Freeport Tak Penuhi Kewajiban Sejak 2009

0
59
Tambang Freeport di Papua. (Foto: grahafauzi.wordpress.com)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, dua kewajiban PT Freeport Indonesia, yakni untuk membangun smelter dan divestasi 51 persen seharusnya sudah dilakukan sejak 2009 silam. Namun, hingga kini, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu tak kunjung memenuhi kewajiban tersebut.

“Jadi sebenarnya apa yang kita minta sekarang itu adalah apa yang seharusnya terjadi 2009. Tidak ada yang baru. Jadi kalau enggak mau (lakukan) menurut saya aneh,” katanya di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Jumat (17/2).

Luhut juga menanggapi ancaman Freeport McMoran untuk memangkas produksi dan mengurangi sekitar 30 ribu tenaga kerja Indonesia. Menurut dia, perusahaan multinasional sebesar Freeport tidak akan sesederhana itu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Masak perusahaan multinasional hentikan pekerja, enggak sesederhana itu. Kita juga harus menghormati apa-apa yang ada. Kalau dilihat lagi mereka 2009 seharusnya sudah divestasi 51 persen, tapi tidak dilakukan. Harusnya bangun smelter juga dia tidak lakukan,” ujarnya.

Freeport meminta kepastian hukum dan perlindungan fiskal agar tercapai kesepakatan kerja sama kembali antara perusahaan dan Pemerintah Indonesia.

Seiring dengan berubahnya status kontrak pertambangan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maka Freeport harus mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan pemerintah terkait dengan pajak prevailling (mengikuti aturan pajak yang berlaku) yang ditetapkan pemerintah sesuai amanat Permen Nomor 1 Tahun 2017.

Namun, Freeport meminta kewajiban membayar pajak yang ditetapkan pemerintah harus bersifat naildown atau tetap sesuai dengan isi dari KK sebelumnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah memperpanjang pelaksanaan ekspor konsentrat dengan sejumlah syarat.

Perusahaan pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) jika ingin mendapatkan rekomendasi ekspor konsentrat. Pemegang IUP dan IUPK juga harus membuat pernyataan kesediaan membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun. Setiap enam bulan, pembangunan smelter akan dievaluasi dan perusahaan harus memenuhi minimal 90 persen persyaratan pembangunan yang ditetapkan.

EDITOR: Rizky

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Terbaru

Gol Michael Essien Selamatkan Persib dari Kekalahan

BANDUNG - Gol Michael Essien berhasil menyelamatkan Persib Bandung dari kekalahan atas tamunya Bhayangkara FC dalam laga lanjutan kompetisi Gojek-Traveloka Liga 1 Indonesia di...
Pileg Jatim

Walau Terpopuler di Jatim, Jika Pileg Digelar Sekarang Golkar Terendah Dipilih

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Partai Golongan Karya (Golkar) menjadi partai dengan tingkat popularitas tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kemudian...
Pileg Jatim

Survei: Jika Pileg Digelar di Jatim Sekarang, PDIP Pemenangnya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Ada lima partai politik (parpol) yang memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas tertinggi di Jawa Timur. Yakni PDIP, Golkar, PKB, Demokrat, dan...
ternak, gunung agung

Pemkab Karangasem Berupaya Beli Ternak Pengungsi Gunung Agung

KARANGASEM - Pemerintah Kabupaten Karangasem, Bali mengupayakan membeli ribuan hewan ternak milik para pengungsi Gunung Agung guna mencegah agar tidak dijual dengan harga murah. "Kami...
Pileg Jatim

Survei: Jika “Head To Head” Lawan Khofifah, Gus Ipul Hanya Menang Tipis

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Lembaga survei Alvara Research Center merilis hasil survei aspirasi pemilih jelang Pilgub Jawa Timur 2018 mendatang. Hasilnya, Saifullah Yusuf alias Gus...
Hasanuddin Ali

Dukungan Pada Azwar Anas Sebagai Cawagub Jatim 2018 Tertinggi

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas merupakan satu dari tiga kandidat yang mendapat dukungan pemilih tertinggi sebagai calon wakil gubernur (cawagub) untuk...