karya Freeport Resmi jadi IUPK

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, hal itu bisa terjadi lantaran dengan ketentuan itu maka Freeport menggunakan sistem perpajakan tetap (nail down).

Sistem pajak ini dinilai lebih menguntungkan karena Freeport bisa membuat proyeksi bisnis jangka panjang tanpa pusing menghitung besaran pajak.

Melalui sistem perpajakan nail down, besaran pajak Freeport sudah ditetapkan di awal kontrak dengan pemerintah.

“Besaran pajak itu berlaku tetap hingga kontrak operasi perusahaan asal AS itu berakhir,” terangnya.

Jadi dengan perubahan harga itu, kata Sri, kalau kita jumlahkan seluruh penerimaan baik dalam PPh Badan dan PPh perseorangan yang mereka bayarkan, PPN, PBB, kemudian pajak air tanah, kemudian royalti, maka itu semua akan masuk di dalam komponen yang jumlahnya secara total lebih besar.

“Ya itu semua akan masuk di dalam komponen yang jumlahnya secara total lebih banyak dibanding era Kontrak Karya,” pungkasnya. (SU05)

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER