Freeport Tak Penuhi Kewajiban Sejak 2009

0
63
Tambang Freeport di Papua. (Foto: grahafauzi.wordpress.com)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, dua kewajiban PT Freeport Indonesia, yakni untuk membangun smelter dan divestasi 51 persen seharusnya sudah dilakukan sejak 2009 silam. Namun, hingga kini, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu tak kunjung memenuhi kewajiban tersebut.

“Jadi sebenarnya apa yang kita minta sekarang itu adalah apa yang seharusnya terjadi 2009. Tidak ada yang baru. Jadi kalau enggak mau (lakukan) menurut saya aneh,” katanya di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Jumat (17/2).

Luhut juga menanggapi ancaman Freeport McMoran untuk memangkas produksi dan mengurangi sekitar 30 ribu tenaga kerja Indonesia. Menurut dia, perusahaan multinasional sebesar Freeport tidak akan sesederhana itu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Masak perusahaan multinasional hentikan pekerja, enggak sesederhana itu. Kita juga harus menghormati apa-apa yang ada. Kalau dilihat lagi mereka 2009 seharusnya sudah divestasi 51 persen, tapi tidak dilakukan. Harusnya bangun smelter juga dia tidak lakukan,” ujarnya.

Freeport meminta kepastian hukum dan perlindungan fiskal agar tercapai kesepakatan kerja sama kembali antara perusahaan dan Pemerintah Indonesia.

Seiring dengan berubahnya status kontrak pertambangan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maka Freeport harus mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan pemerintah terkait dengan pajak prevailling (mengikuti aturan pajak yang berlaku) yang ditetapkan pemerintah sesuai amanat Permen Nomor 1 Tahun 2017.

Namun, Freeport meminta kewajiban membayar pajak yang ditetapkan pemerintah harus bersifat naildown atau tetap sesuai dengan isi dari KK sebelumnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah memperpanjang pelaksanaan ekspor konsentrat dengan sejumlah syarat.

Perusahaan pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) jika ingin mendapatkan rekomendasi ekspor konsentrat. Pemegang IUP dan IUPK juga harus membuat pernyataan kesediaan membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun. Setiap enam bulan, pembangunan smelter akan dievaluasi dan perusahaan harus memenuhi minimal 90 persen persyaratan pembangunan yang ditetapkan.

EDITOR: Rizky

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

UMK

Ini Besaran UMK 2018 Untuk Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Gubernur Jawa Timur Soekarwo telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2018 untuk 38 Kabupaten/Kota di Jatim. Ketetapan ini sesuai Pergub...
Deddy Mizwar

Deddy Mizwar Bersafari Politik ke PPP

BANDUNG, SERUJI.CO.ID -  Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar atau Demiz melanjutkan safari politiknya dengan mengunjungi Kantor DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat di...
Ujian Panwascam

190 Peserta Ikut Ujian Tertulis Panwascam Kota Langsa

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID - Menjelang pelaksanaan perhelatan politik pada pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2019 mendatang, Panitia Pengawas Pemilu...

KANAL WARGA TERBARU

follow-leader

Menjadi Seorang Pemimpin

Seorang leader/pemimpin harus memiliki jiwa melayani. Pemimpin yang baik berasal dari pengikut yang baik. Cara menjadi pengikut yang baik adalah dengan mendengar, menjadi seorang...

KAPAN PEMIMPIN HARUS DIPATUHI ?

Luthfi Bashori Suatu saat Rasulullah SAW mengirim satu pasukan dan mengangkat seorang Anshar sebagai pemimpin, serta memerintahkan agar seluruh pasukan mematuhi pemimpinnya. Di tengah jalan, tiba-tiba...
IMG_20160730_110512

B29, Sebuah Negeri di Atas Awan

Kali ini saya akan menulis tentang acara mbolang saya dengan Miya hari Sabtu pekan lalu. Kami sepakat memutuskan pergi Jumat malam sekitar pukul 9...