Warga Yang Berani Laporkan Politik Uang, Kapolres Ini Janjikan Hadiah Rp1 Juta

SOLOK, SERUJI.CO.ID – Kapolres Solok Kota, Sumatera Barat, AKBP Dony Setiawan akan memberikan reward atau hadiah bagi masyarakat yang berani melaporkan adanya politik uang saat masa tenang dan menjelang pemilu 17 April 2019.

“Kami mengadakan diskusi dan pertemuan dengan calon legislatif dan Ketua partai untuk membahas dan menyamakan persepsi tentang politik uang,” kata Kapolres Solok Kota, AKBP Dony Setiawan di Solok, Ahad (14/4) malam.

Pihaknya akan memberikan hadiah uang Rp1 juta jika ada masyarakat yang berani melaporkan politik uang dan buktinya menjelang hari pencoblosan.

Menurutnya, politik uang tidak boleh menjadi cara untuk memperoleh kekuasaan.


“Bagaimana dengan nasib calon legislatif yang tidak mempunyai uang? tentu akan langsung kalah. Maka itulah harus dilawan agar demokrasi berjalan adil,” ujarnya.

Dony mengatakan masyarakat pada umumnya segan melaporkan jika ada politik uang dan pelanggaran, karena terkadang masih mengenal calon legislatif.

Padahal dalam peraturan KPU, hanya pemberi politik uang yang diproses hukum, bukan penerima uang.

“Saya yakin, pemilu di Solok inshaallah aman dan tidak akan terjadi gesekan-gesekan antara partai-partai dan para calon legislatif karena kota yang kecil ini memang banyak yang saling mengenal,” sebutnya.

Ia berharap akan muncul pemimpin yang memakai hati, sehingga benar-benar mendengarkan suara masyarakat.

Hingga kini, Polres telah menangani tiga kasus pelanggaran hukum selama kampanye. Dua di Kabupaten Solok dan satu di Kota Solok.

Sementara itu Ketua LKAAM, Rusli Khatib Sulaiman mengatakan agar masyarakat ikut membantu mengondusifkan suasana di daerah di masa tenang pemilu.

Menurutnya, ini pertama kalinya Kapolres bisa mengumpulkan seluruh calon legislatif di Kota Solok untuk pertemuan untuk membahas hal-hal yang perlu tentang pemilu.

“Tinggal menghitung hari, kita akan memilih calon legislatif. Kita ingin pemimpin yang santun, bersih dan menegakkan aturan jadi jangan tergiur dengan politik uang,” katanya.

Salah satu caleg dari PKS, Rini Saidan mengatakan sangat mendukung komitmen polres yang akan menindak tegas politik uang.

“Ini membawa angin segar bagi kami calon legislatif yang tidak punya cukup uang untuk mengikuti pemilu. Kami sangat optimis maju dengan hati dan pikiran untuk memajukan masyarakat,” sebutnya.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Caleg Gerindra Terpilih Wajib Setor Ratusan Juta ke Partai Sebelum Dilantik, Begini Penjelasannya

Seluruh Calon Anggota Legislatif (caleg) dari Partai Gerekan Indonesia Raya (Gerindra) yang terpilih pada Pileg 2019, harus siap-siap kembali merogoh kantong sebelum dilantik sebagai anggota legislatif.

Pakar Gempa AS Minta Maaf ke Masyarakat NTB Atas Prediksi Potensi Gempa di Lombok

Ahli geologi dan kegempaan asal Amerika Serikat, Prof Ron A Harris meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) atas pernyataanya mengenai hasil penelitian potensi gempa di selatan Lombok, sehingga membuat rasa takut masyarakat.

Indonesia Kecam Dewan Kota Oxford Yang Berikan Penghargaan Pada Benny Wenda

Pemerintah Indonesia mengecam keras pemberian penghargaan oleh Dewan Kota Oxford, Inggris, kepada Benny Wenda, anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Kasus Korupsi Jasmas, Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Ini Dijebloskan ke Rutan Medaeng

Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Gerindra, Darmawan (Aden) usai diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana Jasmas senilai Rp4,9 miliar yang bermasalah tersebut, Selasa (16/7) langsung ditahan penyidik Kejari Tanjung Perak.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Prabowo: Kami Siap Membantu Jika Diperlukan

Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Jokowi bila diperlukan untuk kepentingan rakyat. “Menjadi Presiden itu mengabdi. Masalah yang dihapi besar, kami siap membantu kalau diperlukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Jokowi-Prabowo Bertemu, Berakhirlah Era Cebong-Kampret

Akhirnya Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi bertemu dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bersejarah itu terjadi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/7) pukul 10.00 WIB.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Caleg Gerindra Terpilih Wajib Setor Ratusan Juta ke Partai Sebelum Dilantik, Begini Penjelasannya

Seluruh Calon Anggota Legislatif (caleg) dari Partai Gerekan Indonesia Raya (Gerindra) yang terpilih pada Pileg 2019, harus siap-siap kembali merogoh kantong sebelum dilantik sebagai anggota legislatif.