Freeport Tak Penuhi Kewajiban Sejak 2009

0
67
Tambang Freeport di Papua. (Foto: grahafauzi.wordpress.com)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, dua kewajiban PT Freeport Indonesia, yakni untuk membangun smelter dan divestasi 51 persen seharusnya sudah dilakukan sejak 2009 silam. Namun, hingga kini, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu tak kunjung memenuhi kewajiban tersebut.

“Jadi sebenarnya apa yang kita minta sekarang itu adalah apa yang seharusnya terjadi 2009. Tidak ada yang baru. Jadi kalau enggak mau (lakukan) menurut saya aneh,” katanya di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Jumat (17/2).

Luhut juga menanggapi ancaman Freeport McMoran untuk memangkas produksi dan mengurangi sekitar 30 ribu tenaga kerja Indonesia. Menurut dia, perusahaan multinasional sebesar Freeport tidak akan sesederhana itu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Masak perusahaan multinasional hentikan pekerja, enggak sesederhana itu. Kita juga harus menghormati apa-apa yang ada. Kalau dilihat lagi mereka 2009 seharusnya sudah divestasi 51 persen, tapi tidak dilakukan. Harusnya bangun smelter juga dia tidak lakukan,” ujarnya.

Freeport meminta kepastian hukum dan perlindungan fiskal agar tercapai kesepakatan kerja sama kembali antara perusahaan dan Pemerintah Indonesia.

Seiring dengan berubahnya status kontrak pertambangan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maka Freeport harus mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan pemerintah terkait dengan pajak prevailling (mengikuti aturan pajak yang berlaku) yang ditetapkan pemerintah sesuai amanat Permen Nomor 1 Tahun 2017.

Namun, Freeport meminta kewajiban membayar pajak yang ditetapkan pemerintah harus bersifat naildown atau tetap sesuai dengan isi dari KK sebelumnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah memperpanjang pelaksanaan ekspor konsentrat dengan sejumlah syarat.

Perusahaan pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) jika ingin mendapatkan rekomendasi ekspor konsentrat. Pemegang IUP dan IUPK juga harus membuat pernyataan kesediaan membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun. Setiap enam bulan, pembangunan smelter akan dievaluasi dan perusahaan harus memenuhi minimal 90 persen persyaratan pembangunan yang ditetapkan.

EDITOR: Rizky

Komentar

BACA JUGA

Bhayangkara FC Yakin Dengan Kemampuan Tim Mereka

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Juara GoJek Traveloka Liga 1 Bhayangkara FC merasa yakin dengan kemampuan tim yang dianggap dapat melalui jadwal padat di kompetisi sepanjang...

DPR Sudah Terima Usulan Calon Gubernur BI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Pimpinan DPR RI sudah menerima surat dari Presiden Joko Widodo perihal usulan calon Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2018-2023. Anggota Komisi XI DPR...

Kasus Pencabulan Siswa, Sekolah Dinilai Tidak Peka Terhadap Aduan Orang Tua Korban

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Kasus pencabulan pada siswa yang terjadi di sekolah swasta di Surabaya, sebenarnya bisa diatasi sejak awal jika pihak sekolah peka terhadap...

Polda Metro Akan Periksa Elvy Sukaesih Pada Senin Depan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berencana memeriksa pedangdut senior Elvy Sukaesih terkait dugaan penyalahgunaan narkoba putrinya, Dhawiya Zaida, pada...
Febri Diansyah

KPK Periksa Tujuh Saksi Kasus Bupati Kebumen

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh saksi dalam penyidikan terkait tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kebumen...
loading...
DANUR

‘Metamorfosis UPK PPK-PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMDesa Bersama’

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan bentukan Pemerintah Pusat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sejak Zaman Presiden Habiebie (1998) Program Padat Karya yang bertujuan memberdayakan...

Mahasiswa Siap Amankan Pilkada Jatim

Surabaya - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Timur mengajak mahasiswa di wilayah itu menyukseskan Pilkada damai melalui sebuah acara yang dikemas "cangkrukan" di Mapolda...
Al Battani

Penemu Kala Revolusi Bumi Ternyata Muslim

Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari pada orbitnya. Revolusi bumi ini bisa terjadi akibat tarik menarik antara gaya gravitasi bumi dengan gaya gravitasi...